Koalisi Sipil Dorong Akses PBB dan Negara Pasifik untuk Pantau Kondisi Papua

 

Jayapura – Koalisi masyarakat sipil di Tanah Papua mendesak Pemerintah Indonesia membuka akses tanpa syarat bagi utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan perwakilan negara-negara Pasifik untuk melakukan pemantauan langsung terhadap situasi hak asasi manusia (HAM) dan kondisi kemanusiaan di Papua.

Desakan tersebut disampaikan di tengah perhatian komunitas internasional terhadap persoalan pengungsian warga sipil, perlindungan masyarakat adat, dugaan pelanggaran HAM, serta dampak konflik dan pembangunan di sejumlah wilayah Papua.

Direktur ELSHAM Papua, Paul Mambrasar, menilai pemerintah perlu merespons perhatian negara-negara Pasifik secara terbuka dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa komitmen terhadap perlindungan HAM perlu diwujudkan melalui langkah nyata.

“Sebagai anggota asosiasi MSG dan mitra dialog PIF, Indonesia memiliki tanggung jawab moral, hukum, dan diplomatik untuk menanggapi perhatian kawasan ini secara terbuka dan bertanggung jawab. Komitmen terhadap HAM harus dibuktikan melalui tindakan nyata di Tanah Papua,” ujar Paul.

Koalisi juga menyoroti persoalan pengungsian warga sipil akibat konflik bersenjata dan situasi keamanan. Mereka menyebut lebih dari 127.031 warga sipil dilaporkan mengungsi sejak 2018 serta meminta pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pangan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan.

Perwakilan Pusat Studi HAM STT Walterpost dari Gereja Kingmi Papua, Rutina Labene, menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga yang mengungsi. Ia mendorong agar penanganan pengungsi mengutamakan keselamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta solusi yang bermartabat.

“Penanganan pengungsi harus memperhatikan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat. Upaya pemulangan ke kampung halaman juga perlu memastikan kondisi benar-benar aman dan dilakukan secara sukarela,” demikian penekanan yang perlu dikonfirmasi kembali kepada narasumber sebelum digunakan sebagai kutipan langsung.

Selain persoalan pengungsian, koalisi menyampaikan kekhawatiran mengenai proyek strategis nasional (PSN) dan investasi berskala besar yang dinilai berpotensi berdampak terhadap wilayah adat, hutan, serta sumber penghidupan masyarakat, khususnya di Papua Selatan.

Beatrix Gebze dari Lembaga Advokasi Peduli Perempuan Kabupaten Merauke (eL_AdPPer Merauke) menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan. Menurutnya, konsultasi dengan masyarakat perlu dilakukan secara bermakna sebelum proyek dijalankan di wilayah adat.

“Pembangunan harus menghormati hak masyarakat adat dan memastikan masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut tanah serta ruang hidup mereka,” demikian rumusan statement yang perlu dikonfirmasi kepada narasumber sebelum diterbitkan sebagai kutipan langsung.

Sementara itu, advokat HAM sekaligus Ketua PAHAM Papua, Gustaf Kawer, mendorong agar setiap dugaan pelanggaran HAM ditangani melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pembela HAM, jurnalis, dan pimpinan adat.

Koalisi meminta pemerintah membuka akses bagi Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), pelapor khusus PBB, misi bersama Pacific Islands Forum (PIF) dan Melanesian Spearhead Group (MSG), serta media internasional independen. Mereka menilai keterbukaan dapat membantu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai situasi di lapangan.

Manfun Apolos Sroyer dari Dewan Adat Papua dan Kainkain Karkara Byak turut menyoroti pentingnya pemantauan internasional. Menurutnya, akses bagi pihak independen dapat menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi masyarakat serta mendengar aspirasi warga di berbagai wilayah Papua.

Di bidang penyelesaian konflik, advokat HAM dari LBH Kaki Abu Sorong, Leonardo Ijie, mendorong dialog yang melibatkan berbagai unsur masyarakat Papua. Dialog tersebut dinilai perlu membahas akar persoalan dan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, serta kelompok masyarakat sipil.

