Polda Riau Bekuk 15 Tersangka Jaringan Perburuan Gajah Sumatera Lintas Provinsi

 

Pekanbaru – Pengungkapan kasus kematian seekor gajah Sumatera yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di Blok C99 kawasan konsesi PT RAPP, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, pada 2 Februari 2026, menjadi titik awal terbongkarnya jaringan perburuan satwa liar terorganisir lintas provinsi.

Dalam kasus ini, Polda Riau menetapkan 15 orang sebagai tersangka, sementara tiga lainnya masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Keberhasilan tersebut dipaparkan dan dipimpin oleh Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir

dalam konferensi pers di Mapolda Riau, Selasa (3/3/2026).

Ia menyampaikan dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rahul, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto, Penyidik Utama Bareskrim Polri Irjen Pol. Zulkarnaen, Pangdam Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, serta Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan.

Turut hadir juga Kepala BBKSDA Riau Supartono, perwakilan LAM Riau, serta aktivis lingkungan Davina Veronica dan Rahel Yosi Ritonga.

Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dengan pendekatan Scientific Crime Investigation.

“Setelah bangkai gajah ditemukan pada 2 Februari 2026, tim gabungan langsung melakukan olah TKP. Pada 4 Februari dilakukan nekropsi oleh dokter hewan BBKSDA Wilayah Riau dan ditemukan serpihan tembaga di tengkorak kepala yang menguatkan kematian akibat luka tembak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyidikan menggabungkan olah TKP, analisis balistik, digital forensik, analisis GPS collar, serta pemetaan jaringan pelaku.

“Ini bukan penanganan biasa. Kami memastikan konstruksi perkara kuat secara hukum dan berbasis bukti ilmiah,” tegasnya.

Menurutnya, kejahatan terhadap satwa dilindungi telah berkembang menjadi jaringan terstruktur dengan pembagian peran yang sistematis, mulai dari eksekutor, pemodal, perantara, kurir, hingga penadah.

“Dengan 15 tersangka yang telah diamankan dan tiga DPO yang masih diburu, negara menegaskan komitmennya untuk hadir, menindak, dan menjaga keanekaragaman hayati Indonesia dari praktik ilegal yang merusak masa depan,” jelasnya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan duka mendalam atas kematian gajah Sumatera tersebut. Ia menegaskan bahwa praktik brutal perburuan satwa dilindungi tidak dapat ditoleransi.

“Kami kembali berduka atas kematian gajah liar Sumatera. Praktik brutal dan ilegal ini sangat disayangkan masih terjadi,” ujarnya.

Ia menyebut sejak awal pihaknya langsung berkoordinasi dengan Balai KSDA Riau dan Kapolda Riau untuk memastikan pelaku segera ditangkap.

“Alhamdulillah, dengan kerja sama yang erat antara jajaran Kepolisian, Polisi Kehutanan, dan Balai KSDA Riau, telah ditetapkan 15 tersangka dan tiga masih dalam pengejaran. Negara hadir untuk satwa liar kita,” tegasnya.

Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan satwa dilindungi tidak ringan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan jajaran Polda Riau atas profesionalisme dalam pengungkapan perkara tersebut, serta memberikan penghargaan kepada Direskrimsus Polda Riau Kombes Pol. Ade Kuncoro, Direskrimum Kombes Pol. Hasyim Risahondua, dan Kapolres Pelalawan AKBP John Letedara beserta tim.

Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan menegaskan bahwa peristiwa ini bukan insiden tunggal, melainkan bagian dari pola perburuan yang terorganisir.

“Gajah Sumatera bukan sekadar satwa liar. Ia penjaga ekosistem. Ketika ia dibunuh demi keuntungan ekonomi sesaat, maka yang rusak bukan hanya satu individu, tetapi keseimbangan alam,” ujarnya.

Dari hasil penyidikan terungkap bahwa sejak 2024 hingga 2026 terdapat sembilan lokasi kejadian perburuan gajah di wilayah Ukui dan sekitarnya.

“Artinya ini pola yang harus dihentikan secara sistematis. Karena itu kami memperkuat patroli terpadu dan patroli sapu jerat di kawasan rawan,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi kerja terpadu Ditreskrimsus, Ditreskrimum, Bidlabfor, dan Satreskrim Polres Pelalawan dalam mengungkap jaringan tersebut.

Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Pol. Ade Kuncoro memaparkan, penembakan terjadi pada 25 Januari 2026 sekitar pukul 15.00 WIB. Pelaku AN (DPO) menembak gajah dua kali di bagian kepala. Bersama RA, pelaku kemudian memotong kepala gajah untuk mengambil gading seberat sekitar 7,6 kilogram.

Gading tersebut dijual seharga Rp30 juta dan berpindah tangan hingga ke Sumatera Barat, sebelum dikirim melalui kargo udara ke Jakarta dan diteruskan ke Surabaya menggunakan jasa kargo kereta. Nilai transaksi terus meningkat hingga mencapai Rp125 juta lebih saat tiba di Jawa Tengah.

Sebagian gading kemudian diolah menjadi pipa rokok dan diperjualbelikan kembali. Seluruh rangkaian distribusi dari hutan Pelalawan hingga menjadi produk jadi berlangsung kurang dari dua minggu.

Dalam pengungkapan ini, penyidik menyita dua pucuk senjata api rakitan, 798 butir amunisi berbagai kaliber, 63 pipa rokok berbahan gading, 140 kilogram sisik trenggiling, 12 taring harimau, serta perlengkapan perburuan dan dokumen pengiriman.

Para tersangka dijerat Pasal 40A ayat (1) huruf d dan huruf f UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar, serta ketentuan pidana lainnya dalam KUHP.

“Kami pastikan pengembangan perkara terus berjalan, termasuk pengejaran terhadap tiga DPO,” tutup Ade Kuncoro.

Ketua Gereja Baptis Papua Wilayah Pirime Serukan Umat Jaga Keamanan dan Tolak Gangguan Kelompok dari Luar

Pirime, Selasa 03 Maret 2026 – Ketua Gereja Baptis Papua Wilayah Pirime, Pdt. AS Wakerkwa, mengajak seluruh jemaat dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di Distrik Pirime dan Distrik Buguk Gona, Kabupaten Lanny Jaya.

Pdt. AS Wakerkwa menegaskan bahwa peran gereja sangat penting dalam membangun kesadaran iman sekaligus menjaga ketenangan sosial di tengah dinamika keamanan yang berkembang.

“Saya sudah bertemu dengan jemaat Gereja Baptis Papua di Lanny Jaya dan menyampaikan agar semua masyarakat menjaga situasi keamanan. Kelompok-kelompok pengganggu dari luar jangan masuk dan membuat kacau lagi di Lanny Jaya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa Distrik Pirime memiliki pengalaman pahit akibat gangguan keamanan yang terjadi sebelumnya. Karena itu, ia tidak menginginkan adanya peristiwa serupa terulang kembali.

“Pirime sudah dua kali mengalami pengalaman pahit. Kami tidak mau ada kejadian ketiga hanya karena masuknya kelompok-kelompok penggangu seperti kelompok bersenjata dari luar Kabupaten Lanny Jaya,” tegasnya.

Pdt. Wakerkwa menekankan bahwa stabilitas keamanan menjadi syarat utama agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Ia menyatakan bahwa program pemerintah tidak boleh terganggu oleh situasi yang tidak kondusif.

Lebih lanjut, ia berencana kembali mengumpulkan para hamba Tuhan serta pemuda gereja di Pirime guna memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keamanan wilayah. Ia menilai pendekatan moral dan keagamaan efektif untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak terlibat ataupun terpengaruh oleh aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan.

Himbauan yang disampaikan Pdt. AS Wakerkwa  diharapkan dapat diterima secara luas oleh masyarakat dan memperkuat stabilitas keamanan di wilayah Distrik Pirime.

Kepala Suku Mee Papua Tengah Serukan Warga Tidak Terprovokasi dan Jaga Persatuan

Nabire, Selasa 03 Maret 2026 – Kepala Suku Mee wilayah Meepago Provinsi Papua Tengah, Melkias Keiya, mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas di Kabupaten Nabire.

Dalam pernyataannya, Melkias Keiya menekankan pentingnya sikap bijak dalam menyikapi dinamika yang berkembang di Papua Tengah. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi negatif yang dapat merusak persatuan dan ketenangan hidup bersama.

“Jangan terprovokasi terhadap hal-hal negatif yang dapat menghancurkan kehidupan kita di Papua Tengah. Lebih baik kita hidup tenang, damai, dan fokus membangun daerah ini,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang hendak melakukan perjalanan di jalur Trans Nabire–Paniai agar selalu berhati-hati dan mengantisipasi kondisi keamanan sebelum berangkat. Selain itu, ia meminta warga untuk mewaspadai berbagai isu provokatif yang beredar, termasuk isu-isu yang berkembang di wilayah Kapiraya.

