Takeda Perkuat Kolaborasi untuk Deteksi Dini Penyakit Radang Usus Kronis

  

JAKARTA, 9 Desember 2025 – Yayasan Gastroenterologi Indonesia (YGI) bersama Kementerian Kesehatan RI dan PT Takeda Indonesia menggelar edukasi media bertajuk “Kenali IBD (Inflammatory Bowel Disease): Penyakit Radang Usus yang Perlu Diperhatikan”. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Pekan Kesadaran Kolitis Ulseratif dan Penyakit Crohn yang diperingati setiap 1–7 Desember.

IBD merupakan peradangan kronis pada saluran cerna yang terbagi menjadi Kolitis Ulseratif dan Penyakit Crohn. Gejala yang kerap muncul antara lain diare berkepanjangan, nyeri dan kram perut, penurunan berat badan tanpa sebab, demam, BAB berdarah, serta mudah lelah. Kondisi ini sering terlambat terdiagnosis karena dianggap sebagai gangguan pencernaan biasa.

Ketua YGI, Prof. dr. H. Abdul Aziz Rani, SpPD, K-GEH, menegaskan masih banyak pasien datang dalam kondisi lanjut akibat kurangnya kewaspadaan terhadap gejala awal. Menurutnya, YGI berperan mendampingi pasien sekaligus menjadi jembatan informasi agar masyarakat lebih peduli terhadap tanda-tanda IBD yang sering diabaikan.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid., menyampaikan bahwa tren kasus IBD di Indonesia mulai meningkat seiring perubahan gaya hidup. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat fasilitas kesehatan dalam hal diagnosis serta memastikan akses layanan yang tepat melalui kolaborasi lintas sektor guna mengurangi stigma terhadap penyakit ini.

Sementara itu, Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD, K-GEH, menekankan pentingnya deteksi dini untuk mencegah komplikasi berat. Ia menjelaskan bahwa saat ini berbagai pilihan terapi telah tersedia di Indonesia, termasuk terapi biologis yang membantu mengendalikan peradangan secara terarah sehingga pasien tetap dapat mempertahankan kualitas hidup yang baik.

Dari sisi pasien, pejuang IBD Steven Tafianoto Wong menyatakan bahwa penderita IBD tetap bisa produktif meski harus menyesuaikan pola makan dan ritme kerja. Menurutnya, disiplin menjalani pengobatan dan mengikuti anjuran dokter menjadi kunci, sekaligus memberi harapan agar pasien lain tidak merasa sendiri menghadapi kondisi ini.

Head of PT Takeda Indonesia, Ulya Himmawati, menambahkan bahwa prevalensi IBD meningkat signifikan di kawasan Asia. Takeda berkomitmen menjadi mitra jangka panjang melalui penyediaan obat-obatan inovatif dan edukasi berkelanjutan agar pasien memperoleh penanganan yang tepat waktu.

Apabila tidak ditangani dengan baik, IBD dapat berdampak besar pada kualitas hidup, mengganggu aktivitas sehari-hari seperti bekerja dan bersekolah, serta memengaruhi kondisi psikologis akibat pembatasan diet dan kebutuhan untuk selalu dekat dengan fasilitas toilet.

Babinsa Hadir di Tengah Warga, Komsos Wujudkan Kebersamaan di Desa Sengayan.

  

MALINAU, Kalimantan Utara – Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat terus memberikan dampak positif dalam mempererat hubungan antara TNI dan rakyat. Babinsa Koramil 0910-06/Malinau Selatan, Kopda Hasarudin Salu, melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama masyarakat di Desa Sengayan, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Kamis (18/12/2025).

Kegiatan Komsos berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Kopda Hasarudin Salu tampak berbaur serta duduk bersama warga, berdialog langsung dan mendengarkan berbagai aspirasi maupun permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui interaksi tersebut, terjalin komunikasi yang harmonis sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Kopda Hasarudin Salu menyampaikan bahwa kegiatan Komsos merupakan bagian dari tugas pokok Babinsa sebagai aparat kewilayahan, guna mengetahui kondisi sosial masyarakat sekaligus membangun hubungan yang solid dan berkesinambungan dengan warga binaan.