Koordinator Bersatu untuk Kebenaran (BUK), Tieneke Rumkabu, juga menekankan pentingnya pemenuhan hak korban dan keluarga untuk memperoleh kebenaran, keadilan, serta pemulihan. 

Sementara itu, Samuel Awom dari KontraS Papua menyatakan kesiapan masyarakat sipil menyambut kunjungan OHCHR dan delegasi negara-negara Pasifik agar dapat bertemu langsung dengan korban, penyintas, dan masyarakat adat.

Koalisi menilai pemantauan internasional dan dialog yang inklusif perlu menjadi bagian dari upaya mendorong penyelesaian persoalan di Papua secara damai, transparan, dan bermartabat. Mereka berharap pemerintah memberikan respons terhadap desakan tersebut dengan mempertimbangkan perlindungan masyarakat sipil serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Bersama Pengasuh dan Santri Ponpes Dalwa, Kapolres Pasuruan Kota Berdoa Memohon Hujan dan Keselamatan Bangsa

 

PASURUAN – Sebagai wujud ikhtiar spiritual dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arief Ardiansyah Prasetyo, S.I.K., S.H., M.H., menghadiri rangkaian kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren Darullughah Wadda’wah (Dalwa), Bangil, Kabupaten Pasuruan, Minggu (18/10/2026). Kapolres hadir didampingi Kasat Lantas dan Kasat Intelkam Polres Pasuruan Kota. Kegiatan tersebut diikuti kurang lebih 5.000 santri Ponpes Dalwa sebagai momentum memohon turunnya hujan, keselamatan bangsa, serta berakhirnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebelum pelaksanaan Sholat Istisqa, kegiatan diawali dengan Sholat Dhuhur berjamaah yang dipimpin oleh Habib Zein bin Hasan Baharun. Selanjutnya, rangkaian acara dilanjutkan dengan mau’idhoh hasanah yang disampaikan oleh Habib Ali bin Hasan Baharun sebagai penguatan nilai-nilai keimanan dan ajakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Setelah rangkaian tersebut, para jamaah melaksanakan Sholat Istisqa dengan penuh kekhusyukan. Ibadah ini merupakan ikhtiar umat Islam untuk memohon turunnya hujan kepada Allah SWT, khususnya ketika menghadapi kondisi kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air. Hujan yang membawa keberkahan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung sektor pertanian, serta menjaga keberlangsungan kehidupan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Pasuruan Kota bersama para pengasuh, ulama, dan santri turut memanjatkan doa agar Indonesia senantiasa diberikan keselamatan dan perlindungan dari berbagai dampak perubahan iklim ekstrem. Doa juga dipanjatkan agar kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah segera berakhir sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman.

“Melalui Sholat Istisqa ini, kami memohon kepada Allah SWT agar hujan segera turun membawa keberkahan, bangsa Indonesia terhindar dari dampak perubahan iklim ekstrem, dan karhutla segera berakhir. Semoga ikhtiar dan doa ini membawa keselamatan bagi seluruh masyarakat,” ungkap Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arief Ardiansyah Prasetyo, S.I.K., S.H., M.H.

Sementara itu, Habib Ali bin Hasan Baharun mengajak seluruh jamaah untuk memperkuat doa sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. “Mari kita tingkatkan doa dan ikhtiar kepada Allah SWT agar hujan segera diturunkan, membawa keberkahan bagi kehidupan, serta bangsa Indonesia dijauhkan dari berbagai musibah. Kita juga harus bersama-sama menjaga alam sebagai amanah yang harus dilestarikan,” tuturnya.

Kehadiran Kapolres Pasuruan Kota bersama pejabat utama tersebut mencerminkan kedekatan Polri dengan tokoh agama dan lingkungan pesantren. Sinergi ini menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta membangun kepedulian bersama terhadap persoalan kemanusiaan dan kelestarian lingkungan.