Secara tidak langsung, Melkias menegaskan bahwa masyarakat pesisir maupun pegunungan harus bersatu tanpa membedakan latar belakang. Menurutnya, Papua Tengah merupakan rumah bersama yang harus dibangun dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan.

“Mari kita sebagai warga Indonesia yang berdomisili di Papua Tengah, baik dari pesisir maupun gunung, bersama-sama mendukung program pemerintah demi membangun Papua Tengah yang sejahtera, damai, dan mandiri,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta terus menjaga kerukunan antarwarga. Stabilitas keamanan, menurutnya, menjadi faktor utama agar pembangunan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.

Sebagai Kepala Suku Mee wilayah Meepago, Melkias Keiya dinilai memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat adat Papua Tengah. Himbauan yang disampaikannya diharapkan mampu memperkuat kesadaran bersama antar  masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Tokoh Pemuda Adat Saireri Ajak Masyarakat Nabire Tidak Terprovokasi dan Dukung Penegakan Hukum

Nabire, Selasa 03 Maret 2026 – Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri, Ali Kabiai, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi menyikapi dinamika keamanan yang terjadi di Kabupaten Nabire.

Dalam pernyataannya, Ali Kabiai menegaskan bahwa situasi keamanan harus disikapi dengan kepala dingin, khususnya terkait pergerakan kelompok bersenjata yang dinilai telah meresahkan masyarakat.

“Saya Ali Kabiai, Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri Nabire, mengimbau seluruh masyarakat agar menyikapi setiap isu atau dinamika yang terjadi dengan kepala dingin dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat perlu mendukung aparat keamanan dalam menindak kelompok bersenjata yang saat ini disebut-sebut mengganggu stabilitas di wilayah adat Saireri. Menurutnya, segala bentuk tindakan kriminal seperti perusakan maupun pembunuhan merupakan pelanggaran hukum dan tidak dapat dibenarkan.

“Apapun alasannya, tindakan merusak dan membunuh adalah pelanggaran hukum dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Secara tidak langsung, Ali Kabiai menilai bahwa dinamika yang terjadi telah menimbulkan keresahan, termasuk adanya pernyataan yang dianggap menyudutkan masyarakat OAP pesisir. Ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat masyarakat adat pesisir berencana berkumpul untuk membahas persoalan tersebut.

Selain itu, ia meminta masyarakat di sejumlah wilayah seperti Legari, Kali Harapan, Bihewa, Mirago, dan Worbak agar proaktif memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan.

“Agar masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa karena aparat keamanan terus menjamin situasi tetap kondusif,” tambahnya.

Ali Kabiai juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang telah melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata di sejumlah titik, termasuk di wilayah Kali Nabarua dan Kali Harapan. Ia berharap situasi keamanan di Nabire segera pulih sepenuhnya sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial tanpa rasa takut.

Sebagai tokoh pemuda adat Saireri, Ali Kabiai dinilai memiliki pengaruh cukup kuat di kalangan masyarakat pesisir Nabire. Sikap tegasnya dalam mendukung penegakan hukum dan menyerukan ketenangan di tengah masyarakat diharapkan mampu memperkuat stabilitas keamanan di wilayah Nabire.

Tokoh Gereja Lanny Jaya Ajak Masyarakat Bersatu Jaga Stabilitas Keamanan

Tiom, Selasa 03 Maret 2026 – Tokoh Gereja Kabupaten Lanny Jaya, Pdt. Edi Wanimbo, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap kondusif di wilayah Kabupaten Lanny Jaya.

Dalam penyampaiannya, Pdt. Edi menegaskan bahwa kondisi keamanan di Lanny Jaya yang saat ini relatif aman harus dipertahankan secara bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Ia menilai stabilitas keamanan menjadi kunci utama agar kehidupan sosial dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

“Kita harus menjaga bersama situasi yang sudah aman ini. Jangan sampai ada kelompok - kelompok dari luar yang masuk dan mengacaukan keadaan di Kabupaten Lanny Jaya yang selama ini sudah terjaga kedamaiannya,” ujar Pdt. Edi.

Ia juga menegaskan dukungannya terhadap tugas aparat kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah. Secara tidak langsung, ia menyampaikan bahwa sinergi antara tokoh agama, masyarakat, dan aparat keamanan sangat diperlukan untuk mencegah gangguan dari kelompok luar   yang dapat merugikan dan meresahkan warga.