“Melalui komunikasi sosial ini, kami dapat lebih dekat dengan masyarakat, mengetahui situasi dan kondisi wilayah, serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan,” ujar Kopda Hasarudin Salu.

Sementara itu, Kepala Desa Sengayan, Arifinlia, yang turut hadir pada kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Babinsa Koramil 0910-06/Malinau Selatan atas peran aktif dan kepeduliannya terhadap masyarakat desa.

“Kami selaku pemerintah desa dan masyarakat Desa Sengayan merasa sangat senang dengan kehadiran Babinsa. Babinsa selalu hadir mendampingi warga dalam setiap kegiatan, sehingga tercipta rasa aman, nyaman, dan kebersamaan di tengah masyarakat,” ungkap Arifinlia.

Ia menambahkan, kehadiran Babinsa tidak hanya sebagai aparat teritorial, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keharmonisan serta mendukung pembangunan desa.

Melalui kegiatan Komsos ini, diharapkan sinergi antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat semakin kuat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, kondusif, dan penuh kebersamaan di wilayah Kecamatan Malinau Selatan.

(Pendim 0910/Malinau)

Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Naik 15,12 Persen di Tahun 2025

 

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatatkan sejumlah capaian kinerja dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat selama tahun anggaran 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa terdapat kenaikan kinerja di berbagai bidang pelayanan hukum, bahkan sebagian telah melebihi target. Begini capaian kinerja Kemenkum hingga Desember 2025. 

Di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkum telah menyelesaikan 12.283.097 permohonan dari total 12.346.995 permohonan yang masuk, atau sebanyak 99,48%. Dari keseluruhan layanan AHU, Kemenkum telah mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1.123.347.599.602,-. Capaian ini telah melebihi target tahun 2025 yang ditetapkan pada angka Rp1.090.000.000.000,-. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, maka tahun ini mengalami kenaikan sebanyak 2,58%.

“Layanan AHU sudah 100 persen digital. Masyarakat lebih mudah mengaksesnya, semuanya transparan dan lebih cepat,” ucap Supratman di Grand Mercure Kemayoran, Kamis (18/12/2025).

Di tahun ini, Kemenkum telah berhasil menyukseskan pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Supratman mengatakan Kemenkum telah mengesahkan sebanyak 83.020 Koperasi Merah Putih.

Selanjutnya, di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kemenkum telah berhasil menyelesaikan permohonan KI sebanyak 385.675 permohonan yang terdaftar dan tercatat dari total penerimaan permohonan KI sebesar 372.760 permohonan. Capaian di tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 sekitar 15,12%, dimana tahun 2024 pada periode yang sama penyelesaian permohonan KI yang diselesaikan sebesar 330.521.

Adanya angka penyelesaian permohonan KI yang juga lebih tinggi dibanding penerimaan permohonan di tahun berjalan menunjukkan adanya tren peningkatan penyelesaian pemeriksaan substantif, dimana permohonan yang diselesaikan di tahun ini juga termasuk penyelesaian permohonan KI yang masuk pada periode triwulan ke-3 atau ke-4 pada tahun sebelumnya misal pada proses penyelesaian permohonan Merek dan Paten Sederhana yang dalam aturannya membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 6 bulan.

Dari segi PNBP, peroleh dari layanan KI tahun ini naik sebesar 4,16% dari tahun lalu, yaitu dari Rp857.702.850.465,- menjadi Rp893.352.765.711,-.

“Kami berupaya mewujudkan Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual. Kami melakukan berbagai upaya, mulai dari edukasi, kemudahan pendaftaran, hingga penegakan hukumnya,” kata Supratman.

Ia membeberkan kalau pemerintah Indonesia sedang membenahi sistem royalti musik, bukan hanya di tanah air, tetapi juga pada level global melalui Proposal Indonesia tentang manajemen royalti khususnya pada platform digital. Pemerintah Indonesia telah memaparkan inisiasi ini pada berbagai pertemuan internasional, termasuk Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 di Swiss, dan mendapatkan dukungan dari negara-negara lainnya.

