Tingkatkan Kompetensi Personel, SPN Polda Papua Gelar Dikbangspes dan Pelatihan Kewilayahan Polri

 

Jayapura – Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Papua melaksanakan upacara pembukaan Desentralisasi Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Dasar (Dikbangspes) Bintara fungsi teknis kepolisian dan Pelatihan Kewilayahan Polri Gelombang I Tahun Anggaran 2026, Kamis (22/01/26).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas bagi gadik, pengasuh, serta peserta pendidikan dan pelatihan, yang digelar di SPN Polda Papua.

Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Kepala SPN Polda Papua KBP Andreas L. J. Tampubolon, S.I.K., M.K.P., dan diikuti oleh peserta Dikbangspes serta peserta Pelatihan Kewilayahan yang berasal dari Polda Papua dan Polda Papua Tengah. Kegiatan ini turut dihadiri seluruh gadik Dikbang maupun Pelatihan Kewilayahan Polri Gelombang I Tahun 2026.

Dalam amanatnya, Kepala SPN Polda Papua menegaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

 “Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk membentuk personel Polri yang profesional, modern, dan berintegritas, serta memiliki kompetensi teknis yang sesuai dengan tuntutan tugas di lapangan,” ujar KBP Andreas L. J. Tampubolon.

Ia menekankan kepada seluruh peserta agar mengikuti setiap tahapan pendidikan dan pelatihan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi disiplin. 

“Saya berharap seluruh peserta dapat mematuhi seluruh peraturan yang berlaku selama berada di lingkungan pendidikan, menjaga sikap dan perilaku, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai anggota Polri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala SPN Polda Papua menyampaikan bahwa penandatanganan Pakta Integritas menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. 

“Pakta integritas ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi landasan moral bagi seluruh gadik, pengasuh, dan peserta agar proses pendidikan dan pelatihan berjalan secara transparan, objektif, dan berintegritas,” tambahnya.

Melalui pelaksanaan Desentralisasi Dikbangspes dan Pelatihan Kewilayahan Polri Gelombang I Tahun 2026 ini, diharapkan para peserta mampu meningkatkan kompetensi teknis kepolisian serta memiliki kesiapan mental dan profesional dalam mengemban tugas dan tanggung jawab di wilayah masing-masing, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri yang presisi dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Dialog Interaktif Polisi Menyapa, Polda Papua dan BMKG Ajak Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrem

 

Jayapura – Polda Papua menggelar Dialog Interaktif Polisi Menyapa dengan tema “Pencegahan Cuaca Ekstrem di Wilayah Papua” yang disiarkan langsung dari Stasiun LPP RRI Jayapura pada Kamis (22/01/26).

Kegiatan ini menjadi sarana komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem yang kerap terjadi di wilayah Papua, khususnya Kota Jayapura.

Dalam dialog tersebut, Kanit Turjawali Direktorat Samapta Polda Papua Iptu Ananias Mamani menegaskan bahwa Kepolisian siap membantu dan mendukung masyarakat dalam upaya pencegahan dampak cuaca ekstrem. 

“Kami dari pihak Kepolisian menyatakan kesiapan untuk terus membantu dan mendukung masyarakat dalam menjaga serta memelihara lingkungan. Namun upaya ini tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah pencegahan bencana. 

“Hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, merawat saluran air, serta menjaga pepohonan di sekitar tempat tinggal merupakan langkah nyata yang sangat efektif dalam mencegah banjir, longsor, dan dampak cuaca ekstrem lainnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Iptu Ananias Mamani menyampaikan bahwa Polri secara aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana. 

“Kami juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat pesisir dengan menyampaikan imbauan keselamatan berdasarkan informasi resmi dari BMKG, agar masyarakat dapat lebih waspada terhadap gelombang tinggi dan cuaca ekstrem di laut sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pertama BMKG Sri Dewi Sundari menjelaskan bahwa kondisi cuaca ekstrem di Papua dipengaruhi oleh faktor global dan regional yang saling berinteraksi. 

“Secara global, fenomena La Niña masih aktif dan menyebabkan peningkatan pembentukan awan hujan serta curah hujan di wilayah Indonesia, termasuk Papua,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pengaruh Monsun Asia dan adanya daerah tekanan rendah di Samudra Pasifik bagian utara Papua turut memperkuat potensi cuaca ekstrem. 

“Kombinasi faktor-faktor tersebut meningkatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, sehingga kondisi ini perlu diantisipasi secara serius,” lanjut Sri Dewi Sundari.

Menutup dialog tersebut, Iptu Ananias Mamani kembali mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat. 

