Akademisi Papua Ajak Masyarakat Jaga Keamanan dan Toleransi Jelang Nyepi dan Idul Fitri

Jayapura – Menjelang H-2 perayaan Hari Raya Nyepi dan H-4 Hari Raya Idul Fitri, Akademisi Papua Jackson Yumame, S.IP., M.PA., mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Tanah Papua.

Menurut Jackson Yumame, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

“Persoalan keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi urusan kepolisian, tetapi menjadi urusan kita bersama. Kita membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama untuk bersama-sama mendukung setiap langkah yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” ujar Jackson Yumame.

Ia menambahkan bahwa momentum menjelang dua perayaan besar keagamaan tersebut menjadi kesempatan penting bagi masyarakat untuk memperkuat kebersamaan serta meningkatkan kesadaran dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing.

Jackson juga menyampaikan imbauan kepada umat Muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa agar tetap menjaga kekhusyukan dalam menjalankan ibadah hingga tiba Hari Raya Idul Fitri.

“Khusus kepada kaum muslimin dan muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya mengajak untuk tetap fokus menjalankan ibadah hingga hari kemenangan nanti,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh umat yang akan merayakan hari besar keagamaan di Tanah Papua. Menurutnya, Papua merupakan miniatur kebangsaan yang mencerminkan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia, sehingga nilai toleransi dan saling menghormati perlu terus dijaga.

“Tanah Papua merupakan miniatur bangsa. Toleransi dan keberagaman yang ada di Papua harus terus kita jaga bersama. Perbedaan yang ada justru menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan demi Papua yang damai dan harmonis,” tutupnya.

Viral Video Asusila, Dua WNA Diamankan Imigrasi Ngurah Rai Saat Hendak Kabur ke Thailand

 

BADUNG (17/3/2026) – Kantor Imigrasi Ngurah Rai berhasil mengamankan dua Warga Negara Asing (WNA) yang diduga terlibat dalam video asusila yang sempat viral di media sosial dan berbagai platform digital. Kedua WNA tersebut berinisial MMJ (perempuan, 23 tahun) asal Prancis dan NBS (laki-laki, 24 tahun) asal Italia. Keduanya diamankan oleh petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai saat hendak berangkat menuju Thailand.

Proses pengamanan bermula dari penelusuran petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) terhadap pergerakan MMJ pada Jumat, 13 Maret 2026. MMJ diketahui memajukan jadwal keberangkatannya dari rencana awal 14 Maret 2026 menuju Prancis melalui Singapura, menjadi 13 Maret 2026 dengan tujuan Thailand.

Selain itu, ditemukan indikasi upaya mengelabui petugas. Hal ini terlihat dari unggahan Instagram Story miliknya pada 13 Maret 2026 yang seolah menunjukkan dirinya sudah berada di Pantai Patong, Phuket, Thailand.

Berdasarkan kecurigaan tersebut, petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan di area keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai. Petugas kemudian mendapati MMJ bersama seorang pria berinisial NBS yang diduga turut terlibat dalam pembuatan video asusila, berperan sebagai driver ojek online.

Sebelumnya, MMJ sempat viral dalam video yang menampilkan adegan tidak senonoh bersama seorang driver ojek online. Dalam potongan video yang beredar, terlihat pria tersebut membonceng MMJ menggunakan sepeda motor sebelum berlanjut ke adegan asusila.

Dalam pengembangan kasus, Tim Polres Badung juga berhasil mengamankan satu WNA lainnya berinisial ERB (laki-laki, 26 tahun) asal Prancis. ERB diduga berperan sebagai manajer sekaligus pihak yang mengunggah video tersebut ke platform digital konten dewasa.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk kewaspadaan dan ketelitian petugas di lapangan. Meski para terduga sempat mencoba mengelabui dengan mengubah jadwal penerbangan dan merekayasa lokasi melalui media sosial, upaya tersebut berhasil digagalkan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, menegaskan komitmen pihaknya untuk menindak tegas setiap WNA yang melanggar hukum, terutama tindakan yang meresahkan masyarakat Bali. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus semacam ini.

Atas kejadian tersebut, MMJ dan NBS langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Selanjutnya, keduanya diserahkan kepada Polres Badung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan konferensi pers Polres Badung pada 17 Maret 2026, ketiga WNA tersebut dipastikan akan menjalani proses hukum di Indonesia terlebih dahulu sebelum dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. (*)

Kapolri-Titiek Soeharto Tinjau Tesso Nilo, Pastikan Konservasi Gajah Aman

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meninjau lahan konservasi gajah di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), pada Selasa (17/3) hari ini.

Dalam kesempatan itu, Kapolri memastikan pemulihan kawasan Tesso Nilo untuk area konservasi gajah berjalan dengan lancar dan aman. Hal itu, kata dia, sejalan dengan atensi Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan populasi Gajah Sumatera di kawasan konservasi.