“Proposal Indonesia merupakan langkah untuk meretas hambatan struktural yang menjadi akar ketimpangan dalam rezim kekayaan intelektual level global. Proposal ini berisi tiga pilar utama, yakni tata kelola royalti dalam kerangka kerja global WIPO, sistem distribusi royalti berbasis pengguna, serta penguatan lembaga manajemen kolektif lintas batas negara,” jelasnya.

Selain itu guna menggaungkan Kekayaan Intelektual sebagai pendorong ekonomi nasional dalam ekosistem KI, termasuk dalam mendukung pengembangan ekonomi bagi masyarakat di wilayah juga melalui optimalisasi peningkatan pendaftaran Indikasi Geografis (IndiGeo). Sebagai langkah dalam mewujudkan komitmen tersebut, Kemenkum melalui DJKI telah berhasil mencatatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah produk IndiGeo terdaftar paling banyak di Kawasan Asia Tenggara yaitu sebanyak 261 aplikasi (27,6% dari total keseluruhan data IndiGeo di negara ASEAN).

“Kedepannya, kami berharap bahwa peningkatan produk IndiGeo terdaftar tersebut tidak hanya sekedar mencatatkan Indonesia dapat menjadi leading di Kawasan ASEAN atau Asia bahkan dunia dalam memberikan pelindungan tapi juga dapat meningkatkan pemanfaatan atas produk IndiGeo terdaftar agar dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” imbuh Menkum.

Kemudian, di bidang Peraturan Perundang-undangan, Kemenkum mengawal reformasi regulasi lewat berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Peraturan Pemerintah Prioritas Nasional. Tahun ini Kemenkum merancang empat RUU prioritas yaitu RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, RUU tentang Perubahan UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, dan RUU tentang Jaminan Benda Bergerak.

“Sidang paripurna DPR telah mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang pada 18 November 2025 lalu. RUU KUHAP sangat penting dalam memperkuat sistem hukum nasional, sehingga kami menyusunnya secara komprehensif, terbuka, dan partisipatif,” ujar Supratman.

Kemenkum telah menyelesaikan 15.104 permohonan harmonisasi peraturan perundang- undangan (PUU) dari total 15.994 permohonan yang diterima, atau sebesar 94,44%. PUU yang diharmonisasi mencakup Polhukhankam, Pemimipas, Komdigi, Kesra, Perekonomian, hingga Perda dan Perkada dengan menggunakan e-harmonisasi.

Selain itu, Kemenkum juga telah mengundangkan 1042 Peraturan (BNRI), 44 Peraturan (LNRI), dan 32 Putusan MK melalui e-pengundangan dan telah berhasil menerjemahkan 46 Peraturan Per UU tingkat pusat, serta 56 Peraturan Per UU tingkat daerah.

Berikutnya, di bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkum sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum telah memberikan 7.597 bantuan hukum litigasi dan 2.064 bantuan hukum non litigasi yang dilaksanakan oleh 777 organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

Untuk memperluas dan menjamin akses keadilan yang lebih merata hingga sampai ke tingkat desa dan kelurahan, Kemenkum menginisiasi pembentukan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan. Hingga hari ini telah terbentuk 71.868 Posbankum di desa/kelurahan, dari total 83.946 desa/ kelurahan di Indonesia, atau sebanyak 85,61%. Jumlah ini telah jauh melebihi target di tahun 2025 sebanyak 7.000 Posbankum.

"Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi. Kami harapkan persoalan hukum pada level desa dan kelurahan dapat diselesaikan di luar pengadilan. Kehadiran Posbankum memberikan akses keadilan gratis kepada semua masyarakat Indonesia. Dari total 38 provinsi, 30 di antaranya sudah memiliki 100% Posbankum di tiap desa/kelurahan," katanya.

Tahun ini, dalam rangka penataan regulasi dan menilai efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Kemenkum juga telah menyelesaikan analisis dan evaluasi 121 peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan 256 Perda.

Dalam bidang pengembangan SDM, Kemenkum menyelenggarakan pengembangan kompetensi dgn berbagai jenis pelatihan di bidang hukum dan pelaksanaan penilaian kompetensi, baik untuk internal maupun eksternal Kemenkum. Pada tahun ini, tercatat sebanyak 62.317 peserta telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dalam berbagai metode, di antaranya webinar, klasikal, MOOC, Community of Practice (CoP), pembelajaran jarak jauh, maupun secara hybrid. Tercatat sebanyak 2.038 ASN baik internal maupun eksternal kemenkum yg telah mengikuti uji kompetensi di BPSDM Hukum.

