View AllNews

Nasional

Hukum

Latest News

06/04/26

Tokoh Kamoro di Mimika Imbau Warga Tidak Terlibat Aksi 7 April

 



Mimika - Tokoh masyarakat Suku Kamoro di wilayah Kabupaten Mimika, Hilarius Samin, mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam rencana aksi pada 7 April 2026 yang mengusung agenda penutupan PT Freeport Indonesia, Senin (06/04).


Imbauan tersebut disampaikan sebagai respons atas beredarnya ajakan aksi di media sosial dan kelompok komunikasi masyarakat. Hilarius Samin menilai bahwa aksi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan tidak membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kab. Mimika.


Ia menyampaikan bahwa selama ini keberadaan PT Freeport Indonesia telah memberikan berbagai kontribusi bagi masyarakat, terutama bagi suku asli seperti Kamoro dan Amungme, serta suku-suku lain yang hidup berdampingan di wilayah tersebut.


“Banyak hal yang telah diberikan oleh Freeport kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hal ini sangat membantu dalam pembangunan daerah,” ujarnya.


Terkait rencana aksi pada 7 April, Hilarius mengaku telah memantau perkembangan informasi yang beredar dan secara aktif mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda Kamoro di Kota Timika, agar tidak ikut terlibat.


“Saya sudah mengarahkan pemuda-pemuda Kamoro agar menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak ikut dalam aksi tersebut, karena dapat memicu hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.


Menurutnya, aksi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan benturan di lapangan dan justru merugikan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban.


Secara tidak langsung, ia juga menekankan pentingnya menyikapi setiap isu dengan bijak serta tidak mudah terpengaruh oleh ajakan dari pihak-pihak tertentu yang dapat memicu ketegangan sosial.


“Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga situasi yang aman dan damai di Mimika serta tidak terpengaruh oleh isu maupun ajakan yang dapat membawa dampak negatif,” tambahnya.


Sebagai tokoh yang memiliki pengaruh di kalangan masyarakat Kamoro, Hilarius Samin juga menegaskan komitmennya untuk terus menyampaikan imbauan kepada masyarakat luas agar menjaga stabilitas keamanan, khususnya menjelang dan setelah tanggal 7 April 2026.

Tokoh Pemuda Papua Ajak Sampaikan Aspirasi Secara Damai dan Jaga Kamtibmas

 



Jayapura - Tokoh pemuda di Tanah Papua yang juga merupakan mantan Ketua BEM Uncen, Yops Itlay, menyampaikan imbauan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban dalam menyikapi rencana aksi penyampaian aspirasi pada 7 April 2026, Senin (06/04).


Dalam pernyataannya, Yops Itlay menekankan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan cara yang baik, damai, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan, khususnya di wilayah Kota Jayapura.


“Saya mengajak teman-teman semua, apabila ingin menyampaikan aspirasi, tetap menjaga keamanan, kedamaian, dan kamtibmas di Tanah Papua, lebih khusus di Kota Jayapura,” ujarnya.


Ia juga menambahkan bahwa penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan damai akan lebih mudah diterima serta disampaikan kepada pihak yang berwenang.


“Agar aspirasi yang kita sampaikan dapat terakomodir dengan baik, maka harus dilakukan secara tertib, tidak anarkis, dan tetap menghormati aturan yang berlaku,” tambahnya.


Selain itu, Yops Itlay mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang beredar, baik melalui media sosial maupun informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab, yang berpotensi memicu gangguan keamanan.


Menurutnya, menjaga stabilitas keamanan merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat demi terciptanya suasana yang kondusif di Kota Jayapura. 


“Mari kita bersama-sama menjaga keamanan Kota Jayapura dan tidak mudah terprovokasi, sehingga situasi tetap aman dan kondusif,” tegasnya.


Yops Itlay juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan kedamaian dalam setiap tindakan, serta menjaga persatuan demi kebaikan bersama di Tanah Papua.