"Tadi disampaikan oleh Dinas Kehutanan Riau bahwa saat ini kawasan gajah yang populasinya sudah sangat sedikit ini tentunya harus diberikan habitatnya kembali, ruangnya kembali," ujarnya dalam konferensi pers.

Ia menyebut akan dilakukan pemulihan kembali lahan seluas 81 ribu hektar di kawasan Tesso Nilo untuk menjadi area konservasi Gajah Sumatera. 

Di sisi lain, Kapolri memastikan seluruh jajaran akan terus menjaga dan menindak tegas pelaku kejahatan terhadap satwa hingga perusakan kawasan hutan.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Polda Riau dalam pengungkapan kasus kematian dan pencurian gading gajah yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.

"Tolong dilakukan tindakan tegas sehingga populasi gajah yang tinggal sedikit ini betul-betul bisa tetap terjaga dan lestari dan kemudian wilayah konservasinya juga kemudian sesuai dengan populasi gajah sehingga bisa berkembang," tegasnya.

Sementara itu, Titiek juga mendorong upaya pemulihan kawasan Tesso Nilo sesuai fungsinya sebagai Taman Nasional untuk menjadi area konservasi flora dan fauna.

"Karena kepedulian yang tinggi dari Presiden Prabowo, Taman Nasional Tesso Nilo ini harus dikembalikan pada fungsinya sebagai taman nasional, utamanya adalah sebagai habitat dari gajah-gajah yang harus kita lindungi," jelasnya.

Titiek berpesan agar pemindahan masyarakat yang sudah berada di kawasan Tesso Nilo dilakukan dengan baik dan tidak menggunakan kekerasan. Ia meminta agar disiapkan area relokasi dipersiapkan terlebih dahulu sebelum memindahkan masyarakat.

"Jangan belum apa-apa sudah diusir-usir. Jadi kita sama-sama menjaga kelestarian daripada taman nasional ini juga masyarakat yang tinggal di dalamnya," tuturnya. 

Lebih lanjut, ia juga mendorong Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menggandeng Mabes Polri terkait upaya penjagaan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Pasalnya, kata dia, rasio personel untuk menjaga Tesso Nilo masih jauh dari kata cukup.

"Ini luasnya 81.000 (hektar) sedangkan polisi hutan hanya di sini berapa? 23 (orang). Bagaimana bisa mengawasi luas sebegitu luasnya? Mungkin bisa minta bantuan Pak Kapolri, bisa menugaskan Pak Kapolda bagaimana supaya ikut mengawasi menjaga kelestarian daripada taman nasional ini," pungkasnya. (*)

Apel Hari ke-5 Operasi Ketupat Cartenz-2026, Polda Papua Tegaskan Kesiapsiagaan Personel

Jayapura – Personel Polda Papua melaksanakan Apel Operasi Ketupat Cartenz-2026 UKL 2 hari ke-5 yang berlangsung di Lapangan Command Center Polda Papua, Selasa (17/3/2026).

Kegiatan apel dipimpin oleh Padal UKL 2 dan diikuti oleh personel Polda Papua yang tergabung dalam Sprin UKL 2, serta turut dihadiri oleh Danyon A Pelopor Kompol Hatorangan Nainggolan. Apel tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan kesiapan personel dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat Cartenz-2026.

Dalam arahannya, Padal UKL 2 menyampaikan bahwa personel akan melaksanakan patroli pada sore hari sebagai bagian dari tugas rutin operasi guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.

“Sebagai bagian dari tim, kita memiliki tanggung jawab penting tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Setiap pelaksanaan patroli merupakan bentuk kontribusi kita bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Padal UKL 2 mengingatkan seluruh personel untuk selalu menjaga kekompakan, meningkatkan komunikasi antar anggota, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. 

“Mari kita kerahkan semangat dan kerja sama terbaik, siapkan diri dengan baik, jaga komunikasi, dan laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya situasi yang aman dan lingkungan yang lebih baik,” tambahnya.

Kegiatan apel berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Hal ini mencerminkan kesiapsiagaan personel Polda Papua dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Cartenz-2026 guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Bank Mandiri Percepat Program 3 Juta Rumah Lewat Sosialisasi KPP di Denpasar

 

Denpasar, 16 Maret 2026 - Bank Mandiri kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan nasional. Dengan semangat Melayani Sepenuh Hati, bank berkode emiten BMRI ini mengakselerasi implementasi Program 3 Juta Rumah melalui penyelenggaraan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) bagi pelaku usaha sektor perumahan, sekaligus memperkuat pengembangan ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi menuju target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sosialisasi ini berlangsung di Denpasar pada Senin (16/03) dan diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari industri perumahan. Rinciannya, lebih dari 50 pelaku usaha dari sisi suplai, terdiri dari developer, kontraktor, dan toko bahan bangunan, serta lebih dari 350 pelaku usaha mikro dari sisi permintaan yang hadir sebagai calon pengguna fasilitas pembiayaan.

