Ini Respon Cepat Tim Satgas Karhutla Paser Balengkong Dalam Tanggapi Kebakaran

 

Kodim 0904/Paser, Paser Balengkong - Dalam rangka menjaga ekosistem lingkungan yang terjaga dari asap hasil kebakaran, Personel Koramil 02/Paser Balengkong beserta Satgas Karhutla tingkat Kecamatan tanggapi laporan kebakaran dari warga. Kamis (24/9/2026)

Personel Satgas Karhutla Kec. Paser Balengkong yang terdiri dari anggota Koramil 02/Paser Balengkong, Polsek Balengkong, Damkar, Satpol PP dan MPA Paser Baalengkong mendatangi titik api setelah mendapatkan laporan dari warga. 

Tim Satgas Karhutla Pasir Balengkong bergerak cepat ke Titik Api u

Yang berada di RT 04 Desa Suliliran Baru Kec. Paser Balengkong Kab. Paser. Yang diketahui bahwa kebakaran terjadi di lahan milih Bapak Dalle warga Suliliran.

Dengan membawa 1 unti mobil Damkar milik Kecamatan, 1 unti pompa air portabel dan beberapa alat untuk mendukung pemadamam, Tim Satgas Gabungan dapat memadamkam api secara aman dan lancar selama kurang lebih 2 jam.

Hal ini dikarenakan banyak titik api yang sulit dijangkau oleh kendaraan damkar, serta area semak belukar yang mengering akibat kemarau sehingga para petugas pemadam kesulitan dalam memadamkan si jago merah.

Dim 0904/Psr

Danramil 03/Longkali Hadiri Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Sebakung Makmur Antar Waktu

 

Kodim 0904/Paser, Longkali - Bertempat di Balai Desa Sebakung Makmur telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dimana kegiatan ini dihadiri oleh Danramil 0904-03/Longkali Kapten Inf M. Tabri. Kamis (24/09/2026)

Kegiatan ini juga dihadiri oleh PJ. Kades Sebakung Makmur, Ketua BPD Sebakung Makmur, Babinsa Sebakung Makmur Sertu Suswanto, Bhabinkamtibmas Aiptu Budi, beserta para Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Sesuai kesepakatan bahwa terdapat 3 calon Kepala Desa Antar Waktu atau bisa disebut (PAW) yang terdiri dari Bapaj Matriyon, Bapak M. Syaeril Kristadelo dan Ibu Zahroatul Aslamiyah.

Sertu Suswanto selaku Babinsa menyampaikan dukungannya dalam kegiatan tersebut “Kehadiran kami memastikan proses berjalan aman, tertib, transparan, dan kondusif. Semoga pemilihan yang ditetapkan akurat sehingga Pilkades Desa Sebakung Makmur berjalan lancar, jujur dan demokratis” ujarnya.

Dalam pemilihan kali ini, telah diperoleh hasil sesuai dengan kesepakatan bersama dengan rincian Bapaj Matriyon mendapatkan 23 suara, Bapak M. Syaeril Kristadelo 20 suara dan Ibu Zahroatul Aslamiyah mendapatkan 1 suara.

Dalam kesempatannya Danramil 03/Longkali menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu telah berjalan dengan aman dan nyaman. 

Hasil juga telah ditetapkan, semoga hasil pemilihan kali ini sesuai keinginan dan bagi yang terpilih dapat menjaga amanah para pemillihnya serta masyarakat Sebakung Makmur.

Dim 0904/Psr

Menteri HAM Minta Aparat Tidak Libatkan Warga Sipil dalam Operasi di Papua

 

Jayapura – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta aparat keamanan tidak melibatkan masyarakat sipil dalam wilayah operasi di Papua. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko warga menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata.

Pigai menegaskan, perlindungan terhadap masyarakat harus diberikan tanpa membedakan asal maupun latar belakang. Menurutnya, warga Papua maupun non-Papua yang berada di wilayah terdampak konflik memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan.

Ia mengatakan, Kementerian HAM memiliki kewenangan untuk meminta aparat pemerintah agar tidak melibatkan masyarakat sipil dalam kegiatan operasi di wilayah konflik.

“Kita meminta agar masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam wilayah operasi,” ujar Pigai, sebagaimana diberitakan Kalteng Lima, Rabu (23/9/2026).

Selain kepada aparat keamanan, Pigai juga menyerukan kepada kelompok TPN-OPM agar tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan masyarakat sipil.

Menurutnya, situasi di wilayah konflik dapat menyulitkan aparat maupun kelompok bersenjata dalam membedakan masyarakat biasa dengan pihak yang terlibat dalam operasi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terhadap keselamatan warga.