Momentum Sholat Istisqa juga menjadi pengingat bahwa ikhtiar spiritual perlu berjalan beriringan dengan tindakan nyata. Masyarakat diharapkan semakin bijak dalam menggunakan air, tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang dapat merusak lingkungan dan mengancam kesehatan.

Partisipasi sekitar 5.000 santri dalam kegiatan tersebut menunjukkan semangat kebersamaan dalam memanjatkan doa bagi keselamatan bangsa. Melalui kegiatan keagamaan ini, diharapkan nilai-nilai religius, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong semakin menguat serta mendorong masyarakat untuk berperan aktif menjaga kelestarian alam.

Melalui rangkaian kegiatan ini, seluruh jamaah berharap Allah SWT mengabulkan doa yang dipanjatkan, menurunkan hujan yang membawa keberkahan, serta memberikan perlindungan kepada bangsa Indonesia dari dampak perubahan iklim ekstrem. Semoga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) segera berakhir dan seluruh elemen masyarakat terus memperkuat ikhtiar bersama demi keselamatan bangsa serta kelestarian lingkungan.

Sejalan dengan harapan tersebut, semangat Polisi Bersama Masyarakat terus diwujudkan melalui penguatan sinergi, kepedulian sosial, dan partisipasi aktif dalam menjaga keamanan serta kelestarian lingkungan. Dengan kebersamaan dan gotong royong, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan lestari demi keselamatan serta kesejahteraan seluruh masyarakat.

Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan, Polsek Jagebob Ajak Warga Jaga Lingkungan

Jayapura – Dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Bhabinkamtibmas Polsek Jagebob, Bripka Sahaerudin, membagikan brosur imbauan dan larangan pembakaran hutan dan lahan sekaligus menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (18/10/2026).

Kegiatan tersebut menyasar masyarakat di Kampung Obaat Throw, Kampung Melin Megikar, dan Kampung Jemunaen Jaya. Melalui kegiatan ini, Polri berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya karhutla sekaligus mempererat hubungan kemitraan dengan warga melalui pendekatan yang humanis dan kepedulian sosial.

Dalam pelaksanaannya, Bripka Sahaerudin membagikan brosur berisi imbauan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, khususnya dalam aktivitas pembukaan lahan. 

Ia juga mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan pencemaran udara, mengganggu aktivitas masyarakat, serta berdampak terhadap kesehatan, terutama meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan. Selain itu, masyarakat diingatkan bahwa tindakan pembakaran hutan dan lahan yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bhabinkamtibmas Polsek Jagebob, Bripka Sahaerudin, mengatakan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan kesadaran dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. 

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Selain menyampaikan imbauan, Bripka Sahaerudin juga menyalurkan bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. 

Diharapkan, kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman warga mengenai bahaya karhutla, tetapi juga memperkuat komunikasi dan kerja sama antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kelestarian lingkungan.

Melalui kegiatan ini, Polsek Jagebob mengajak masyarakat untuk berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan, menjaga lingkungan sekitar, dan segera melaporkan potensi kebakaran kepada petugas. Sinergi antara Polri dan masyarakat diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang aman, sehat, dan lestari di wilayah Kabupaten Merauke.

 

Tekan Risiko Karhutla, Polsek Muting Edukasi Warga tentang Larangan Pembakaran Lahan

Jayapura – Dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Bhabinkamtibmas Polsek Muting, Aipda Supriyanto, membagikan brosur imbauan dan larangan pembakaran hutan dan lahan kepada masyarakat di Kampung Seed Agung dan Kampung Enggol Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (18/10/2026).

Kegiatan tersebut merupakan langkah preventif Polri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. 

Dalam pelaksanaannya, Aipda Supriyanto menyambangi warga dan menyampaikan imbauan kamtibmas agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar.

Melalui brosur yang dibagikan, masyarakat diberikan pemahaman mengenai dampak karhutla, mulai dari pencemaran udara, kerusakan lingkungan, hingga gangguan kesehatan akibat asap yang ditimbulkan. Kebakaran hutan dan lahan juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari serta meningkatkan risiko penyakit pada saluran pernapasan.

