Emilianus Tikuk: Selain Ketahanan Pangan, Bertani Jagung Mampu Dorong Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Papua

 

Papua, OPINI - Tokoh masyarakat Papua, Emilianus Tikuk, S.H., M.M., menegaskan bahwa pertanian jagung tidak hanya berperan dalam mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi solusi nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Menurut Emilianus, Papua memiliki potensi lahan yang sangat luas dan subur, namun hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, jika dikelola secara serius dan berkelanjutan, sektor pertanian dapat menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat kampung.

“Bertani jagung bukan hanya soal makan, tetapi soal ekonomi. Jika lahan dikelola dengan baik, hasilnya bisa menjadi pendapatan yang meningkatkan kesejahteraan keluarga Papua,” ujar Emilianus.

Ia menilai jagung sebagai komoditas strategis karena memiliki masa panen relatif cepat serta pasar yang jelas. Selain itu, pertanian jagung dinilai mampu menggerakkan ekonomi kampung secara langsung, mulai dari produksi hingga distribusi hasil panen.

Emilianus juga menekankan bahwa masyarakat Papua perlu membangun kemandirian ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan sementara. Selama ini, banyak lahan produktif dibiarkan terbengkalai akibat keterbatasan alat, pendampingan, serta minimnya kesadaran kolektif untuk mengolah potensi sendiri.

“Papua bukan miskin tanah, Papua kaya lahan. Yang membuat kita tertinggal adalah karena terlalu lama lahan kita dibiarkan tidur,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Emilianus mengaku telah terlibat langsung dalam mendorong masyarakat untuk kembali bertani melalui penyediaan benih jagung, pupuk, serta pendampingan. Dukungan tersebut kini diperkuat dengan kehadiran alat pertanian seperti traktor dan jonder untuk membuka kembali lahan-lahan yang lama tidak digarap.

“Kalau alat sudah ada, benih ada, pupuk ada, maka tidak ada alasan lagi lahan dibiarkan kosong. Ini saatnya Papua bangkit lewat pertanian,” tambahnya.

Perlahan, kesadaran masyarakat pun mulai tumbuh. Warga mengakui bahwa dorongan dan pendekatan yang dilakukan Emilianus telah mengubah cara pandang mereka terhadap lahan yang selama ini dianggap tidak bernilai.

“Masyarakat mulai sadar bahwa tanah ini bukan untuk ditinggalkan. Sekarang kami melihat peluang dan siap mendukung program ketahanan pangan dengan kembali mengolah lahan,” ungkap salah satu perwakilan warga.

Masyarakat berharap pertanian jagung tidak hanya menghasilkan panen, tetapi juga membawa perubahan sosial dan ekonomi yang nyata bagi kehidupan mereka.

Menutup pernyataannya, Emilianus mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bersatu membangun kampung melalui pertanian produktif, karena ketahanan pangan dan kesejahteraan harus dimulai dari tanah sendiri.

“Kalau kita bertani, kita tidak hanya menghasilkan makanan, tetapi juga uang dan masa depan. Papua harus bangkit dengan kekuatan tanahnya sendiri,” pungkasnya.

Tokoh Agama Papua Dukung Polri Tetap Berada di Bawah Presiden

 

Jayapura – Tokoh agama Provinsi Papua, Pastor Jhon Bunay dari Keuskupan Jayapura, menyampaikan pandangannya terkait wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke dalam struktur kementerian. Ia menilai Polri sebaiknya tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima Tertinggi.

Pastor Jhon mengatakan bahwa masyarakat Papua selama ini menjunjung tinggi kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh pihak dalam mendukung berbagai program yang membawa manfaat bagi Tanah Papua.

“Kami di Papua selalu berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua pihak untuk mendukung setiap program yang baik bagi Tanah Papua,” ucap Pastor Jhon saat ditemui di Kota Jayapura, Jumat (30/01/2026).

Terkait wacana perubahan kelembagaan Polri, Pastor Jhon menegaskan bahwa Presiden merupakan Panglima Tertinggi sebagaimana dipahami secara konstitusional. Menurutnya, Polri akan lebih optimal apabila tetap berada langsung di bawah Presiden dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

“Akan lebih baik jika Polri tetap berada di bawah Presiden, sehingga Presiden dapat melakukan monitoring secara langsung dan Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Sebagai tokoh agama di Papua, Pastor Jhon menyatakan dukungannya agar sistem yang selama ini berjalan dengan baik tidak perlu diubah. Ia menilai perubahan struktur justru berpotensi mengaburkan fokus tugas utama Polri.

“Apa yang sudah baik dan berjalan dengan baik selama ini, biarlah tetap dilanjutkan. Jika masih ada hal yang perlu dibenahi, silakan diperbaiki tanpa harus mengubah dasar kelembagaannya,” ujarnya.

