Aparat TNI Hadir Dampingi Pemeriksaan Katarak bagi Warga Poncokusumo

MALANG - Batuud Koramil 0818/19 Gondanglegi, Peltu Nur, melaksanakan pendampingan pemeriksaan pasien katarak yang digelar di Pendopo Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.(01/2026). 

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak.

Pendampingan yang dilakukan Peltu Nur bertujuan untuk memastikan kegiatan pemeriksaan berjalan tertib, aman, dan lancar. 

Selain itu, kehadiran aparat TNI di tengah masyarakat juga sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap program kesehatan yang diselenggarakan oleh instansi terkait bekerja sama dengan tenaga medis.

Peltu Nur menyampaikan bahwa TNI AD melalui Koramil selalu siap mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. “Kami hadir untuk membantu kelancaran kegiatan, mendampingi warga, serta memberikan rasa aman selama proses pemeriksaan berlangsung,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, para pasien katarak mendapatkan pemeriksaan awal sebagai tahapan skrining sebelum dilakukan tindakan medis lanjutan. Warga dari berbagai desa tampak antusias mengikuti pemeriksaan, mengingat katarak merupakan salah satu penyebab utama gangguan penglihatan pada masyarakat usia lanjut.

Pihak Kecamatan Poncokusumo mengapresiasi peran aktif Batuud Koramil 0818/19 Gondanglegi yang selalu bersinergi dalam setiap kegiatan pelayanan masyarakat. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan dinilai sangat membantu dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok wilayah.

Melalui pendampingan ini, diharapkan masyarakat semakin terbantu dalam mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Selain itu, kegiatan pemeriksaan katarak ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga dengan membantu memulihkan fungsi penglihatan. 

Koramil 0818/19 Gondanglegi berkomitmen untuk terus hadir dan berperan aktif dalam mendukung program-program sosial demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang (*)

Sinergi TNI, Persit, dan Desa Kanigoro Dukung Kepedulian Difabel

MALANG - Danramil 0818/35 Pagelaran Kapten Inf Supi’i bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 36/Pagelaran melaksanakan kegiatan anjangsana kepada warga penyandang difabel di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, (01/2026). 

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan empati TNI AD beserta Persit terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah binaan. Anjangsana tersebut dilakukan dengan mengunjungi langsung kediaman warga difabel untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan dukungan moril.

Kehadiran Danramil dan Ketua Persit disambut hangat oleh warga dan keluarga, yang merasa diperhatikan serta dihargai oleh aparat kewilayahan.

Kapten Inf Supi’i menyampaikan bahwa kegiatan anjangsana ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa warga penyandang difabel juga mendapatkan perhatian yang layak. 

“Kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat, mendengarkan keluhan, serta memberikan motivasi agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan,” ujarnya.

Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 36/Pagelaran menambahkan bahwa Persit memiliki peran sosial untuk mendampingi dan membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga dengan keterbatasan fisik. Melalui kegiatan ini, Persit berharap dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial.

Selain bersilaturahmi, rombongan juga memberikan bantuan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian terhadap warga difabel. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban serta memberikan manfaat bagi penerima.

Pemerintah Desa Kanigoro mengapresiasi kegiatan anjangsana yang dilakukan oleh Danramil 0818/35 Pagelaran bersama Persit. Menurutnya, sinergi antara TNI, Persit, dan pemerintah desa sangat penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan peduli terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kegiatan anjangsana ini, Koramil 0818/35 Pagelaran menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, guna memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. (*)

Antusias Siswa Sumberbrantas Sambut Pendampingan Babinsa pada Program MBG

KOTA BATU - Babinsa Koramil 0818/33 Bumiaji, Serma Sanyoto, melaksanakan pendampingan kegiatan pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh Yayasan Santri Nusantara Emas di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu,  (01/2026).

Kegiatan pendistribusian makanan bergizi gratis ini bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi Sisawa-Siswi Sekolahan khususnya anak-anak, guna mendukung peningkatan kesehatan serta mencegah stunting. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI AD melalui peran Babinsa dalam program sosial dan kemanusiaan di wilayah binaannya.

Serma Sanyoto menyampaikan bahwa pendampingan yang dilakukan Babinsa bertujuan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. “Kami hadir untuk membantu kelancaran distribusi serta memastikan makanan yang dibagikan tepat sasaran dan diterima oleh siswa-siswi sekolah,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya, Babinsa Koramil 0818/33 Bumiaji berkoordinasi dengan pihak yayasan, perangkat desa,guna mengatur alur pembagian makanan agar tidak terjadi kerumunan. Siswa-siswi tampak antusias dan menyambut baik program makanan bergizi gratis yang sangat bermanfaat.