Bhabinkamtibmas Polsek Muting, Aipda Supriyanto, mengatakan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan kepedulian dan partisipasi aktif seluruh masyarakat. 

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain dapat merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan, asap kebakaran juga bisa berdampak pada aktivitas masyarakat. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya karhutla di wilayah Distrik Muting,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembakaran hutan dan lahan yang melanggar ketentuan hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mematuhi imbauan tersebut dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya indikasi kebakaran hutan dan lahan.

Melalui kegiatan sambang dan sosialisasi ini, Polsek Muting terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla. 

Sinergi antara kepolisian dan warga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan sekaligus mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Merauke.

 

Ketua Barisan Merah Putih RI Imbau Warga Menjaga Ketertiban dalam Bermasyarakat

 

Jayapura – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Max Abner Ohee, mengimbau seluruh masyarakat di Tanah Papua, khususnya Kota Jayapura, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi mengganggu situasi keamanan.

Imbauan tersebut disampaika agar masyarakat untuk tetap tenang, menjaga aktivitas sehari-hari, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat Indonesia di Tanah Papua, khususnya Kota Jayapura, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. mari kita tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan bersama-sama menjaga lingkungan kita agar Papua tetap aman dan damai,” ujar Max Abner Ohee.

Menurutnya, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat mengedepankan sikap saling menghormati, menjaga persaudaraan, serta menghindari tindakan yang dapat memicu kesalahpahaman maupun mengganggu ketertiban umum.

Ia juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan untuk terus memperkuat kebersamaan melalui kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun suasana yang harmonis sekaligus memperkokoh persatuan di Tanah Papua.

Selain itu, Max Abner Ohee mengajak masyarakat untuk mengisi kehidupan bermasyarakat dengan kegiatan positif dalam semangat persatuan dan nasionalisme. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga kerukunan serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

“Mari kita jaga Papua tetap aman dan damai. Kita perkuat persatuan, lakukan kegiatan sosial kemasyarakatan yang positif, dan jangan memberikan ruang bagi provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Keamanan dan kedamaian Papua merupakan tanggung jawab kita bersama,” tuturnya.

Melalui imbauan tersebut, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif menjaga stabilitas kamtibmas, menyikapi setiap informasi secara bijak, serta mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kota Jayapura dan seluruh wilayah Papua.

Kapolda Papua Tekankan Program 100 Hari Kapolri Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Jayapura – Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si., menegaskan bahwa pelaksanaan Program Prioritas 100 Hari Kapolri bertajuk Polisi Bersama Masyarakat harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan kualitas pelayanan Kepolisian yang profesional, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Papua saat memberikan arahan dalam kegiatan koordinasi pelaksanaan Program Prioritas 100 Hari Kapolri melalui Zoom Meeting di Aula Rupatama Mapolda Papua, Kota Jayapura, Sabtu (17/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir, S.I.K., M.H., para pejabat utama Polda Papua, Kapolres/ta jajaran, serta operator program dari tingkat Polda hingga Polres dan Polsek.

Dalam arahannya, Kapolda Papua meminta seluruh jajaran memastikan setiap program dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan, mulai dari kegiatan di lapangan, penginputan data pada dashboard Polisi Bersama Masyarakat (PBM), hingga analisis dan evaluasi untuk mengukur capaian program.

Kapolda menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup dinilai dari jumlah kegiatan maupun kelengkapan administrasi, tetapi harus terlihat dari perubahan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. 

“Karena itu, setiap satuan diminta menentukan sasaran yang tepat dan memastikan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ucap Kapolda.

Evaluasi pelaksanaan program pada hari ke-30, ke-60, dan ke-100 juga harus memperhatikan tanggapan masyarakat yang menerima pelayanan. Penilaian tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program memberikan perubahan nyata, termasuk pada pelayanan penanganan perkara pidana, lalu lintas, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), identifikasi, dan layanan kepolisian lainnya.

“Untuk seluruh jajaran memperkuat koordinasi antarsatuan fungsi agar tidak terjadi tumpang tindih tugas maupun saling melempar tanggung jawab,” ungkapnya.