Pastor Jhon berharap pandangan yang disampaikannya tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan, demi menjaga stabilitas keamanan nasional dan pelayanan Polri kepada masyarakat.

Ketua LSM Format Pasuruan Tolak Wacana Reposisi Kepolisian ke Dalam Kementerian

  

Pasuruan – Wacana reposisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke dalam struktur kementerian menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Ismail Makky, selaku Ketua LSM Format Pasuruan, yang menilai bahwa wacana tersebut merupakan langkah mundur dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Jumat (30/1/2026).

Menurut Ismail Makky, gagasan menempatkan kepolisian di bawah kementerian tidak hanya berpotensi melemahkan institusi Polri, tetapi juga dapat mengurangi kewibawaan Presiden dalam menjalankan fungsi strategisnya sebagai pemegang kendali tertinggi dalam menjaga keamanan nasional.

“Wacana reposisi kepolisian ke dalam kementerian adalah sebuah langkah mundur. Ini bukan hanya melemahkan institusi kepolisian, tetapi juga melemahkan kewibawaan Presiden dalam konteks menjaga keamanan nasional,” tegas Ismail Makky.

Ia menekankan bahwa dengan luas wilayah dan kompleksitas tantangan keamanan di Indonesia, dibutuhkan langkah-langkah yang cepat, tepat, dan strategis dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan nasional. Menurutnya, fungsi tersebut secara konstitusional dan historis berada di institusi kepolisian yang berdiri mandiri di bawah Presiden.

Ismail Makky juga mengutip pandangan Prof. Mahfud MD, yang pernah menyampaikan bahwa selama puluhan tahun Indonesia memiliki berbagai dinamika dalam institusi kepolisian, namun keberadaan polisi tetap merupakan kebutuhan mutlak bagi negara.

“Profesor Mahfud pernah mengatakan, 60 tahun kita punya polisi yang mungkin belum sempurna itu jauh lebih baik daripada satu malam kita tidak punya polisi. Ini menunjukkan betapa vitalnya peran kepolisian bagi negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa reformasi di tubuh Polri memang perlu dan harus terus dilakukan, namun reformasi tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat, bukan dengan melemahkan posisi kelembagaan Polri.

“Kami setuju reformasi institusi kepolisian dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme. Tetapi kami menolak reposisi kepolisian ke dalam kementerian. Posisi Polri harus tetap dikembalikan dan dipertahankan di bawah Presiden,” pungkas Ismail Makky.

Pernyataan ini menjadi bagian dari aspirasi masyarakat sipil yang berharap kebijakan terkait kepolisian tetap berorientasi pada penguatan keamanan nasional, stabilitas pemerintahan, serta kepentingan rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sat Lantas Polres Mamberamo Tengah Berikan Edukasi Kamseltibcar Lantas bagi Pelajar di Kobakma

 

Jayapura – Satuan Lalu Lintas Polres Mamberamo Tengah secara konsisten melakukan langkah preemtif melalui Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas). Kegiatan ini menyasar para pelajar di wilayah Kobakma guna menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini.

Pemberian edukasi dan pembinaan ini dilaksanakan di Jalan Warabuke No. 1 Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, pada Kamis (29/01/2026), dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Mamberamo Tengah, Ipda B. Buamona, S.H.

Dalam kegiatan tersebut, personel Sat Lantas memberikan teguran simpatik serta pembinaan kepada para pelajar yang kedapatan mengendarai kendaraan bermotor meskipun belum memenuhi syarat usia minimum. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap risiko keselamatan bagi pengendara di bawah umur.

"Kami memberikan pemahaman kepada adik-adik pelajar bahwa aturan usia minimum berkendara bukan sekadar masalah administrasi hukum, melainkan faktor krusial bagi keselamatan jiwa. Pengendara di bawah umur memiliki risiko kecelakaan yang lebih tinggi karena kematangan emosional yang belum stabil," ujar Ipda B. Buamona.

Selain memberikan arahan lisan mengenai peraturan lalu lintas, personel Sat Lantas juga mendemonstrasikan cara penggunaan helm yang benar (SNI) serta menjelaskan pentingnya kelengkapan administrasi kendaraan. Para pelajar diajak untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan menjadi contoh yang baik bagi teman sebaya di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal.

Kasat Lantas menegaskan bahwa kegiatan Dikmas Kamseltibcar ini akan dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Mamberamo Tengah melalui pendekatan humanis dan edukatif.

Diharapkan dengan adanya pembinaan rutin ini, kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Mamberamo Tengah, dapat terus meningkat demi terciptanya jalan raya yang aman bagi semua.