Pigai mencontohkan masyarakat yang bekerja sebagai sopir di kawasan operasi. Dalam situasi tertentu, personel keamanan juga dapat berada di lapangan tanpa menggunakan atribut kedinasan. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat meningkatkan risiko terjadinya salah identifikasi.

Ia menjelaskan, dalam prinsip hukum humaniter internasional, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berkewajiban membedakan masyarakat sipil dengan pihak yang mengambil bagian dalam permusuhan.

Masyarakat sipil pada prinsipnya mendapat perlindungan dari serangan langsung, kecuali ketika dan selama mereka secara langsung mengambil bagian dalam permusuhan.

Pigai menilai perlindungan terhadap masyarakat sipil tidak cukup hanya dilakukan melalui kecaman setelah terjadi insiden. Upaya pencegahan dan perlindungan perlu menjadi bagian dari langkah yang dilakukan selama situasi konflik berlangsung.

Ia kembali menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap terlindungi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan operasi keamanan di wilayah Papua.

Gubernur Papua Pegunungan dan Polri Perkuat Koordinasi Cegah Gangguan Keamanan

 

Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama jajaran TNI-Polri dan pemerintah kabupaten memperkuat koordinasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan.

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Kamtibmas Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2026 yang digelar di Grand Baliem Hotel Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (23/9/2026).

Rakor tersebut dihadiri Kapolda Papua Irjen Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, delapan kepala daerah, delapan Kapolres, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rakor tersebut, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menekankan pentingnya konsolidasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman, damai, dan nyaman di seluruh wilayah Papua Pegunungan.

John Tabo mengatakan koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat, termasuk dalam pelaksanaan tugas Satgas Damai Cartenz, Satgas Rajawali, dan Satgas Habema dalam menghadapi berbagai gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan.

Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan dengan memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan. Selain itu, masyarakat diminta turut menyebarkan pesan-pesan perdamaian hingga ke tingkat kampung.

“Cukup sudah pertumpahan darah. Firman Tuhan mengajarkan kita yang terbaik, kita damai, bersaudara dan keluarga,” ujar John Tabo.

Menurutnya, masyarakat di delapan kabupaten bersama pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memiliki peran penting dalam menjaga keamanan di wilayah masing-masing.

John Tabo menegaskan, situasi keamanan yang kondusif diperlukan agar berbagai program pembangunan pemerintah dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartenz Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani mengatakan Polri telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan.

Salah satu langkah yang dilakukan, kata Faizal, yakni penebalan pasukan di sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan penguatan pengamanan.

“Dalam konteks ini tentunya kami berharap peran serta masyarakat. Kami sudah melakukan langkah-langkah penebalan pasukan,” kata Faizal.

Ia menambahkan, dalam beberapa hari ke depan pihaknya akan mengirimkan sejumlah peralatan yang dapat digunakan untuk membantu aparat dalam mengidentifikasi posisi kelompok yang menjadi sasaran operasi keamanan.

Faizal menegaskan, langkah yang dilakukan aparat mengutamakan upaya pencegahan agar gangguan keamanan tidak kembali terjadi. Karena itu, dukungan masyarakat dan seluruh unsur terkait diperlukan untuk menjaga situasi tetap kondusif.

“Kita berusaha untuk melakukan pencegahan. Harapannya kita juga dapat dukungan seluruh unsur masyarakat,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya konsolidasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyatukan langkah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung keberlangsungan pembangunan di Papua Pegunungan.

Gerak Cepat Polsek Kurik Padamkan Kebakaran Lahan di Kampung Wonorejo

 

Jayapura – Personel Polsek Kurik bersama masyarakat bergerak cepat menangani kebakaran lahan kosong yang terjadi di sekitar permukiman warga Kampung Wonorejo, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Kamis (24/09/2026).

Kebakaran tersebut diketahui sekitar pukul 11.20 WIT setelah anggota jaga Polsek Kurik menerima laporan dari masyarakat terkait adanya kebakaran lahan kosong di pinggiran Kampung Wonorejo.

Mendapat laporan tersebut, anggota jaga bersama regu cadangan Polsek Kurik segera mendatangi lokasi. Kobaran api dan rumput kering yang terbakar dilaporkan menjalar ke arah permukiman warga akibat hembusan angin yang cukup kencang.

Dipimpin Kanit Shabara Polsek Kurik Ipda Budoyo, personel Polsek Kurik bersama masyarakat setempat langsung melakukan pemadaman sekaligus melokalisir titik api dengan menggunakan peralatan yang tersedia.