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi resmi dari BMKG dan instansi terkait, sehingga dapat mengambil langkah antisipatif guna mengurangi risiko dan dampak bencana,” ujarnya.

Senada dengan itu, Sri Dewi Sundari menekankan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam penyebaran informasi cuaca.

“Cuaca bersifat dinamis dan dapat berubah dengan cepat, sehingga masyarakat perlu terus memperbarui informasi cuaca dari sumber resmi. Dengan kesiapsiagaan dan informasi yang akurat, potensi bencana akibat cuaca ekstrem dapat diminimalkan,” pungkasnya.

Polda Papua Gelar Pengambilan Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas SIPSS Polri T.A. 2026

 

Jayapura – Polda Papua melalui Panitia Daerah (Panda) Papua melaksanakan pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas bagi peserta Seleksi Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Polri Tahun Anggaran 2026, Kamis (22/01/26).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rupatama Polda Papua dan dihadiri oleh para Pejabat Utama Polda Papua, panitia seleksi, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Papua, para peserta seleksi, serta orang tua peserta.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian seleksi SIPSS yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Kehadiran pengawas eksternal dari Ombudsman RI merupakan bentuk komitmen Polri untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan bersih, jujur, dan berintegritas.

Karo SDM Polda Papua Kombes Pol Hengky Pramudya, S.I.K., M.Si. dalam keterangannya menegaskan bahwa para peserta SIPSS merupakan putra-putri terbaik bangsa yang telah terpanggil untuk mengabdikan diri melalui institusi Polri. 

Ia menyampaikan bahwa profesi kepolisian adalah noble profession yang menuntut kejujuran, integritas, dan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat.

“Pakta integritas yang ditandatangani hari ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan komitmen moral dan hukum yang mengikat seluruh peserta selama mengikuti rangkaian seleksi. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, termasuk kecurangan atau pelanggaran sumpah, maka panitia tidak akan ragu memberikan sanksi tegas hingga diskualifikasi,” tegas Kombes Pol Hengky Pramudya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh tahapan seleksi SIPSS Polri T.A. 2026 dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Seluruh proses, khususnya yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), diawasi secara ketat dan telah melalui audit keamanan. 

“Setiap upaya kecurangan akan langsung terdeteksi oleh sistem pusat. Penilaian dilakukan secara nasional melalui mekanisme perangkingan berdasarkan program studi, bukan berdasarkan daerah, sehingga seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Karo SDM Polda Papua menjelaskan bahwa Polda Papua bertindak sebagai panitia daerah yang bertugas menyiapkan sarana, prasarana, serta personel pengawas, sementara seluruh kebijakan dan standar penilaian sepenuhnya mengacu pada ketentuan Mabes Polri. Untuk menjamin transparansi, proses seleksi juga diawasi oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai pihak eksternal.

Terkait tahapan kesamaptaan jasmani, ia menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan akan direkam dan diawasi secara ketat. 

Peserta diberikan kesempatan untuk melihat dan menyampaikan keberatan sebelum memaraf hasil tes, namun setelah tahapan selesai dan diparaf, panitia tidak akan melayani komplain di luar mekanisme yang telah disepakati.

Kegiatan pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas ini diikuti oleh sembilan orang peserta seleksi SIPSS Panda Papua Tahun 2026 dan turut disaksikan oleh perwakilan orang tua peserta. 

Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri” sebagai wujud komitmen bersama untuk menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap tahapan seleksi, dengan harapan dapat melahirkan calon perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi kepada bangsa dan negara.

Perkuat Kemitraan dengan Masyarakat, Polisi Sambangi Pangkalan Ojek Pasar Mararena

 

Jayapura – Dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif, KBO Binmas Ipda Syarifuddin, S.Sos., melaksanakan kegiatan sambang di pangkalan ojek Pasar Mararena, Kabupaten Sarmi, Rabu (21/1/2026).

Kegiatan sambang ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi serta membangun komunikasi yang baik antara Polri dengan para tukang ojek sebagai mitra kamtibmas. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk memantau secara langsung aktivitas masyarakat serta perkembangan situasi keamanan di wilayah Kelurahan Mararena, khususnya di kawasan Pasar Sentral.

Dalam kesempatan tersebut, Ipda Syarifuddin yang baru menjabat sebagai KBO Binmas Ipda Syarifuddin, S.Sos., memperkenalkan diri kepada seluruh tukang ojek yang berada di pangkalan. Ia mengajak para tukang ojek untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

“Kami berharap para tukang ojek dapat menjadi mitra Polri dalam menjaga kamtibmas. Jika melihat atau mengetahui adanya potensi gangguan keamanan, segera laporkan agar bisa ditangani sejak dini,” ucap Ipda Syarifuddin.