Selain itu, Kemenkum telah mendapatkan persetujuan pembukaan jurusan baru pada Politeknik Pengayoman Indonesia. Supratman mengatakan jurusan tersebut adalah jurusan hukum terapan dengan 4 (empat) Prodi, yaitu Administrasi Hukum Umum, Pembangunan Hukum, Hukum Kekayaan Intelektual, dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

Ada pula layanan Kemenkum untuk memberikan kajian peraturan dan analisis kebijakan isu aktual. Sepanjang 2025, Kemenkum telah menghasilkan 85 judul analisis kebijakan dengan persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti sebesar 98,91%. Kemenkum menghasilkan rekomendasi kebijakan tentang kegiatan prioritas nasional yaitu analisis urgensi pengembangan badan usaha Limited Liability Partnership (LLP) di Indonesia.

Di bidang kesekretariatan, Kemenkum terus berupaya membentuk karakter pegawai yang dapat memberikan pelayanan publik secara profesional dan berintegritas kepada masyarakat. Saat ini, indeks BerAKHLAK Kemenkum berada pada posisi 91,92 dengan predikat A dan kategori sehat. Nilai Reformasi Birokrasi pun mengalami peningkatan dari 83,63 di tahun 2023 menjadi 90,38 di tahun 2024.

Sementara itu, unit Inspektorat Jenderal Kemenkum telah melakukan tindak lanjut terhadap 234 temuan internal senilai Rp1.112.055.751,-. Dalam kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kemenkum menyelesaikan 91,39% rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK.

Supratman mengatakan beragam capaian Kemenkum tersebut berhasil diperoleh karena digitalisasi dan inovasi yang terus dilakukan oleh seluruh jajaran Kemenkum, baik di tingkat pusat, kantor wilayah, hingga Unit Pelaksana Teknis. Saat ini, Kemenkum tengah melakukan transformasi digital seluruh pelayanan publik. Transformasi ini tidak hanya sekadar mengubah kultur birokrat, tetapi berimplikasi pada pola pikir ASN dan masyarakat pengguna layanan.

Ia mengungkapkan bahwa Kemenkum siap meluncurkan Super Apps yang akan membuat layanan hukum makin mudah. Supratman berharap Super Apps ini dapat berfungsi dengan baik, konsisten, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yaitu mendapatkan pelayanan yang lebih efisien, cepat dan tepat sasaran.

“Super Apps akan mempercepat dan mempermudah layanan hukum bagi masyarakat, meningkatkan transparansi dan kepastian layanan, mendukung transformasi digital, serta mengurangi duplikasi aplikasi di masing-masing unit kerja eselon I,” ucapnya. (*)

Polres Merauke Laksanakan Kegiatan Binrohtal bagi Personel dan PNS Lintas Agama

 

Merauke – Polres Merauke melaksanakan kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal) bagi seluruh personel dan PNS yang beragama Islam, Nasrani, dan Hindu, pada Kamis (18/12/2025) pukul 08.30 WIT. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di tempat ibadah masing-masing, yakni Masjid Al Hadi, Aula SAR Polres Merauke, serta Ruang Kasikum Polres Merauke.

Untuk personel beragama Islam, kegiatan Binrohtal diikuti oleh 50 orang dan bertempat di Masjid Al Hadi. Tausyiah disampaikan oleh AKP Irwanto Sawal, S.H., selaku Kabag Ops Polres Merauke, dengan inti materi tentang pentingnya menanamkan cinta, kasih, dan sayang kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan sebagai jalan memperoleh pahala dan kebahagiaan di akhirat.

Sementara itu, Binrohtal bagi personel beragama Nasrani diikuti oleh 39 orang dan bertempat di Aula SAR Polres Merauke, dengan penceramah Pdt. Jefry Rengkung. Dalam renungannya disampaikan firman Tuhan dari Filipi 4:10 dan 4:12, yang menekankan hidup dalam kasih setia Allah yang sejati, serta refleksi nilai-nilai keimanan sebagai anggota Polri yang berpegang pada prinsip kehidupan sebagai anak Tuhan.