Tokoh Gereja Imbau Masyarakat Papua Tidak Terlibat Aksi Demo Tanpa Izin

 



Jayapura, Senin 06 April 2026 - Tokoh gereja Papua, Pdt. Dr. Yones Wenda, S.Th., M.Th., menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat dan mahasiswa di Papua agar tidak terlibat dalam rencana aksi demonstrasi yang akan dilaksanakan pada Selasa, 7 April 2026 di Kantor DPR Provinsi Papua.


Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa rencana aksi tersebut belum memiliki izin resmi dari pihak kepolisian, sehingga berpotensi menimbulkan risiko bagi peserta yang terlibat.


“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua dan mahasiswa agar tidak ikut dalam aksi demo tersebut karena belum ada izin dari kepolisian. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan korban yang tidak perlu,” ujarnya.


Ia juga mengingatkan bahwa setiap kegiatan penyampaian aspirasi harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Menurutnya, aksi tanpa izin dapat berujung pada tindakan penegakan hukum oleh aparat keamanan.


Lebih lanjut, Pdt. Yones Wenda mengajak masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Tanah Papua agar tetap aman dan kondusif, sehingga aktivitas masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dapat berjalan dengan baik.


“Marilah kita jaga diri kita, jaga masyarakat kita, dan jaga tanah Papua ini supaya tetap aman dan terkendali, sehingga masyarakat bisa bebas mencari makan,” katanya.


Secara khusus, ia juga memberikan pesan kepada kalangan mahasiswa agar tetap fokus pada pendidikan dan tidak terpengaruh untuk ikut serta dalam aksi yang berisiko mengganggu masa depan mereka.


“Kepada mahasiswa, saya berharap agar tetap mengikuti perkuliahan dengan baik. Kalian adalah generasi penerus yang akan memimpin Papua ke depan, sehingga jangan sampai terlibat dalam kegiatan yang dapat merugikan studi kalian,” tegasnya.


Di akhir pernyataannya, ia kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung aparat keamanan dalam menjaga stabilitas kamtibmas di Papua, serta menjaga persatuan demi terciptanya kedamaian.


“Sekali lagi saya mohon kepada seluruh masyarakat Papua, jangan terlibat dalam aksi demo tersebut. Mari kita bersama menjaga keamanan dan kedamaian di Tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua,” tutupnya.


“Perkuat Ketahanan Pangan, Babinsa Tanjung Lapang Kembangkan Budidaya Ikan Nila Sistem Bioflok”

  


MALINAU , Kalimantan Utara - Pada hari Senin, 6 April 2026, bertempat di rumah Bapak Jeromiko selaku Ketua RT 3 Desa Tanjung Lapang, telah dilaksanakan kegiatan pengembangan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok sebagai bagian dari program ketahanan pangan pemerintah.


Kegiatan ini diinisiasi oleh Babinsa Desa Tanjung Lapang, Serka Sutega, yang bersama Bapak Deromigo secara langsung melakukan pengembangan metode bioflok untuk meningkatkan hasil budidaya ikan nila. Sistem bioflok dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi pakan, serta menjaga kualitas air sehingga mendukung pertumbuhan ikan secara optimal.


Dalam pelaksanaannya, Serka Sutega menyampaikan bahwa keterlibatan Babinsa dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata TNI AD dalam membantu masyarakat meningkatkan ketahanan pangan di wilayah binaan. Selain itu, diharapkan melalui inovasi ini, masyarakat dapat memperoleh tambahan sumber penghasilan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.


Bapak Deromigo selaku tuan rumah sekaligus Ketua RT 3 Desa Tanjung Lapang menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi peran aktif Babinsa dalam mendorong masyarakat untuk lebih produktif dan mandiri.


Dengan adanya pengembangan budidaya ikan nila sistem bioflok ini, diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya dalam memanfaatkan potensi lokal guna mendukung program ketahanan pangan nasional.

04/04/26

Di Balik Polemik Freeport, Ada Cerita Pengembangan SDM Papua

  


Opini, NASIONAL - Kehadiran PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Sejumlah kelompok pemuda dan masyarakat lokal selama ini menyuarakan penolakan, yang dipengaruhi oleh narasi bahwa kekayaan alam Papua belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat asli.


Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah data dan pengalaman yang menunjukkan kontribusi perusahaan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal. Saat ini, PTFI tercatat mempekerjakan sekitar 27 ribu karyawan di sektor tambang tembaga dan emas. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen merupakan Orang Asli Papua (OAP).


Salah satu contoh yang sering diangkat adalah kisah Obaja Tabuni. Ia diketahui memulai karier di perusahaan tanpa latar belakang ijazah formal, namun kini dipercaya memimpin lebih dari 200 karyawan. Pengalaman ini kerap dijadikan ilustrasi bahwa masyarakat Papua memiliki peluang untuk berkembang dan bersaing dalam lingkungan kerja berstandar internasional.


Selain itu, sejumlah pekerja asli Papua juga telah mendapatkan kesempatan untuk mengoperasikan peralatan tambang berteknologi tinggi, termasuk sistem operasi jarak jauh. Hal ini menunjukkan adanya transfer keterampilan dan peningkatan kapasitas teknis bagi tenaga kerja lokal.


PTFI menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat asli Papua dalam berbagai lini operasional merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan SDM di wilayah tersebut. Upaya ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Papua.


Meski demikian, perdebatan mengenai dampak kehadiran perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan masih terus berlangsung di berbagai kalangan.


Red

03/04/26

“Dalam Hangatnya Kebersamaan, Terajut Kembali Silaturahmi dan Jiwa Korsa Prajurit Kodim 0910/Mln”

  


Malinau - Pada hari Jumat, tanggal 3 April 2026, bertempat di lapangan upacara Makodim 0910/Mln, telah dilaksanakan kegiatan Halal Bihalal oleh seluruh anggota Kodim 0910/Mln dalam rangka mempererat tali silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 H.


Kegiatan ini berlangsung dengan penuh khidmat dan suasana kekeluargaan, diikuti oleh seluruh prajurit dan Persit. Momentum Halal Bihalal ini menjadi sarana untuk saling memaafkan serta memperkuat hubungan antara atasan dan bawahan di lingkungan satuan.


Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0910/Mln Letkol Inf M. Syaiful Arif, S.I.P menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki makna penting dalam menjaga kebersamaan dan kekompakan seluruh anggota.


Beliau mengatakan bahwa melalui Halal Bihalal ini diharapkan seluruh prajurit dapat mempererat silaturahmi, meningkatkan soliditas, serta memperkuat jiwa korsa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk saling introspeksi diri dan meningkatkan profesionalisme dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.


Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh anggota Kodim 0910/Mln semakin solid, kompak, dan siap dalam menghadapi setiap tugas yang diberikan.

Imigrasi Ngurah Rai Deportasi Bule Belgia Usai Aksi Berbahaya Viral

 


BADUNG - Kantor Imigrasi Ngurah Rai resmi mengambil tindakan tegas dengan mendeportasi seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Belgia berinisial SD (laki-laki, 31 tahun) pada Kamis (2/4/2026). SD dipulangkan ke negara asalnya menggunakan penerbangan maskapai Qatar Airways (QR963) tujuan Doha. Sanksi ini dijatuhkan setelah video aksi nekatnya melompat dari tebing ke laut menggunakan sepeda motor di Pantai Balangan viral dan menyita perhatian publik.


Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak imigrasi, insiden membahayakan tersebut dilakukan pada sekitar tanggal 23 atau 24 Maret 2026. SD mengaku melakukan aksi tersebut murni karena hobi. Aksinya direkam menggunakan action camera oleh rekannya yang merupakan WN Austria, untuk kemudian diunggah ke akun Instagram pribadi miliknya.


Namun, aksi pamer tersebut berujung pada sengketa karena sepeda motor yang digunakan ternyata disewa dari Putu Rental Bike Bali dan mengalami kerusakan parah. Saat dimintai ganti rugi oleh pemilik rental, SD menolak dengan dalih tidak sanggup membayar.