Sebagai tokoh gereja, Pdt. Edi mengimbau masyarakat agar saling mengingatkan serta proaktif dalam menjaga keamanan.

“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar saling mengingatkan dan segera memberikan informasi kepada aparat jika ada pihak yang ingin membuat kacau di Lanny Jaya,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa Lanny Jaya merupakan rumah bersama bagi berbagai latar belakang, termasuk masyarakat dari Nduga, Puncak, maupun Puncak Jaya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa setiap orang yang datang harus menjaga ketertiban dan tidak menimbulkan keresahan.

“Lanny Jaya ini rumah kita bersama. Siapa saja boleh datang, tapi jangan membuat kekacauan di daerah ini,” katanya.

Lebih lanjut, Pdt. Edi menegaskan bahwa keamanan yang terjaga akan berdampak langsung pada kelancaran pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh warga untuk terus menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai di wilayah Tiom.

Satgas Saber Polda Papua Pantau Harga dan Pasokan Pangan di Jayapura Jelang HBKN

 

Jayapura – Satuan Tugas (Satgas) Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Provinsi Papua Tahun 2026 melaksanakan pemantauan pasokan dan harga bahan pangan di wilayah Kota Jayapura, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pukul 09.00 WIT hingga selesai di Toko Cendrawasih, Kota Jayapura. Pemantauan dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026.

Dirreskrimsus Polda Papua dalam laporannya kepada Kabareskrim Polri menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan stabilitas harga, ketersediaan pasokan, serta mutu dan keamanan pangan di tengah masyarakat.

“Satgas Saber terus melakukan pengawasan terhadap pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idulfitri, guna memastikan stabilitas pasokan, harga, serta kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga,” demikian disampaikan dalam laporan tersebut.

Berdasarkan hasil pemantauan di Toko Cendrawasih, harga sejumlah komoditas pangan tercatat sebagai berikut: beras SPHP kemasan 5 kilogram Rp63.000, gula pasir 1 kilogram Rp19.000, minyak goreng 1 liter Rp15.700, minyak goreng 2 liter Rp31.400, telur ayam 1 rak Rp68.000, bawang merah 1 kilogram Rp50.000, dan bawang putih Rp40.000 per kilogram.

Satgas memastikan kegiatan pemantauan berjalan aman dan lancar. Pengawasan akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi potensi pelanggaran harga serta menjaga stabilitas pangan di Provinsi Papua.

Imigrasi Ngurah Rai Berlakukan ITKT dan Nol Rupiah Overstay bagi WNA Terdampak

 

BADUNG – Penutupan jalur udara di kawasan Timur Tengah telah berdampak signifikan pada jadwal penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Ribuan penumpang dari Bali dengan tujuan penerbangan ke Doha, Dubai, dan Abu Dhabi mengalami pembatalan keberangkatan sejak 28 Februari 2026.

Tercatat pada 28 Februari sebanyak 1.802 penumpang mengalami pembatalan keberangkatan, dilanjutkan dengan 1.316 penumpang pada 1 Maret, dan sebanyak 1.308 penumpang pada 2 Maret. Kondisi tidak terduga ini menyebabkan para penumpang tersebut berisiko mengalami overstay (keterlambatan izin tinggal).

Merespons situasi tersebut, jajaran imigrasi di Bali mengambil langkah proaktif. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-590.GR.01.01 Tahun 2025, Kantor Imigrasi Ngurah Rai memberikan layanan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) serta kebijakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) overstay bagi Warga Negara Asing (WNA) yang terdampak.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah dalam menghadapi situasi force majeure global yang berdampak pada wisatawan di Bali.

"Negara hadir untuk memberikan kepastian, keamanan, dan kenyamanan bagi warga negara asing yang penerbangannya tertunda akibat eskalasi di Timur Tengah. Kebijakan ITKT dan pembebasan denda overstay ini adalah wujud empati dan komitmen kami dalam menjaga citra pariwisata Indonesia. Kami ingin memastikan para wisatawan tidak merasa terbebani oleh kondisi di luar kendali mereka," ujar Sengky.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan mekanisme pelayanan yang cepat dan responsif di lapangan. Bagi WNA yang termasuk dalam subjek terdampak pembatalan penerbangan, dapat mendatangi Kantor Imigrasi Ngurah Rai kapan pun untuk mendapatkan perpanjangan ITKT.