Adapun Binrohtal bagi personel beragama Hindu diikuti oleh 4 orang dan dilaksanakan di Ruang Kasikum Polres Merauke. Pendharma wacana disampaikan oleh AKP Wayan Sudarsana, S.Sos., dengan materi tentang tujuan utama kelahiran manusia untuk mencapai kebahagiaan dan menghindari penderitaan melalui pengamalan ajaran Astangga Yoga, khususnya Dyana (meditasi).

Kegiatan Binrohtal ini mengusung tema *“Dengan menanamkan moral dan mengubah karakter anggota Polres Merauke dalam meningkatkan disiplin, kinerja, dan penguatan iman guna mewujudkan anggota Polri yang lebih humanis.”* Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 10.00 WIT dan diikuti oleh total 93 personel dan PNS. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar.

Polda Papua Gelar Latihan Pra Operasi Lilin Cartenz 2025, Wujudkan Kesiapan Pengamanan Natal dan Tahun Baru

 

Jayapura – Kepolisian Daerah Papua menggelar Latihan Pra Operasi (Latpraops) Operasi Lilin Cartenz 2025 sebagai bentuk kesiapan pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Rastra Samara Polda Papua, Kamis (18/12/2025).

Latpraops ini dibuka oleh Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Jermias Rontini, S.I.K., M.Si., dan dihadiri oleh sejumlah PJU Polda Papua, para perwira, serta personel Polda Papua.

Dalam sambutannya, Irwasda Polda Papua menyampaikan bahwa pelaksanaan Latihan Pra Operasi Lilin Cartenz 2025 merupakan bagian penting dalam rangka menyampaikan informasi kepada publik sekaligus memberikan gambaran tentang kesiapan Polda Papua dan jajaran dalam menghadapi pengamanan Natal dan Tahun Baru.

“Latpraops ini menunjukkan bahwa setiap operasi kepolisian dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, profesional, dan sesuai prosedur. Hal ini merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, serta kesiapsiagaan Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol. Jermias Rontini.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan Operasi Lilin Cartenz 2025, pola pengamanan, serta peran Polri dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Dalam pelaksanaan Operasi Lilin Cartenz 2025, pengamanan akan difokuskan pada sejumlah lokasi strategis dan pusat aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerawanan, antara lain tempat ibadah, pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan modern, objek vital seperti bandara, pelabuhan, terminal, perbankan, sarana transportasi, jalur utama lalu lintas, serta lokasi-lokasi wisata yang diperkirakan mengalami peningkatan kunjungan selama masa libur Natal dan Tahun Baru.

Melalui Latihan Pra Operasi Lilin Cartenz 2025 ini, diharapkan seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, serta mampu bertindak secara profesional dan humanis dalam memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat.

Wujudkan Natal dan Tahun Baru Damai, Polda Papua Gelar Operasi Lilin Cartenz 2025

 

Jayapura – Kepolisian Daerah Papua memastikan kesiapan pengamanan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui pelaksanaan Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi “Operasi Lilin Cartenz 2025”. Hal ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P., dalam dialog interaktif "Polisi Menyapa" di RRI Jayapura, Kamis (18/12/2025). 

Dialog ini mengangkat tema “Operasi Lilin Cartenz 2025: Mewujudkan Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang Aman dan Damai di Tanah Papua.”

Dalam dialog tersebut, Kabid Humas menjelaskan bahwa Operasi Lilin Cartenz 2025 akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Fokus utama operasi ini adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan Natal serta mengantisipasi euforia pergantian tahun di Tanah Papua.

“Kami mengedepankan kegiatan pencegahan, deteksi dini, dan penegakan hukum. Sasaran pengamanan meliputi tempat ibadah, pusat perbelanjaan, objek wisata, hingga jalur transportasi udara, laut, dan darat,” ujar Kombes Pol. Cahyo.