Ia juga memberikan imbauan kepada para tukang ojek agar selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara, mematuhi peraturan lalu lintas, serta menghindari tindakan yang dapat memicu perselisihan maupun gangguan ketertiban di lingkungan pasar.

“Mari kita jaga bersama keamanan dan ketertiban di Pasar Mararena ini. Dengan situasi yang aman dan kondusif, aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar dan ekonomi pun ikut tumbuh,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bhabinkamtibmas menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila terjadi permasalahan maupun gangguan kamtibmas. 

Masyarakat dapat menghubungi langsung Bhabinkamtibmas melalui nomor kontak yang telah dibagikan atau menghubungi Call Center Polri 110 untuk mendapatkan pelayanan dan penanganan cepat dari petugas kepolisian.

Para tukang ojek menyambut baik kehadiran Bhabinkamtibmas sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Polda Papua Laksanakan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited

 

Jayapura – Kepolisian Daerah Papua melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Polda Papua dan Polda Papua Tengah Tahun 2025 Unaudited yang dilaksanakan di Aula Rastra Samara Mapolda Papua, Kota Jayapura, Rabu (21/1/2026).

Rekonsiliasi ini mengusung tema “Melalui kegiatan Rekonsiliasi kita susun dan sajikan laporan keuangan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna lebih berkualitas menuju Indonesia Maju.”

Kegiatan dihadiri oleh Kabid Keu Polda Papua, Kombes Pol. Herry Purwanto, S.H., S.I.K., M.I.K., Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jayapura M. Irsan Dalil, S.S.T., M.Ak., Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera) KPPN Jayapura, Gatot Prasetyo, S.A.P., Kasubbid BIA APK Bid Keu Polda Papua, AKBP Agus Hariadi, serta para Kaur Keuangan, Kasi Keuangan, dan operator dari seluruh satuan kerja dan Polres jajaran Polda Papua dan Polda Papua Tengah.

Dalam sambutannya, Kabid Keu menyampaikan bahwa rekonsiliasi merupakan agenda rutin tahunan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan APBN yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh administrasi keuangan, termasuk hibah tahun 2025, harus diselesaikan dan dicatat secara tertib,” ucap Kombes Herry.

Kombes Herry juga menekankan pentingnya sinkronisasi data keuangan dengan data aset, mengingat nilai aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Menurutnya, ketelitian dalam pencatatan dan kesesuaian data logistik dengan data keuangan harus menjadi perhatian bersama seluruh satuan kerja.

Sementara itu, Kepala KPPN Jayapura menyampaikan bahwa kegiatan rekonsiliasi merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah. Ia berharap seluruh satuan kerja dapat melakukan konsolidasi laporan keuangan dan aset secara menyeluruh melalui aplikasi SAKTI.

“Kami mengimbau agar satuan kerja segera menyusun rencana kegiatan dan rencana penarikan dana tahun anggaran 2026 secara terukur, sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya keamanan akun dan OTP aplikasi SAKTI serta kewajiban sertifikasi bagi seluruh pejabat pengelola keuangan. Selain itu, ditegaskan bahwa seluruh layanan di KPPN Jayapura tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.

Polsek Muara Tami Sigap Tangani Pohon Tumbang di Jalan Poros Koya Tengah

 

Jayapura – Personel Polsek Muara Tami bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pohon tumbang yang menghalangi akses lalu lintas di Jalan Poros Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Rabu (21/1/2026).

Laporan tersebut diterima melalui layanan call center Polsek Muara Tami pada pukul 12.28 WIT. Pohon tumbang menutupi badan jalan sehingga menghambat aktivitas para pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, personel Polsek Muara Tami yang dipimpin oleh Perwira Pengawas (Pawas) Iptu Yanto Rumbruren langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), personel segera melakukan pembersihan bersama masyarakat setempat.

Proses pembersihan dilakukan dengan menggunakan satu unit senso mini serta peralatan seadanya untuk memotong dan menyingkirkan ranting serta dahan pohon yang menutup badan jalan. Berkat kerja sama tersebut, akses jalan berhasil dibuka dan arus lalu lintas kembali normal.

Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus W. A. Maclarimboen, S.I.K., M.H., CPHR menyampaikan apresiasinya atas kesigapan personel di lapangan. 

“Kami menekankan kepada seluruh jajaran agar selalu merespons cepat setiap laporan masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kelancaran aktivitas warga,” ucap Kapolresta.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas. 