Wujudkan Kamtibmas Kondusif, Bhabinkamtibmas Kelurahan Mararena Gandeng Pemuda Jauhi Miras dan Narkoba

 

Jayapura – Personel Bhabinkamtibmas Kelurahan Mararena Polres Sarmi, Ipda Syarifuddin, S.Sos., secara konsisten terus memperkuat jalinan silaturahmi dengan merangkul kelompok pemuda di wilayah binaannya. Langkah ini diambil guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap terjaga dengan melibatkan peran aktif generasi muda.

Kegiatan sambang dialogis tersebut dilaksanakan di Kompleks Bora-Bora, belakang Pasar Sentral Mararena, Kabupaten Sarmi, pada Kamis (28/01/2026). Dalam kesempatan itu, Ipda Syarifuddin berinteraksi langsung dengan para pemuda untuk menyerap aspirasi sekaligus memberikan pembinaan terkait kesadaran hukum.

Dalam arahannya, Ipda Syarifuddin menekankan pentingnya peran pemuda sebagai garda terdepan dalam menjaga lingkungan dari potensi tindak kriminalitas. Ia memberikan imbauan keras agar para pemuda menjauhi konsumsi minuman keras (miras) maupun penyalahgunaan narkoba.

"Kami mengajak rekan-rekan pemuda untuk menjadi pelopor keamanan di lingkungan masing-masing. Hindari miras dan narkoba, karena selain merusak kesehatan, hal tersebut merupakan pintu masuk utama gangguan Kamtibmas yang berdampak pada permasalahan hukum," tegas Ipda Syarifuddin.

Selain memberikan pesan Kamtibmas, Bhabinkamtibmas juga membuka ruang diskusi bagi warga. Dalam pertemuan tersebut, ia menerima laporan terkait penggunaan mess siswa yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya. Masukan ini segera ditampung untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Kehadiran Polri di tengah masyarakat mendapat respon positif. Para pemuda setempat menyampaikan apresiasi atas kepedulian Bhabinkamtibmas yang rutin memberikan pencerahan dan edukasi.

Kegiatan sambang ini diharapkan dapat memperkokoh sinergitas antara Polri dan masyarakat di Kabupaten Sarmi, sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih dari pengaruh negatif demi terciptanya kondusifitas wilayah yang berkelanjutan.

Wujudkan Kepemimpinan yang Kompeten, Biro SDM Polda Papua Gelar Seleksi CAT Psikologi PKP T.A. 2026

 

Jayapura – Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Papua melaksanakan Tes Psikologi berbasis Computer Assisted Test (CAT) dalam rangka seleksi peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Polda Papua T.A. 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Assessment Center Biro SDM Polda Papua pada Kamis (29/01/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kabagpsipers Ropsi Biro Psikologi SSDM Polri, Kombes Pol Agus Yulianto, M.Psi., didampingi PS. Kabag Psikologi Biro SDM Polda Papua, Kompol Stenly Stevanus Harjo, S.Psi., M.Psi., Psikolog., MPP., serta tim pengawas dari Mabes Polri.

Dalam arahannya melalui sambungan virtual, Kombes Pol Agus Yulianto menekankan bahwa tes psikologi ini merupakan instrumen penting untuk mengukur kesiapan mental dan profil kepemimpinan para calon pengawas. Adapun aspek yang diuji meliputi tes kecerdasan, tes kepribadian, dan tes sikap kerja.

"Kami berharap seluruh peserta mengerjakan soal dengan serius dan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Sistem CAT ini menjamin transparansi, di mana hasil nilai kuantitatif akan langsung muncul di layar setelah ujian selesai. Ini adalah wujud komitmen Polri dalam menyelenggarakan seleksi yang bersih dan akuntabel," tegas Kombes Pol Agus Yulianto.

Ia juga memastikan bahwa sistem CAT telah dirancang dengan fitur penyimpanan otomatis, sehingga apabila terjadi gangguan teknis seperti kendala jaringan atau listrik, jawaban peserta tetap tersimpan dengan aman.

Pada seleksi PKP tahun ini, tercatat sebanyak 7 (tujuh) orang peserta mengikuti ujian di tingkat Subpanpus Polda Papua, yang terdiri dari 1 orang peserta pria dan 6 orang peserta wanita.

Peningkatan Kualitas SDM Polri Pelaksanaan seleksi PKP ini merupakan bagian dari program berkelanjutan Polri untuk melahirkan pemimpin-pemimpin di tingkat pengawas yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga stabilitas emosional dan sikap kerja yang prima. Hasil dari tes psikologi ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam menentukan kelayakan peserta untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan lebih lanjut.

Polda Papua Gelar Evaluasi Kinerja TW I 2026 dan Perkuat Mobilitas Jajaran melalui Penyerahan Mobil Pamapta

 

Jayapura – Kepolisian Daerah Papua menggelar kegiatan Gelar Operasional (GO) Triwulan I Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penyerahan kendaraan dinas Mobil Pamapta kepada jajaran Polres. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rastra Samara Polda Papua, Kamis (29/01/2026).