Perwakilan Yayasan Santri Nusantara Emas mengapresiasi dukungan Babinsa yang selalu aktif dalam setiap kegiatan sosial di Desa Sumberbrantas. Sinergi antara TNI, lembaga sosial, dan pemerintah desa dinilai sangat penting untuk memperkuat kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan pendampingan ini, Babinsa juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat. Diharapkan, program Makanan Bergizi Gratis dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas kesehatan di wilayah Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. (*)

Hujan dan Angin Kencang Tumbangkan Pohon, Babinsa Tajinan Turun Tangan

MALANG -  Babinsa Koramil 0818/20 Tajinan, Sertu Taufik, bersama instansi terkait dan warga setempat meninjau langsung lokasi pohon tumbang yang menghambat arus lalu lintas di Jalan Raya Nasional Desa Pamotan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang,  (01/2026).

Pohon berukuran besar tersebut tumbang akibat cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kecamatan Tajinan. Kejadian ini sempat menyebabkan kemacetan di jalur nasional yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Sertu Taufik menyampaikan bahwa kehadiran Babinsa di lokasi merupakan bentuk respon cepat TNI AD dalam membantu masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas warga. “Kami bersama aparat desa, BPBD, kepolisian, dan warga langsung melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi aman serta mempercepat penanganan pohon tumbang,” ujarnya.

Selain melakukan peninjauan, Babinsa Koramil 0818/20 Tajinan juga turut membantu proses pengamanan lokasi dan pengaturan arus lalu lintas sementara, guna mencegah terjadinya kecelakaan. Warga secara gotong royong membantu proses pembersihan dahan dan batang pohon yang melintang di badan jalan.

Perangkat Desa Pamotan mengapresiasi sinergi antara TNI, instansi terkait, dan masyarakat yang dengan sigap menangani kejadian tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini sangat penting dalam menghadapi dampak bencana alam, terutama di musim penghujan yang rawan pohon tumbang dan banjir.

Melalui kegiatan ini, Babinsa juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca ekstrem dan segera melaporkan kejadian darurat kepada aparat terkait. 

Diharapkan, dengan koordinasi yang baik, setiap permasalahan di wilayah dapat ditangani secara cepat dan tepat, sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga. (*)

Gubernur Papua: Pembangunan 14 Ribu Rumah Rakyat Dilaksanakan Bertahap

  

Jayapura - Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan program pembangunan sebanyak 14 ribu unit rumah rakyat yang akan dilaksanakan mulai tahun 2026 secara bertahap di seluruh wilayah Papua. Tahap awal pembangunan direncanakan berlangsung di kawasan pesisir sebagai lokasi percontohan.

Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menata kawasan permukiman agar lebih layak, tertib, dan terencana.

“Pada tahap awal, pembangunan akan difokuskan pada wilayah yang relatif mudah dijangkau terlebih dahulu sebagai percontohan, khususnya di kawasan pesisir perkotaan,” ujar Fakhiri di Jayapura, Jumat.

Ia menjelaskan, untuk wilayah perkotaan pembangunan akan dimulai dari kawasan pulau kosong dan sekitarnya. Sejalan dengan itu, Pemprov Papua saat ini terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Kota Jayapura guna mematangkan rencana pelaksanaan program tersebut.

“Kami telah mengusulkan pembangunan 14 ribu unit rumah dalam satu tahun anggaran yang nantinya dibagi secara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota di Papua,” jelasnya.

Menurut Fakhiri, tahap pertama pembangunan akan dijadikan contoh agar dapat dilihat langsung oleh masyarakat sebagai model hunian yang layak dan sesuai kebutuhan lokal.

“Setelah model pembangunannya berjalan dengan baik, selanjutnya akan kami dorong ke wilayah lain secara bertahap, dengan tetap mengedepankan kearifan lokal di masing-masing daerah,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memetakan kebutuhan riil perumahan rakyat, sehingga program ini dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Di sisi lain, kami juga menunggu dukungan serta sinkronisasi program dari kementerian terkait agar pembangunan rumah rakyat ini dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Gubernur berharap, program pembangunan rumah rakyat tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong penataan kawasan permukiman yang lebih tertib, sehat, dan layak huni di Papua.

“Target kami jelas, 14 ribu rumah ini diperuntukkan bagi seluruh wilayah Papua. Program ini akan terus berjalan dan kami dorong bersama-sama dengan pemerintah kabupaten dan kota,” pungkasnya.

Pemerintah Berkomitmen Tuntaskan Pembangunan Papua, Wapres Gibran Angkat Bicara

  

Jayapura - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua merupakan sebuah perjalanan panjang yang harus dijalani secara konsisten dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya mengingat berbagai tantangan kompleks yang dihadapi, salah satunya kondisi geografis Papua yang masih memiliki wilayah-wilayah terisolasi.