“Kehadiran Polri di tengah masyarakat harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Kolaborasi seperti ini menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif,” tambahnya.

Polresta Jayapura Kota mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi gangguan akibat cuaca serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi kejadian yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Dukung UMKM dan Petani, Danrem 083/Bdj Tinjau Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih

Malang, Selasa (20/1/2026) — Komandan Korem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Kohir, meninjau langsung progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di Kecamatan Lawang dan Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

Dua lokasi yang menjadi fokus kunjungan yakni KDKMP Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, serta KDKMP Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, wilayah Kodim 0818/Kabupaten Malang–Batu. Kedua titik tersebut diproyeksikan menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

Di Desa Ketindan, Kolonel Inf Kohir meninjau kesiapan infrastruktur gerai koperasi yang tengah dibangun sebagai pusat distribusi produk lokal. Gerai ini diharapkan mampu menampung dan memasarkan hasil pertanian serta produk UMKM warga sekitar secara berkelanjutan.

Danrem 083/Bdj menegaskan bahwa pembangunan KDKMP harus benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat. “KDKMP bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol kedaulatan ekonomi desa. Kita kawal agar pembangunannya tepat waktu dan segera memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga,” ujarnya.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Kelurahan Candirenggo, Singosari. Di lokasi ini, Danrem menekankan pentingnya pengawasan agar koperasi nantinya dikelola secara profesional dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

Kehadiran Korem 083/Baladhika Jaya dalam pengawalan pembangunan KDKMP menjadi wujud dukungan TNI AD terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui koperasi, desa diharapkan mampu tumbuh menjadi pilar ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat. (Penrem083)

Personel Polres Yahukimo, Brimob BKO Polda Papua, serta Satgas Damai Cartenz Amankan Aksi Unjuk Rasa Front Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia

  

Dekai – Personel Polres Yahukimo, Brimob BKO Polda Papua, serta Satgas Damai Cartenz melaksanakan pengamanan terkait aksi Unras yang dilakukan oleh Front Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia di Kantor DPRD Kabupaten Yahukimo, Rabu (21/1/2026). 

Sebelum menuju Kantor DPRD, massa aksi demo terlebih dahulu berkumpul di Jam Kota Dekai. Setelah itu massa bergerak berjalan kaki melewati sejumlah ruas jalan utama Kota Dekai dengan menggunakan satu unit mobil serta puluhan kendaraan roda dua. Aksi tersebut melibatkan sekitar ± 500 orang massa.

Setibanya di Kantor DPRD Kabupaten Yahukimo, massa menyampaikan berbagai aspirasi dan pernyataan sikap yang pada intinya menolak militerisme, pembangunan pos-pos militer, investasi, proyek strategis nasional, serta rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Yahukimo. Aspirasi disampaikan melalui orasi, pembacaan pernyataan sikap, serta penyerahan dokumen resmi kepada DPRD Kabupaten Yahukimo.

Dalam aksi tersebut, sejumlah perwakilan massa aksi, tokoh adat, pelajar, mama-mama Yahukimo, serta elemen masyarakat menyampaikan pandangan dan tuntutan mereka terkait situasi keamanan, aktivitas masyarakat sipil, serta kondisi sosial yang dirasakan di beberapa wilayah Kabupaten Yahukimo.

Pada pukul 13.15 WIT, Front Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia secara resmi menyerahkan pernyataan sikap kepada DPRD Kabupaten Yahukimo. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Yahukimo, Minggituk Kobak, S.Si, menyampaikan bahwa DPRD menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku dengan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.

Selama berlangsungnya aksi unjuk rasa, pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup oleh gabungan personel Polres Yahukimo, Brimob BKO Polda Papua, serta Satgas Damai Cartenz. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolres Yahukimo AKBP Zet Saalino, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Polres Yahukimo menghormati penyampaian pendapat di muka umum sebagai hak warga negara, selama dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Polri hadir untuk menjamin keamanan dan keselamatan seluruh masyarakat. Kami menghormati penyampaian aspirasi secara damai, dan pengamanan yang dilakukan bertujuan agar kegiatan berjalan tertib serta situasi kamtibmas di Kabupaten Yahukimo tetap kondusif,” tegas Kapolres Yahukimo.

Kapolres juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta tetap menjaga stabilitas keamanan demi kepentingan bersama.

massa aksi mulai meninggalkan Kantor DPRD Kabupaten Yahukimo, dan seluruh rangkaian kegiatan dinyatakan selesai dengan situasi aman dan kondusif.