Upaya bersama tersebut dilakukan untuk mencegah api semakin meluas dan mendekati rumah-rumah warga. Berkat respons cepat personel Kepolisian bersama masyarakat, kobaran api berhasil dikendalikan.

Sekitar pukul 12.15 WIT, kebakaran lahan kosong tersebut berhasil dilokalisir dan dipadamkan. Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka.

Kapolsek Kurik Ipda Widi Mulyono, S.Sos. mengatakan, respons cepat terhadap laporan masyarakat merupakan bagian dari upaya Kepolisian untuk mencegah kebakaran meluas serta menjaga keselamatan warga.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, terlebih dalam kondisi cuaca dan angin yang dapat menyebabkan api dengan cepat menjalar. Jika menemukan titik api atau terjadi kebakaran, segera laporkan kepada Kepolisian agar dapat ditangani dengan cepat bersama-sama,” ujar Kapolsek.

Ia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan tidak meninggalkan api dalam kondisi masih menyala, guna mencegah terjadinya kebakaran yang dapat membahayakan permukiman maupun lingkungan.

Polsek Kurik akan terus mengedepankan respons cepat terhadap setiap laporan masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan warga dalam upaya pencegahan kebakaran lahan di wilayah Distrik Kurik.

 

Polda Papua Gelar Pakta Integritas Seleksi PAG dan SBP, Wakapolda Papua Tekankan Integritas dan Persiapan Peserta

  

Jayapura – Polda Papua melaksanakan pengambilan sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka Seleksi Pendidikan Alih Golongan (PAG) Tahun Anggaran 2026 dan Sekolah Bintara Polisi (SBP) Tahun Anggaran 2027 di Aula Rastra Samara Mapolda Papua Lama, Kamis (24/09/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir, S.I.K., M.H., Karo SDM Polda Papua Kombes Pol. Hengky Pramudya, S.I.K., M.Si., Kabiddokkes Polda Papua Kombes Pol. Dr. Rommy Sebastian, M.Kes., M.H., CPM., QHIA., serta para peserta seleksi. Sementara Karo Dalpers SSDM Polri Brigjen Pol. Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si., mengikuti kegiatan melalui Zoom.

Pengambilan sumpah dibacakan oleh Karo Dalpers SSDM Polri dan diikuti oleh panitia serta peserta secara virtual. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bagian dari komitmen seluruh pihak untuk melaksanakan proses seleksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam arahannya, Karo Dalpers SSDM Polri Brigjen Pol. Erthel Stephan menekankan kepada seluruh panitia agar setiap tahapan seleksi dilaksanakan dengan berpedoman pada tata aturan yang telah ditetapkan.

“Seluruh rangkaian seleksi ini diharapkan dilaksanakan sebaik-baiknya, secara objektif, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi organisasi Polri di masa yang akan datang,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para peserta bahwa persiapan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kesehatan jasmani, tetapi juga kemampuan akademik, psikologi, karakter dan integritas.

Menurutnya, seluruh kemampuan tersebut membutuhkan proses latihan dan persiapan yang dilakukan sejak jauh hari, sehingga peserta tidak hanya mengandalkan persiapan ketika tahapan seleksi telah dimulai.

Sementara itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir menyampaikan bahwa kesempatan mengikuti pendidikan dan pengembangan karier merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Ia meminta seluruh peserta menjalani proses seleksi dengan sungguh-sungguh, tanpa terbebani oleh hasil yang belum diketahui.

“Syukuri kesempatan yang ada, jaga kesehatan, persiapkan diri dengan sungguh-sungguh, berdoa, berusaha, dan jangan pernah menyerah hanya karena mengalami satu kegagalan,” pesan Wakapolda.

Wakapolda juga mengingatkan peserta agar tidak membandingkan perjalanan karier masing-masing dengan anggota lainnya. Menurutnya, setiap personel memiliki kesempatan, jalan dan waktu yang berbeda dalam perjalanan pengabdiannya.

Karena itu, ia meminta seluruh peserta tetap rendah hati, menghormati sesama anggota, menjaga integritas dan memberikan kemampuan terbaik dalam setiap tahapan yang dijalani.

“Laksanakan seluruh rangkaian seleksi dengan penuh integritas, kejujuran, disiplin dan tanggung jawab,” tegasnya.

Wakapolda menambahkan bahwa pengembangan karier hendaknya tidak hanya dipandang sebagai kepentingan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Polri yang profesional, berintegritas dan Presisi.

