View AllNews

Nasional

Hukum

Latest News

30/03/26

Perkuat Tata Kelola dan Pengawasan Internal, Polda Papua Gelar Bimtek SPIP, Manajemen Risiko dan Peningkatan Kapasitas APIP


 

Jayapura - Polda Papua melalui Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko dan Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran 2026, yang dilaksanakan di Hotel Mercure Jayapura, Senin (30/03).


Kegiatan ini dihadiri oleh Dir Intelkam Polda Papua selaku Plh Irwasda Polda Papua Kombes Pol Jan Wynand Imanuel Makatita, S.I.K, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Muh. As’af, S.S.T.Akt., MBA, CRMP, CSEP, CRGP, CPEC, CCRA, para auditor Itwasda Polda Papua, perwakilan BPKP, serta peserta dari jajaran Polres di wilayah Polda Papua.


Dalam laporan Ketua Panitia, Kombes Pol Andy Yoseph Enock, S.I.K., disampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman personel terhadap implementasi SPIP, memperkuat penerapan manajemen risiko, serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan internal.


“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan maturitas SPIP, membangun komitmen bersama dalam penguatan tata kelola, serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dalam sistem pengendalian internal,” ujarnya.


Sementara itu, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, Plh Irwasda Polda Papua Kombes Pol Jan Wynand Imanuel Makatita menekankan bahwa kegiatan Bimtek ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi di lingkungan Polri.


“Seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi, peran APIP menjadi sangat penting dalam memastikan pelaksanaan tugas berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini tentu harus didukung dengan pemahaman yang baik terhadap SPIP serta kemampuan dalam mengelola risiko,” ungkapnya.


Ia juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan serius serta mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari guna memperkuat fungsi pengawasan internal di lingkungan Polda Papua.


Melalui pelaksanaan Bimtek ini, diharapkan terwujud peningkatan kualitas pengawasan internal serta tata kelola organisasi yang lebih baik di lingkungan Polda Papua, sehingga mampu mendukung Polri yang profesional, modern, dan terpercaya dalam melayani masyarakat.



Satgasda Pangan Papua Pantau Harga Komoditas di Oksibil, Sejumlah Bahan Pokok Naik Akibat Ongkos Angkut Udara



Pegunungan Bintang — Satuan Tugas Daerah (Satgasda) Pangan Provinsi Papua melakukan pemantauan terhadap kios, outlet, dan toko pangan pengendali inflasi di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang.


Berdasarkan laporan, terdapat empat kios atau outlet pangan yang dipantau di Jalan PKT, Distrik Oksibil. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah tersebut.


Hasil pengecekan menunjukkan bahwa sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya biaya distribusi melalui transportasi udara.


Untuk komoditas beras, harga beras premium tercatat sebesar Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, minyak goreng bersubsidi Minyakita dijual Rp45.000 per liter.


Pada komoditas gula, gula kiloan dijual Rp40.000 per kilogram. Untuk komoditas daging, ayam potong dipasarkan dengan harga Rp60.000 per kilogram, sedangkan daging sapi segar mencapai Rp185.000 per kilogram.


Selain itu, telur ayam lokal dijual Rp115.000 per rak. Harga bawang merah tercatat sebesar Rp120.000 per kilogram dan bawang putih Rp100.000 per kilogram. Sementara itu, cabai keriting dijual Rp120.000 per kilogram.


Penanggung jawab kios pangan, Kamaruddin, menyampaikan bahwa kenaikan harga terjadi karena sebagian besar bahan pokok didatangkan dari luar daerah dengan biaya angkut yang tinggi melalui jalur udara.


Satgasda Pangan Papua menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi dan pemantauan harga pangan di wilayah Pegunungan Bintang.


Meskipun harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan, secara umum stok bahan pokok di Distrik Oksibil masih tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Polda Papua Hadiri dan Ikuti Prosesi Pemakaman Ny. Suwarni Sutarman di Koya Barat



Jayapura - Bidhumas Polda Papua turut menghadiri dan mengikuti prosesi pemakaman almarhumah Ny. Suwarni Sutarman, istri dari Iptu Syamsuddin Lie, PS Kaur Penum Bid Humas Polda Papua, yang dilaksanakan di Pemakaman Umum Koya Barat, Senin (30/03/2026).