Mengetahui dirinya dipanggil oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai untuk memberikan klarifikasi, SD justru merasa ketakutan dan memilih untuk kabur. Pada 25 Maret 2026, ia melarikan diri ke Sorong, Papua Barat. Pelariannya berlanjut pada 30 Maret saat ia mencoba terbang keluar negeri menuju Kuala Lumpur, Malaysia, melalui jalur transit di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.


Melalui deteksi dini, petugas Imigrasi Makassar dengan sigap berhasil menggagalkan pelarian tersebut saat SD tengah transit, dan membawanya kembali ke Bali untuk diperiksa lebih lanjut.


Setibanya di Bali, SD akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, ia pada akhirnya menyelesaikan pembayaran ganti rugi motor tersebut kepada pihak rental.


Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, menegaskan bahwa SD terbukti melanggar Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena melakukan kegiatan berbahaya yang patut diduga mengancam keamanan dan ketertiban umum.


"Selain sanksi pendeportasian yang telah dilaksanakan hari ini, kami juga telah resmi mengajukan nama yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan atau cekal. Kami pastikan tidak ada ruang kompromi bagi WNA yang melanggar aturan dan mencoba menghindari proses hukum di wilayah kami," tegas Bugie.


Langkah tegas ini turut mendapat atensi dan dukungan penuh dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna. Ia menyampaikan bahwa penindakan ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam menjaga pariwisata Bali yang aman dan kondusif.


"Sinergi para petugas di lapangan yang berhasil menggagalkan upaya pelarian WNA tersebut patut diapresiasi. Tindakan ini adalah pesan yang sangat jelas bahwa kami menindak tegas setiap pelanggaran. Kami mengimbau kepada seluruh WNA yang berada di Bali untuk selalu mematuhi peraturan hukum yang berlaku, serta menjaga ketertiban umum," ujar Felucia Sengky.


Kantor Imigrasi Ngurah Rai senantiasa berkomitmen memberikan tindakan tegas terhadap setiap WNA yang terbukti melanggar hukum di Bali. Apabila menemukan aktivitas WNA yang meresahkan ketertiban umum atau melanggar aturan, segera laporkan melalui kanal pengaduan resmi atau media sosial Imigrasi Ngurah Rai.


Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan orang asing sangatlah penting guna menjaga pariwisata Bali agar senantiasa aman, nyaman, dan berbudaya. (*)

02/04/26

Pastikan Kesiapan Dapur Gizi Nasional, Babinsa Malinau Kota Monitoring SPPG Malinau Seberang

  


MALINAU, Kalimantan Utara – Dalam rangka memastikan kesiapan serta kelancaran operasional fasilitas pendukung program pemenuhan gizi masyarakat, Babinsa Koramil 0910-03/Malinau Kota, Pelda Rudiyanto, melaksanakan kegiatan monitoring dapur gizi nasional yang berada di SPPG Malinau Seberang, Kabupaten Malinau, Kamis (2/4/2026).


Kegiatan monitoring tersebut dilaksanakan bersama jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Malinau guna melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana dapur gizi, termasuk fasilitas penyimpanan bahan makanan, kebersihan ruangan, serta kesiapan peralatan pendukung dalam menunjang operasional dapur gizi.


Dalam kegiatan tersebut, Pelda Rudiyanto melakukan pengecekan terhadap sejumlah fasilitas seperti lemari pendingin penyimpanan bahan makanan, ruang pengolahan makanan, serta kondisi ruangan dapur. Selain itu, ia juga berdiskusi dengan petugas SPPG terkait pengelolaan dapur gizi agar tetap memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan.


Pelda Rudiyanto menyampaikan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan bentuk kepedulian serta dukungan TNI melalui Babinsa terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.


“Melalui monitoring ini diharapkan operasional dapur gizi dapat berjalan dengan baik dan optimal, sehingga program pemenuhan gizi bagi masyarakat dapat terlaksana secara maksimal,” ujarnya.


Ia juga menambahkan bahwa sinergitas antara TNI dan instansi terkait sangat penting dalam mendukung berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.


Dengan adanya kegiatan monitoring ini, diharapkan fasilitas dapur gizi di wilayah Malinau dapat terus terjaga kesiapan dan kualitasnya, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan.


(Pendim0910)