Kegiatan dipimpin oleh Karo Ops Polda Papua, Kombes Pol Selamat Topan, S.I.K., M.Si., mewakili Kapolda Papua, serta dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Papua dan para Kapolres dari seluruh wilayah hukum Polda Papua.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Selamat Topan menyampaikan bahwa Gelar Operasional ini merupakan forum evaluasi untuk mengukur capaian kinerja serta merumuskan langkah perbaikan. Sepanjang tahun 2025, situasi Kamtibmas di Papua secara umum relatif terkendali dengan penurunan angka gangguan Kamtibmas sebesar 0,36% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Meskipun dinamika keamanan cukup tinggi, termasuk adanya aksi kekerasan oleh KKB/KKP dan propaganda media sosial, Polda Papua mampu menjaga stabilitas wilayah melalui langkah preemtif, preventif, dan penegakan hukum yang tegas serta terukur," ujar Karo Ops.

Memasuki Triwulan I tahun 2026, Karo Ops menekankan penguatan fungsi intelijen dan optimalisasi peran Bhabinkamtibmas sebagai problem solver di tengah masyarakat, terutama menjelang pelaksanaan Operasi Keselamatan, Operasi Ketupat, dan Operasi Sikat Cartenz 2026.

Sebagai wujud nyata dukungan terhadap pelaksanaan tugas di lapangan, Polda Papua menyerahkan unit Mobil Pamapta kepada delapan Polres/ta jajaran, antara lain Polresta Jayapura Kota, Polres Jayapura, Polres Keerom, Polres Jayawijaya, Polres Biak Numfor, Polres Merauke, Polres Waropen, dan Polres Supiori.

Kombes Pol Selamat Topan menegaskan bahwa kendaraan ini bukan sekadar alat transportasi, melainkan ujung tombak kehadiran Polri di tengah masyarakat. 

"Gunakan kendaraan ini semata-mata untuk kepentingan dinas, terutama patroli preventif. Rawat dengan baik agar selalu dalam kondisi siap operasional untuk merespon laporan masyarakat secara cepat," imbuhnya.

Penyerahan kendaraan ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan respon Polri terhadap aduan masyarakat serta mendukung keberhasilan tugas kepolisian di tengah karakteristik geografis Papua yang menantang.

Kegiatan GO TW I Tahun 2026 ini juga diisi dengan paparan dari Kabid Keu mengenai realisasi anggaran, Dir Intelkam terkait perkembangan situasi terkini, serta sosialisasi aplikasi Daily Operation Reporting System (DORS) Polri oleh Karo Ops.

Dua Tersangka Pembunuhan Warga Sipil di Dekai Ditangkap, Satgas Damai Cartenz Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum

  

Dekai — Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menyampaikan perkembangan penanganan perkara pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo. Dua pria berinisial O.K. dan I.K. yang diamankan pada 2 Januari 2026 kini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz.

Keduanya diamankan di Jalan Sosial Dekai dan berdasarkan hasil pemeriksaan, diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo Batalyon Sisibia.

Penyidik mengungkap, tersangka O.K. diduga terlibat dalam tiga peristiwa kekerasan yang terjadi sepanjang 2025. Kasus tersebut meliputi penganiayaan berat terhadap warga pendatang bernama Nurdin pada 1 November 2025 di Jalan Jenderal Sudirman, pembunuhan terhadap Yohanes Entamoni pada 6 Agustus 2025 di Perumahan Kali WO, serta pembunuhan terhadap Ramli M. pada 25 Desember 2025 di Jalan Sosial Kali Bonto, Distrik Dekai.

Sementara itu, tersangka I.K. diduga terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Ramli M. Korban diketahui mengalami luka bacok fatal di bagian leher, luka pada punggung, serta luka sayat pada tangan yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Dalam proses penyidikan, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam serta barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Proses hukum, menurut penyidik, dilaksanakan sesuai ketentuan KUHP dan KUHAP dengan menjunjung asas praduga tak bersalah serta tetap menjamin hak-hak tersangka. Pengembangan terhadap pelaku lain yang diduga terlibat masih terus dilakukan.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen aparat dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menegakkan hukum secara profesional.

“Setiap tindakan kekerasan terhadap warga sipil adalah pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini secara tegas, terukur, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujar Brigjen Faizal.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan bahwa sinergi antar satuan menjadi kunci dalam pengungkapan kasus kekerasan di wilayah rawan.

“Kami memastikan setiap informasi dari masyarakat ditindaklanjuti secara cepat dan terukur. Penegakan hukum ini bukan hanya untuk mengungkap pelaku, tetapi juga untuk memastikan masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam beraktivitas sehari-hari,” tegas Kombes Adarma.

Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 memastikan akan terus melakukan langkah penegakan hukum dan pengamanan wilayah guna menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Yahukimo.