"Kami menjamin proses penerbitan ITKT ini akan selesai pada hari yang sama (same-day service). Petugas kami sudah disiagakan untuk melayani kondisi darurat ini agar WNA tidak perlu khawatir dengan status keimigrasian mereka selama menunggu jadwal penerbangan baru," jelas Bugie.

Adapun persyaratan yang wajib dibawa oleh WNA saat mengajukan layanan ITKT adalah paspor asli, surat keterangan pembatalan penerbangan dari pihak maskapai (airlines), serta bukti tiket penerbangan yang telah dibatalkan.

Sampai dengan 2 Maret 2026, jumlah WNA yang mengajukan perpanjangan ITKT di Kantor Imigrasi Ngurah Rai tercatat sebanyak 35 permohonan. Selain melakukan perpanjangan ITKT, beberapa WNA terdampak memilih untuk tetap berangkat keluar wilayah Indonesia dengan mengubah tujuan mereka ke negara yang lebih aman.

Lebih lanjut, Kantor Imigrasi Ngurah Rai juga memberikan kelonggaran bagi WNA yang sudah akan berangkat keluar Bali namun tidak sempat mengurus perpanjangan ITKT di kantor imigrasi. Penumpang dengan kondisi tersebut akan mendapatkan pembebasan biaya denda overstay di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandara. Syaratnya cukup dengan melampirkan surat keterangan (declaration) resmi dari otoritas bandara atau pihak maskapai penerbangan terkait.

Sebagai bentuk komitmen pelayanan prima dan mitigasi krisis, Imigrasi Ngurah Rai telah membuka posko layanan bantuan (helpdesk). Posko ini didirikan untuk memberikan informasi yang akurat, mengarahkan WNA, sekaligus melakukan pendataan seputar penumpang terdampak yang membutuhkan fasilitas keimigrasian.

Helpdesk tersebut dibuka di lantai 2 Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai serta di Kantor Imigrasi Ngurah Rai Jimbaran. Selain itu, Imigrasi Ngurah Rai juga siap memberikan layanan informasi “jemput bola” ke hotel tempat WNA terdampak menginap.

Langkah-langkah darurat ini diharapkan dapat memitigasi krisis dengan baik dan memberikan rasa aman bagi para wisatawan mancanegara selama tertahan di Bali. (*)

Kompak Bersama Kepala Desa dan Poktan Rukun Makmur, Irigasi Jebol Ditutup Cepat

 

Lumajang – Kepedulian terhadap kelangsungan pertanian warga kembali ditunjukkan Babinsa Selokgondang Koramil 0821-02/Sukodono, Serma Imam Khudori, yang bersama masyarakat melaksanakan kegiatan penutupan tangkis irigasi yang jebol di Dusun Krajan Kidul RT 029 RW 009 Desa Selokgondang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah cepat untuk mencegah meluasnya kerusakan saluran irigasi yang berpotensi mengganggu distribusi air ke lahan persawahan milik warga. Dengan semangat gotong royong, Babinsa dan masyarakat bahu-membahu menutup bagian tangkis yang jebol menggunakan material seadanya agar aliran air kembali stabil.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Selokgondang, H. Masturi, serta Ketua Kelompok Tani Rukun Makmur 3, H. Purnomo, yang secara langsung memantau proses perbaikan darurat tersebut.

Dalam penyampaian di sela kegiatannya Serma Imam Khudori mengatakan bahwa keterlibatan dirinya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesulitan rakyat, khususnya para petani yang sangat bergantung pada kelancaran irigasi.

“Kami hadir untuk membantu dan memastikan saluran irigasi kembali berfungsi sehingga kebutuhan air untuk sawah warga tetap tercukupi. Ini bagian dari komitmen kami mendukung ketahanan pangan di wilayah binaan,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Desa H. Masturi mengapresiasi respon cepat Babinsa yang selalu sigap membantu masyarakat dalam setiap permasalahan di desa. Ia berharap kebersamaan seperti ini terus terjaga demi kemajuan dan kesejahteraan warga.

Ketua Kelompok Tani Rukun Makmur 3, H. Purnomo, juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan. Menurutnya, jika tangkis irigasi tidak segera ditangani, pasokan air ke sawah bisa terganggu dan berdampak pada pertumbuhan tanaman padi.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan aliran irigasi kembali normal dan para petani dapat menjalankan aktivitas pertanian dengan tenang. Sinergi antara Babinsa, pemerintah desa, dan kelompok tani menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam menjaga stabilitas dan ketahanan pangan di wilayah. (Pendim0821)