Pada kesempatan tersebut, Karo Dalpers SSDM Polri juga menyampaikan bahwa proses seleksi diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh kenaikan pangkat, pengembangan karier, promosi jabatan serta peningkatan kesejahteraan bagi diri dan keluarga melalui proses yang objektif dan sesuai ketentuan.

Seleksi tersebut diikuti sebanyak 183 peserta, terdiri dari 165 peserta Pendidikan Alih Golongan (PAG) dan 18 peserta Sekolah Bintara Polisi (SBP). 

 

DASS Gelar Konferensi IV, Teguhkan Peran Adat sebagai Mitra Pembangunan di Papua

 

Jayapura – Konferensi IV Dewan Adat Suku Sentani (DASS) Tahun 2026 digelar di Obhe Heleybey, Jalan Bistur Pos Sereh, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (24/09/2026). 

Konferensi tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otsus Hosea Murib, S.Sos., Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda Papua Kombes Pol Andi Yosep Enock, S.I.K., Ketua Poksus DPRP Papua Wellem Bonay, anggota DPD Provinsi Papua, perwakilan Kodaeral X, Kodam XVII/Cenderawasih, Polres Jayapura, Rindam XVII/Cenderawasih, Pemerintah Kabupaten Jayapura, para Ondofolo Suku Sentani serta masyarakat adat Suku Sentani.

Dalam sambutannya, Ondofol Ondokleuw menjelaskan bahwa konferensi tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai keberadaan dan penataan kelembagaan DASS. Ia menyampaikan bahwa para Ondoafi sebelumnya telah melakukan diskusi untuk melihat kembali legalitas serta posisi DASS sebagai wadah masyarakat adat dan mitra pemerintah dalam mendukung program-program pembangunan.

“DASS hari ini, konferensi ini, kita mau merubah AD/ART dengan berasas pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Konferensi DASS, Melki Suebu, mengatakan bahwa konferensi tersebut menjadi momentum penting bagi para Ondofolo Fobuwana Ana untuk mengambil keputusan terkait masa depan kelembagaan DASS.

Ia menjelaskan bahwa peninjauan terhadap keperdataan dan kepengurusan DASS dilakukan agar kelembagaan tersebut dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus Papua beserta perubahannya, serta berbagai ketentuan pemerintah lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otsus, Hosea Murib, S.Sos., saat membuka konferensi secara resmi, menekankan pentingnya forum tersebut sebagai ruang untuk memperkuat persaudaraan, menjaga nilai-nilai adat dan menentukan arah DASS dalam menjawab tantangan kehidupan masyarakat adat Sentani di masa depan.

“Konferensi ini bukan sekadar forum organisasi biasa, melainkan ruang penting untuk memperkuat persaudaraan, menjaga nilai-nilai adat, serta menentukan arah pergerakan DASS dalam menjawab tantangan kehidupan masyarakat adat Sentani di masa depan,” ujarnya.

Menurutnya, DASS memiliki peran penting sebagai wadah berhimpun para Ondoafi dan Kepala Suku sekaligus payung yang mengayomi kepentingan masyarakat adat Sentani. Karena itu, kepengurusan yang dihasilkan melalui konferensi diharapkan tetap netral, berwibawa dan mampu membangun komunikasi yang harmonis dengan berbagai pihak.

Ia juga menilai masyarakat adat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, baik dalam pelestarian budaya maupun peningkatan kesejahteraan. Sinergi antara masyarakat adat, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dinilai penting agar kekayaan budaya lokal dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di kampung-kampung.

“DASS memiliki tugas mulia untuk menata norma adat, menjaga serta melindungi lingkungan hidup, dan mendorong kehidupan masyarakat yang bermartabat, maju, mandiri, serta sejahtera,” katanya.

Lebih lanjut, forum tersebut juga diarahkan untuk memperkuat posisi DASS sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan, sekaligus menjaga eksistensi dan nilai-nilai masyarakat adat Sentani.

 

Sinergitas Polri dan Pengelola Bandara Sentani, Wujudkan Keamanan dan Pelayanan Prima

 

Jayapura – Polres Jayapura melalui Polsek Kawasan Bandara Sentani terus memperkuat sinergi bersama pengelola Bandara Sentani dan seluruh unsur terkait dalam menjaga keamanan sekaligus memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jasa penerbangan.

Hal tersebut disampaikan Kapolsek Kawasan Bandara Sentani Polres Jayapura, Iptu Wajedi, S.H., M.Si., saat menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif Program “Kitorang Presisi” yang disiarkan melalui LPP RRI Jayapura, Kamis (24/09/2026).