Kegiatan pemakaman tersebut dipimpin secara khidmat dan penuh rasa duka, serta dihadiri oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P., bersama para pejabat dan personel di lingkungan Bidhumas Polda Papua serta personel Polda Papua lainnya.


Adapun pejabat yang turut hadir antara lain PS Kasubbid PID Kompol Nurjanah, S.Sos., M.M., PS Kaurmitra AKP Sebastianus Amandus Anoith, PS Kasubag Renmin Iptu Luqman Alwadud, S.H., PS Paur Pullahinfodok Iptu Agus Hadiyanto, S.Kom., M.H., PS Paur Disindig Ipda Andi Mappanyompa, serta PS Paur Produk Kreatif Ipda Husin Saifuddin Rumbiak.


Prosesi pemakaman diawali dengan kedatangan jenazah di lokasi pemakaman pada pukul 11.00 WIT. Selanjutnya, pada pukul 11.15 WIT dilaksanakan prosesi pemakaman yang diawali dengan pembacaan adzan oleh putra almarhumah.


Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penutupan liang lahat oleh petugas pemakaman, doa bersama, serta penaburan bunga oleh pihak keluarga dan Kabid Humas Polda Papua sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhumah.


Kehadiran jajaran Polda Papua dalam prosesi ini merupakan bentuk empati dan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan, sekaligus sebagai wujud solidaritas dan kebersamaan di lingkungan Polri.



Wujud Sinergi TNI dan Desa, Babinsa Dampingi Pembangunan Drainase Karanglo

 



Lumajang – Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur desa serta meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat, Babinsa Desa Karanglo Koramil 0821-13/Kunir, Koptu Dedi Susanto, melaksanakan kegiatan pendampingan pembangunan drainase sepanjang 750 meter di Dusun Sumberkari RW 01, Desa Karanglo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin (30/3/2026).


Kegiatan pendampingan tersebut dilakukan sebagai bentuk peran aktif Babinsa dalam mengawal pelaksanaan pembangunan desa agar berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.


Pembangunan drainase yang dikerjakan bertujuan untuk memperlancar aliran air, mencegah genangan saat musim hujan, serta mengurangi potensi banjir yang selama ini dikeluhkan warga, terutama di wilayah pemukiman yang berada di sekitar jalur aliran air.


Babinsa Karanglo Koptu Dedi Susanto mengatakan bahwa kehadiran Babinsa dalam kegiatan pembangunan desa merupakan bentuk komitmen TNI dalam mendukung program pemerintah daerah serta mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.


“Pendampingan ini kami lakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, kami juga ikut mendorong semangat gotong royong warga agar pembangunan ini dapat segera selesai dan bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.


Sementara itu, Kepala Desa Karanglo, Abdul Rochim, menyampaikan bahwa pembangunan drainase sepanjang 750 meter ini merupakan salah satu prioritas desa untuk meningkatkan sarana pendukung lingkungan, khususnya dalam menjaga kebersihan serta mencegah kerusakan jalan akibat aliran air yang tidak tertata.


"Dengan adanya pendampingan dari Babinsa dan partisipasi masyarakat, pembangunan drainase di Dusun Sumberkari diharapkan dapat segera rampung serta menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan saluran air di wilayah," pungkasnya.


Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun desa yang terarah sehingga dapat meningkatkan masyarakat lebih nyaman. (Pendim0821)

Forkopimcam Pronojiwo Gelar Apel Sinergitas, Perkuat Soliditas Pelayanan Pemerintahan



Lumajang – Dalam upaya memperkuat koordinasi serta meningkatkan soliditas antar unsur pemerintahan, Personel Koramil 0821-14/Pronojiwo bersama Forkopimcam Pronojiwo melaksanakan kegiatan Apel Sinergitas yang dilanjutkan dengan acara halal bi halal seluruh penyelenggara pemerintahan se-Kecamatan Pronojiwo.


Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Senin (30/3/2026), dan diikuti oleh seluruh unsur pemerintahan serta perangkat terkait di wilayah Kecamatan Pronojiwo.


Dalam amanatnya, Camat Pronojiwo Hani Pujianto, S.H. menegaskan bahwa apel sinergitas tersebut memiliki tujuan strategis untuk memperkuat kerja sama dan kekompakan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan di Kecamatan Pronojiwo.


“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas seluruh penyelenggara pemerintahan se-Kecamatan Pronojiwo, sekaligus memupuk semangat kerja dalam melayani masyarakat agar hasilnya lebih optimal,” ujar Hani Pujianto di hadapan peserta apel.


Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas sektor sebagai kunci dalam menjaga stabilitas wilayah, mendukung kelancaran program pembangunan, serta memastikan pelayanan publik berjalan secara maksimal dan merata.


Menurutnya, sinergi yang terjalin baik antara pemerintah kecamatan, TNI, Polri, serta unsur pemerintahan desa menjadi pondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan harmonis.


Usai apel sinergitas, kegiatan dilanjutkan dengan acara halal bi halal yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Momen tersebut menjadi ajang mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat kebersamaan antar instansi pasca perayaan Idulfitri.


Peltu Danang Widiatmoko selaku perwakilan Koramil 0821-14/Pronojiwo menyampaikan bahwa Koramil selalu siap mendukung kegiatan Forkopimcam dalam menjaga stabilitas wilayah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


“Kami dari Koramil Pronojiwo akan terus bersinergi bersama Forkopimcam untuk menjaga kekompakan dan mendukung tugas-tugas pemerintahan demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.


Dengan digelarnya apel sinergitas dan halal bi halal tersebut, diharapkan seluruh elemen penyelenggara pemerintahan di Kecamatan Pronojiwo semakin solid, kompak, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (Pendim0821)

Perkuat Sinergi, Dandim 0821 Lumajang Silaturahmi ke Ponpes Darunnajah



Lumajang – Komandan Kodim 0821/Lumajang, Letkol Arh Anton Subhandi, S.A.P., M.I.P. melaksanakan silaturahmi ke kediaman Pengasuh Pondok Pesantren Darunnajah, KH. Labibul Wildan (Gus Wildan), yang berlokasi di Desa Petahunan, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Senin (30/3/2026).


Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Dandim sebagai pejabat baru untuk memperkenalkan diri sekaligus mempererat hubungan antara TNI dengan kalangan pondok pesantren serta masyarakat.


Dalam kesempatan tersebut, Dandim menyampaikan bahwa silaturahmi ini memiliki makna penting dalam membangun komunikasi yang harmonis dan saling mendukung.


“Kehadiran kami di sini selain untuk bersilaturahmi juga sebagai bentuk perkenalan diri. Harapannya, ke depan terjalin hubungan yang semakin erat antara Kodim 0821 dengan pondok pesantren dan masyarakat,” ujarnya.


Sementara itu, KH. Labibul Wildan menyambut baik kunjungan tersebut dan mengungkapkan rasa terima kasih atas kehadiran Dandim beserta rombongan.


“Kami merasa terhormat atas kunjungan Bapak Dandim. Semoga ke depan dapat terjalin sinergi yang baik antara Kodim 0821 Lumajang dengan pondok pesantren, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan keamanan,” ungkapnya.


Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke kediaman KH. Khozin Barizi yang merupakan mertua Gus Wildan. Dalam kunjungan tersebut, Dandim kembali memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud dan tujuan kehadirannya bersama rombongan.


Kegiatan silaturahmi berlangsung penuh kehangatan dan kekeluargaan, mencerminkan komitmen bersama dalam membangun sinergi antara TNI dan tokoh agama guna mendukung stabilitas serta kemajuan wilayah Kabupaten Lumajang. (Pendim 0821).

Ground Breaking Jembatan Perintis Garuda di Pasrujambe, Dandim 0821 Tegaskan Akses dan Ekonomi Warga Jadi Prioritas



Lumajang – Komandan Kodim 0821/Lumajang, Letkol Arh Anton Subhandi, S.A.P., M.I.P. bersama Kadis PUTR dan Forkopimca Pasrujambe mengikuti kegiatan ground breaking pembangunan Jembatan Perintis Garuda secara terpusat melalui zoom bertema “Negara Hadir Untuk Rakyat”, yang dilaksanakan di Dusun Krajan, Desa Karang Anom, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, Senin (30/3/2026).