“Hari ini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa pembangunan adalah sebuah perjalanan panjang untuk memastikan setiap jengkal negeri ini saling terhubung, sehingga seluruh masyarakat, termasuk di Tanah Papua, dapat memperoleh akses terhadap layanan publik,” ujar Gibran dalam keterangan pers yang disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya, Jumat (16/1/2026).

Wapres juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan di Papua guna meningkatkan aksesibilitas di berbagai sektor strategis, mulai dari transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan roda perekonomian masyarakat.

“Aksesibilitas menjadi kunci utama, baik akses transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pusat kegiatan ekonomi, maupun layanan dasar lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gibran menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan di Papua di tengah berbagai tantangan yang ada, khususnya pembangunan infrastruktur Jalan Trans Papua.

“Pemerintah berkomitmen kuat untuk meneruskan pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan enam provinsi di wilayah Papua, mulai dari Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan hingga Papua Selatan,” paparnya.

Menurutnya, penuntasan pembangunan Jalan Trans Papua sangat penting mengingat sejumlah ruas jalan telah dibangun dan diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah serta meningkatkan konektivitas antardaerah.

“Jalan Trans Papua harus kita tuntaskan agar akses ke seluruh wilayah Papua semakin baik dan daerah-daerah yang selama ini terisolasi dapat terbuka,” tegas Gibran.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga memaparkan bahwa total panjang Jalan Trans Papua mencapai 3.375 kilometer, dengan sekitar 2.263 kilometer di antaranya telah dilapisi aspal.

Pepera 1969 dan Finalnya Integrasi Papua ke NKRI

  

Papua — Sejarah mencatat bahwa Papua Barat, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Barat atau Irian Jaya, merupakan wilayah bekas koloni Belanda pada masa kolonial. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Belanda masih berupaya mempertahankan kendali atas wilayah tersebut.

Upaya itu memicu konflik antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung selama beberapa tahun pascakemerdekaan. Ketegangan akhirnya menemukan titik terang melalui Perjanjian New York tahun 1962, di mana Belanda sepakat menyerahkan administrasi Papua Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebelum kemudian dialihkan kepada Indonesia.

Sebagai bagian dari proses penentuan status politik wilayah, pada tahun 1969 dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua Barat. Dalam proses tersebut, perwakilan masyarakat menyatakan pilihan untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil Pepera, Papua Barat secara resmi dan sah menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969. Keputusan ini kemudian diterima dan dicatat dalam sistem internasional.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap kekhasan budaya, sejarah, dan kondisi sosial masyarakat setempat, pemerintah Indonesia memberikan status otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Sejak integrasi tersebut, Provinsi Papua dan Papua Barat terus mengalami perkembangan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah menjadi bukti nyata perhatian negara terhadap Papua sebagai bagian sah dan tidak terpisahkan dari NKRI.

Sejarah sudah bicara, keputusan sudah diambil, dan integrasi Papua ke dalam NKRI bersifat final. Tinggal satu tugas bersama: menjaga kedamaian dan melanjutkan pembangunan demi masa depan Papua yang lebih sejahtera.

Babinsa Koramil 0910-06/Malinau Selatan Dampingi Pembangunan KDKMP Desa Langap

  

MALINAU, Kalimantan Utara – Babinsa Koramil 0910-06/Malinau Selatan, Serka Subarman Duma, melaksanakan pendampingan kegiatan pembangunan KDKMP di Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Jumat (16/01/2025).

Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan TNI AD dalam membantu dan mengawal proses pembangunan fasilitas desa agar berjalan sesuai rencana. Kehadiran Babinsa di lokasi bertujuan untuk memberikan semangat kepada para pekerja sekaligus memastikan kegiatan pembangunan berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Serka Subarman Duma terlihat memantau langsung proses pembangunan, mulai dari pekerjaan pasangan bata hingga pengecekan struktur bangunan. Selain itu, Babinsa juga aktif berkoordinasi dengan aparat desa serta masyarakat guna memastikan setiap tahapan pembangunan KDKMP berjalan dengan baik.

Menurut Serka Subarman Duma, pendampingan pembangunan KDKMP merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial dan wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. “Kami siap mendampingi setiap kegiatan pembangunan desa agar hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Aparat Desa Langap menyampaikan apresiasi atas peran aktif Babinsa yang selalu hadir dalam setiap kegiatan pembangunan di wilayah. Diharapkan dengan terbangunnya KDKMP ini, dapat menunjang pelayanan desa serta mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pendampingan ini, Babinsa Koramil 0910-06/Malinau Selatan menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dan mendukung pembangunan di wilayah binaan.

(Pendim0910)