Jayapura – Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua melaksanakan kegiatan hari kedua Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun Anggaran 2026 dengan mengangkat tema “Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media Bidang Humas Polda Papua dalam Mendukung Rencana Kerja Polri dan Pemerintah guna Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Tahun 2026” yang berlangsung di Aula Ballroom Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Rabu (13/05/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P., Kasubbag Renmin Satker dan Kasi Humas Polres jajaran, personel PPID Satker Mapolda Papua dan Polres jajaran, para Pamen dan Pama, serta personel Bid Humas Polda Papua.
Selain itu, hadir pula sejumlah narasumber dari berbagai instansi dan kalangan akademisi, di antaranya Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Papua Joel Betuel Agaki Wanda, S.S., Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Yakobus Richard Murafer, S.IP., M.A., serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto, S.Kom., M.Si.
Rakernis hari kedua tersebut membahas berbagai materi terkait penguatan fungsi kehumasan, keterbukaan informasi publik, strategi komunikasi krisis, pengelolaan media digital, hingga peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Polri.
Kasubbid PID Bidhumas Polda Papua Kompol Nurjana, S.Sos., M.M. dalam pemaparannya menegaskan bahwa regulasi menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas kehumasan di lingkungan Polri. Ia menyampaikan bahwa seluruh personel wajib memahami aturan dan menjalankan tugas secara profesional serta humanis dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, fungsi kehumasan memiliki peran penting dalam membangun citra positif institusi melalui penyampaian informasi yang cepat, tepat, dan edukatif kepada masyarakat.
Selain itu, dalam materi yang disampaikan AKP Sebastianus selaku Ps Kaur Mitra Subbid Penmas Bidhumas Polda Papua, dibahas mengenai pentingnya standar evaluasi kinerja Subbid Penmas, optimalisasi komunitas publik, serta evaluasi terhadap efektivitas produksi konten digital yang dipublikasikan melalui media sosial.
Sementara itu, IPDA Andi Mappanyompa dari Subbid Multimedia Bid Humas Polda Papua menyoroti pentingnya antisipasi terhadap viralisasi isu di media sosial, penguatan produksi konten kreatif, serta kemampuan personel humas dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini.
Ia menjelaskan bahwa kecepatan respons dan kualitas informasi menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Dalam sesi Focus Group Discussion (FGD), Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Papua Joel Betuel Agaki Wanda, S.S. menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik harus dikelola secara profesional dan mempertimbangkan kondisi sosial serta keamanan di setiap daerah, khususnya di Papua.
Ia menegaskan bahwa tidak semua informasi dapat dibuka secara bebas tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul di tengah masyarakat.
“Pengelolaan informasi publik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Informasi yang salah atau tidak terkontrol dapat memicu gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kualitas informasi yang meliputi kecepatan, kelengkapan, dan akurasi agar informasi yang diterima masyarakat benar-benar valid dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Pada kesempatan yang sama, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Cenderawasih Yakobus Richard Murafer, S.IP., M.A. membahas mengenai persepsi publik terhadap institusi Polri dari sudut pandang independen.
Menurutnya, persepsi masyarakat terhadap Polri tidak hanya dipengaruhi oleh pemberitaan media, tetapi juga pengalaman langsung masyarakat dalam menerima pelayanan kepolisian.
Ia menjelaskan bahwa humas memiliki peran strategis sebagai penghubung komunikasi antara Polri dan masyarakat melalui pendekatan yang humanis, transparan, serta berbasis budaya lokal.
“Kepercayaan publik dibangun dari pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, humas harus mampu membangun komunikasi yang baik dan responsif terhadap kebutuhan publik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto, S.Kom., M.Si. dalam materinya terkait manajemen komunikasi krisis di era digital 5.0 menekankan pentingnya strategi komunikasi publik yang cepat, akurat, dan terintegrasi.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial saat ini membuat penyebaran informasi berlangsung sangat cepat sehingga setiap institusi harus mampu mengelola komunikasi publik secara profesional dan adaptif.
“Komunikasi publik harus dilakukan secara cepat, tepat, akurat, dan humanis agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta meminimalkan dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak benar,” ujarnya.
Menutup kegiatan Rakernis, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P. menekankan pentingnya sinergi, kreativitas, dan kolaborasi seluruh personel humas dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan dinamika komunikasi publik.
Ia juga mengingatkan seluruh personel untuk terus meningkatkan kemampuan, membangun konten positif, serta aktif melakukan kontra narasi terhadap berbagai bentuk disinformasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kita harus menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi yang cepat, tepat, dan terpercaya. Fungsi humas saat ini tidak hanya menjadi corong institusi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polri,” ungkapnya.
Kabid Humas juga berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh selama Rakernis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari guna mendukung optimalisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Polda Papua dan jajaran.