Usai mengikuti zoom, Dandim 0821/Lumajang bersama jajaran Bina Marga DPUTR Lumajang dan Forkopimca setempat langsung melakukan peninjauan lokasi jembatan, dilanjutkan dengan prosesi peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan.


Dalam keterangannya, Dandim menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Perintis Garuda memiliki peran strategis dalam membuka akses wilayah yang selama ini terisolasi.


“Tujuan pembangunan jembatan ini adalah untuk membuka isolasi geografis sebagai penghubung antar dusun, desa, hingga kecamatan, sekaligus meningkatkan konektivitas wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah terpencil,” jelasnya.


Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui TNI Angkatan Darat dalam membantu percepatan pembangunan di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar.


“Ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.


Kegiatan berlangsung lancar dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan kuatnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang. (Pendim 0821).

WN Selandia Baru Diduga Terkait Geng Internasional Ditolak Masuk Bali

 


Denpasar — Seorang warga negara Selandia Baru dilaporkan ditolak masuk ke Indonesia saat hendak tiba di Bali, setelah otoritas menerima informasi intelijen terkait keterlibatannya dengan jaringan kejahatan terorganisir lintas negara.


Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepolisian Selandia Baru kepada pemerintah Indonesia melalui jalur resmi kerja sama penegakan hukum. Dalam surat yang ditujukan kepada Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, pihak kepolisian menyampaikan kekhawatiran serius atas potensi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh individu tersebut.


Terindikasi Terlibat Geng Internasional


Pria bernama Moses Lance Folau (41) diketahui memiliki riwayat kriminal di Selandia Baru dan Australia, termasuk kasus kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perusakan. Lebih jauh, hasil intelijen menunjukkan adanya keterkaitan dengan kelompok geng motor internasional seperti Comanchero dan Hells Angels.


Ia juga diduga aktif dalam berbagai aktivitas ilegal seperti intimidasi, pemerasan (standover), serta keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika dan kekerasan jalanan.


Pernah Langgar Aturan Imigrasi


Selain catatan kriminal, yang bersangkutan juga diketahui pernah melanggar aturan keimigrasian Indonesia dengan melakukan overstay selama tiga hari dalam kunjungan sebelumnya ke Bali. Meski sempat meninggalkan Indonesia secara sukarela, riwayat tersebut menjadi pertimbangan penting bagi otoritas.


Pada perjalanan terbarunya, Folau terdeteksi melakukan penerbangan dari Auckland menuju Adelaide, sebelum melanjutkan ke Bali menggunakan maskapai Indonesia AirAsia dengan jadwal tiba pada Minggu dini hari (29/3/2026).


Dinilai Berisiko Tinggi


Kepolisian Selandia Baru bersama mitra mereka, termasuk Australian Federal Police (AFP), menilai keberadaan Folau di Indonesia berpotensi menimbulkan ancaman serius, khususnya terkait aktivitas kriminal terorganisir dan peredaran narkotika.


Bahkan, di Australia sendiri, yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk kecuali untuk keperluan transit, menunjukkan tingkat risiko yang dinilai tinggi oleh aparat setempat.


Rekomendasi Penolakan Masuk


Berdasarkan penilaian tersebut, otoritas Selandia Baru secara resmi merekomendasikan agar Indonesia menolak izin masuk terhadap individu tersebut demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.


Pemerintah Indonesia melalui otoritas imigrasi memiliki kewenangan penuh dalam menentukan keputusan akhir. Namun, langkah penolakan ini dipandang sebagai bagian dari upaya preventif dalam menjaga Bali tetap aman dari pengaruh jaringan kriminal internasional.


Kasus ini sekaligus menegaskan pentingnya kerja sama intelijen antarnegara dalam mengantisipasi pergerakan pelaku kejahatan lintas batas yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, khususnya di destinasi wisata internasional seperti Bali. (*)