“Seluruh personel diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan program dan menjalankan perannya secara optimal,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakapolda Papua meminta para Kapolres dan pejabat terkait segera menindaklanjuti arahan pimpinan melalui langkah konkret sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. 

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

Wakapolda turut mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, maupun kondisi geografis tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pelaksanaan program. 

“Setiap kendala harus dicarikan solusi melalui koordinasi dan optimalisasi sumber daya yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

Melalui arahan tersebut, Polda Papua menegaskan komitmennya untuk menjalankan Program Prioritas 100 Hari Kapolri yang mencakup delapan program Quick Wins, 41 kegiatan pengungkit, dan 165 rencana aksi secara terarah dan bertanggung jawab.

Polda Papua berharap seluruh jajaran menjadikan program Polisi Bersama Masyarakat sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan kehadiran Polri benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua.

Posmil Beserta Damkar Tanjung Harapan Berhasil Distribusikan Air Bersih Untuk Masyarakat

   

Kodim 0904/Paser, Tanjung Harapan, Untuk membantu mengatasi masalah di lingkungan Masyarakat Desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, Personel Posmil beserta Damkar distribusikan 5000 liter air bersih untuk warganya. Jumat (16/10/2026)

Serma Abu Bakar selaku Danposmil Tanjung Harapan beserta anggotanya  melaksanakan Koordinasi dengan Damkar Kecamatan Tanjung Harapan untuk mendistribusikan air bersih bagi warga Desa Tanjung Aru.

Ditengah musim kemarau panjang ini, air bersih menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi warga khususnya bagi Ibu-ibu Rumah Tangga. Tepatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Tidak berfikir panjang warga segera berkumpul dan antri disekitar Kantor Desa Tanjung Aru untuk mendapatkan air bersih yang didistribusikan oleh Personel Posmil serta Damkar.

"Kami selaku aparat kewilayahan berusaha semaksimal mungkin membantu kesulitan masyarakat, tepatnya pada musim kemarau panjang tahun ini" ujar Serma Abu.

Wilayah Desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan merupakan salah satu wilayah yang sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

Dikarenakan letak geografinya yang dikelilingi oleh laut/air asin. Kecamatan Tanjung Harapan mayoritas memanfaatkan air hujan dan air sumur bor. Dimana sumur bor sudah mengering akibat musim kemarau yang berkepanjangan.

Dengan bantuan serta dukungan dari Damkar Tanjung Harapan dan warga Desa, alhamdulillah kami dapat mengurangi masalah krisis air bersih untuk warga kami. Walaupun hanya sementara, Serma Abu menambahkan.

Dim 0904/Psr

Polsek Tiom Pastikan Penerbangan di Bandara Tiom Aman dan Kondusif

  

Lanny Jaya - Personel Polsek Tiom Polres Lanny Jaya melaksanakan pengamanan kedatangan dan keberangkatan pesawat penumpang di Bandar Udara Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, Jumat (16/10/2026).

Pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolsek Tiom IPTU Marshellius M. Sawen bersama 7 personel.

Sebelum pesawat tiba, personel terlebih dahulu melaksanakan patroli menyisir sepanjang landasan pacu untuk memastikan tidak ada warga maupun hewan ternak yang melintas yang dapat membahayakan proses pendaratan dan lepas landas.

Pada pukul 10.25 WIT, pesawat Susi Air PK-VVR dengan Pilot Joe dan Co-Pilot Cap. Roland tiba dari Jayapura dengan membawa 9 penumpang. Selanjutnya pada pukul 10.35 WIT, pesawat yang sama kembali berangkat menuju Jayapura dengan 9 penumpang.

Kapolsek Tiom IPTU Marshellius M. Sawen mengatakan, pengamanan bandara merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk menjamin keselamatan penerbangan.

"Kami pastikan landasan steril, aman dan kondusif. Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan penerbangan hari ini berjalan aman, tidak ada barang berbahaya," ujar Kapolsek.

Situasi di Bandar Udara Tiom hingga saat ini terpantau aman dan kondusif.

(Penulis:BW)