Dialog interaktif tersebut mengangkat topik “Sinergitas Keamanan dan Pelayanan Prima di Bandara Sentani” dengan menghadirkan Airport Operation, Service and Security Division Head PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sentani, Lilik Wulanaji, serta Presenter RRI Papua, Neldi Kesa Ulya.

Dalam dialog tersebut, Iptu Wajedi menyampaikan bahwa situasi keamanan di kawasan Bandara Sentani saat ini berjalan aman, tertib dan terkendali. Pergerakan penumpang juga terpantau berjalan normal tanpa adanya lonjakan yang berarti.

“Keamanan dan kelancaran operasional bandara merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, kami terus membangun koordinasi dengan seluruh stakeholder agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini,” ujar Iptu Wajedi.

Menurutnya, sebagai salah satu objek vital nasional, kawasan bandara membutuhkan kesiapsiagaan serta koordinasi yang cepat dan solid antarunsur pengamanan. Polsek Kawasan Bandara Sentani terus bersinergi dengan unsur pengamanan internal bandara maupun TNI yang bertugas.

Pengawasan juga dilakukan secara berkelanjutan untuk mengantisipasi berbagai bentuk kerawanan, termasuk upaya membawa atau menyelundupkan barang-barang ilegal melalui jalur penerbangan.

“Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan barang yang mencurigakan atau diduga ilegal, petugas Avsec akan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk dilakukan penanganan sesuai prosedur, termasuk pengamanan barang bukti dan pihak yang diduga terlibat,” jelasnya.

Sementara itu, Lilik Wulanaji menjelaskan bahwa Bandara Sentani menerapkan sistem pemeriksaan keamanan secara berlapis sebagai bagian dari upaya memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pemeriksaan dilakukan mulai dari area luar bandara, pencocokan identitas pada saat check-in, pemeriksaan melalui Security Checkpoint (SCP), hingga pemeriksaan terakhir di area gate sebelum penumpang naik ke pesawat.

“Pemeriksaan dilakukan secara berlapis untuk memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, baik dari sisi fasilitas maupun pelaksanaan prosedur keselamatan,” ungkap Lilik.

Ia menambahkan, saat ini Bandara Sentani juga tengah melaksanakan sejumlah pengembangan fasilitas, khususnya pada area parkir dan terminal. Proses tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan masyarakat dan pengguna jasa penerbangan.

“Untuk proses pengembangan fasilitas yang sedang berjalan, kami memohon pengertian masyarakat apabila terdapat penyesuaian atau sedikit hambatan dalam aktivitas di bandara,” katanya.

Dalam dialog tersebut, Iptu Wajedi juga mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya mematuhi ketentuan selama berada di kawasan bandara. Salah satunya terkait penumpang yang berada dalam kondisi mabuk atau di bawah pengaruh alkohol.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengganggu ketertiban dan berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Oleh karena itu, penumpang yang tidak memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan dapat ditangani bersama oleh pihak maskapai dan petugas keamanan sesuai prosedur yang berlaku.

“Yang paling utama adalah keselamatan bersama. Apabila ada penumpang yang kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan penerbangan, akan dikoordinasikan dengan pihak maskapai untuk mencari solusi sesuai ketentuan, termasuk kemungkinan penjadwalan ulang penerbangan,” jelasnya.

Iptu Wajedi menegaskan bahwa sinergitas antara Polsek Kawasan Bandara Sentani, PT Angkasa Pura Indonesia, TNI AU, Kopasgat dan unsur terkait lainnya terus dijaga guna menciptakan lingkungan bandara yang aman dan kondusif.

Selain itu, posko pengamanan terpadu serta pembagian zona pengamanan di kawasan bandara terus dioptimalkan untuk merespons berbagai keluhan maupun kebutuhan masyarakat secara cepat.

“Kami terus mendorong anggota untuk memberikan pelayanan yang humanis, namun tetap tegas dalam menegakkan aturan. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada petugas apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan,” tuturnya.

Di sisi lain, pihak pengelola Bandara Sentani mengimbau seluruh pengguna jasa penerbangan untuk datang lebih awal guna mengantisipasi antrean selama proses pemeriksaan keamanan yang dilakukan secara berlapis.

Masyarakat juga diharapkan menjaga ketertiban, mematuhi standar operasional prosedur (SOP) keselamatan, serta mendukung proses pengembangan fasilitas yang sedang berlangsung.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga Bandara Sentani sebagai salah satu gerbang udara utama di Papua agar tetap aman, nyaman dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkas Lilik.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi dan sinergitas antarinstansi dalam menjaga keamanan serta meningkatkan pelayanan di Bandara Sentani.