Lebih lanjut disampaikan untuk mendukung operasi ini, Polda Papua mengerahkan ribuan personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, dan instansi terkait. Ratusan Pos Pengamanan (Pos Pam), Pos Pelayanan (Pos Yan), dan Pos Terpadu telah disiagakan di titik-titik strategis untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam sesi tanya jawab interaktif, Kabid Humas Polda Papua juga menanggapi berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari penertiban penggunaan knalpot brong, pengawasan peredaran minuman keras, keamanan wilayah perbatasan dan pos lintas batas, hingga penataan area parkir di pasar-pasar tradisional. Menanggapi hal tersebut, Kombes Cahyo menegaskan bahwa Kepolisian akan terus melakukan penindakan secara humanis dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Menutup dialog, Kabid Humas Polda Papua mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga toleransi, ketertiban, dan keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Ia juga mengingatkan warga agar tidak berlebihan dalam merayakan malam pergantian tahun.

“Mari kita wujudkan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang damai, aman, dan penuh kasih di Tanah Papua,” pungkasnya.

Aksara yang Mengubah Asa: Subsatgas Si-Ipar Operasi Rasaka Cartenz 2025 Ajarkan Baca Tulis

 

Jayapura – Subsatgas Si-Ipar Operasi Rasaka Cartenz 2025 Polres Yalimo terus menjalankan misi kemanusiaan melalui program pendidikan baca tulis bagi anak-anak dan masyarakat di wilayah pedalaman Kabupaten Yalimo, Rabu (17/12/2025).

Dengan penuh semangat dan dedikasi, personel Subsatgas Si-Ipar hadir langsung di tengah masyarakat untuk mengajarkan kemampuan dasar membaca dan menulis kepada warga yang belum mengenal aksara. Melalui pendekatan yang humanis serta metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, masyarakat terlihat antusias mengikuti setiap sesi pembelajaran.

Kasubsatgas Si-Ipar Operasi Rasaka Cartenz 2025 Polres Yalimo, Iptu La Ode Abdul Syukur, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan literasi, tetapi juga membuka akses pengetahuan dasar yang dapat menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Melalui kemampuan membaca dan menulis, kami berharap masyarakat Yalimo memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya di Indonesia untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Iptu La Ode Abdul Syukur.

Program pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang, khususnya bagi masyarakat di daerah pedalaman Kabupaten Yalimo. Dengan meningkatnya kemampuan literasi, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan potensi diri, meningkatkan taraf hidup, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Subsatgas Si-Ipar Operasi Rasaka Cartenz 2025 Polres Yalimo berkomitmen untuk terus mengubah asa menjadi aksi nyata, menghadirkan cahaya ilmu pengetahuan, serta mendampingi masyarakat Yalimo menuju masa depan yang lebih cerah.

Polres Biak Laksanakan Panen Raya Jagung Tahap IV, Wujud Nyata Dukung Ketahanan Pangan Nasional

 

Jayapura - Polres Biak Numfor kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dengan melaksanakan panen raya jagung tahap IV di lahan pertanian Polsek Yendidori, Kampung Rarpimbo, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, Rabu (17/12/2025).

Kegiatan panen raya tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan, S.H., S.I.K., M.H. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa panen raya jagung kuartal IV ini merupakan momentum kebersamaan sekaligus bentuk nyata peran aktif Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan produktif milik Polri.

Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan menjelaskan bahwa panen raya jagung ini menjadi bukti komitmen Polri, khususnya Polres Biak Numfor, dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Melalui pemanfaatan lahan kebun Polsek Yendidori, Polri ingin menunjukkan bahwa kehadirannya tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, AKBP Ari menyampaikan bahwa panen jagung tahap IV ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi antara personel Polsek Yendidori, pemerintah daerah, masyarakat, serta kelompok tani setempat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan dikembangkan, tidak hanya di wilayah Polsek Yendidori, tetapi juga di wilayah lain di Kabupaten Biak Numfor.

“Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap Polri dapat menjadi contoh dan penggerak dalam pemanfaatan lahan produktif, sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat,” ujar AKBP Ari.

Panen raya jagung tahap IV tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Kepala Perum Bulog Biak, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor, para Pejabat Utama (PJU) Polres Biak Numfor, Ketua Bhayangkari Cabang Biak, para kepala kampung, serta kelompok tani Distrik Yendidori.