Komposisi peserta ini mencerminkan keterlibatan seluruh mata rantai sektor perumahan dalam mendukung penguatan ekosistem perumahan nasional. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Direktur Consumer Banking Bank Mandiri Saptari, Regional CEO XI/Bali dan Nusa Tenggara Alexander J. Patty dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Melalui pertemuan ini, Bank Mandiri menegaskan perannya dalam mendukung akselerasi program perumahan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan besarnya dampak sektor perumahan terhadap perekonomian nasional.

“Pembangunan perumahan tidak hanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional. Dengan memperkuat ekosistem perumahan, kita sejatinya membuka lapangan kerja baru, menggerakkan industri pendukung, serta mendorong daya saing bangsa di masa depan,” ujar Maruarar di Denpasar, Senin (16/03).

Sebagai mitra strategis pemerintah, bank bersandi saham BMRI ini mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui sosialisasi KPP yang ditujukan bagi UMKM maupun masyarakat untuk membangun atau merenovasi rumah. Program ini diatur dalam Permenko No. 13/2025 dan Permen PKP No. 13/2025 dan berfungsi sebagai kredit modal kerja atau investasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun perorangan di sektor perumahan.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan, menyampaikan bahwa dukungan Bank Mandiri terhadap penyaluran KPP merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat sektor perumahan secara inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ekosistem Danantara yang terintegrasi. Pembiayaan KPP tidak hanya menyokong pelaku konstruksi, pengembang, dan pedagang material bangunan, tetapi juga mendorong pemberdayaan UMKM di berbagai wilayah.

“Melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan perbankan, Bank Mandiri berharap program ini dapat memperluas kesempatan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi daerah, serta memperkuat pengembangan ekosistem sektor perumahan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sesuai ketentuan, KPP dapat diakses oleh pemohon yang memenuhi ketentuan umum, seperti WNI atau badan hukum Indonesia, memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan, memiliki NPWP dan NIB, serta tidak memiliki catatan negatif berdasarkan trade checking, community checking, bank checking, atau SLIK. Pemohon juga tidak sedang menerima KUR atau KPP lain, meski masih diperbolehkan memiliki kredit komersial selama statusnya lancar.

Dalam proses pembiayaan, agunan pokok berupa objek yang dibiayai melalui KPP digunakan sebagai jaminan, dengan kemungkinan penambahan agunan lain sesuai ketentuan bank penyalur. Skema ini dirancang agar pembiayaan tetap pruden sekaligus mudah diakses oleh pelaku usaha yang terlibat dalam sektor perumahan.

Sejalan dengan skema tersebut, program KPP menjangkau seluruh segmen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok sektor perumahan. Mengacu pada klasifikasi usaha dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, fasilitas KPP dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, hingga menengah dengan plafon pembiayaan hingga Rp1 miliar untuk usaha mikro, Rp5 miliar untuk usaha kecil, dan Rp10 miliar untuk usaha menengah, dengan rentang omzet tahunan maksimal Rp2 miliar untuk mikro hingga Rp50 miliar untuk usaha menengah.

Dengan cakupan tersebut, KPP menyasar pelaku usaha yang bergerak dalam penyediaan perumahan mulai dari developer, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan. Selain itu, fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau UMKM perorangan yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang juga berfungsi sebagai tempat usaha. (*)

Jelang Idul Fitri, Polda Papua Gelar Apel Operasi Ketupat Cartenz Hari Keempat dan Tekankan Pengamanan Humanis

Jayapura – Kepolisian Daerah Papua menggelar apel personel dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat Cartenz 2026 di Lapangan Command Center Polda Papua, Senin (16/03/2026).

Apel tersebut dipimpin oleh Padal UKL 1, AKP Lamasi, S.IP dan dihadiri oleh Kanit 2 Subden 2 Jibom Polda Papua, Iptu Yabes Baransano, serta diikuti oleh para Kasubsatgas Operasi Ketupat Cartenz 2026 dan personel Polda Papua yang terlibat.

Dalam arahannya, AKP Lamasi menegaskan bahwa seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat Cartenz 2026 memiliki tanggung jawab untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif, khususnya menjelang hingga selama perayaan Hari Raya Idul Fitri.

“Pada pelaksanaan Operasi Ketupat ini kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, khususnya dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat menjelang dan selama perayaan Idul Fitri,” ucap AKP Lamasi.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh personel agar dalam pelaksanaan tugas di lapangan tetap mengedepankan sikap humanis kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran personel Polri di tengah masyarakat merupakan bentuk pelayanan, perlindungan, dan pengayoman agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan, kedisiplinan, serta selalu mengutamakan keselamatan personel dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Jaga kekompakan, disiplin, dan utamakan keselamatan personel dalam setiap tindakan. Semoga pelaksanaan Operasi Ketupat Cartenz 2026 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif,” pungkasnya.

Melalui kegiatan apel tersebut, diharapkan seluruh personel dapat melaksanakan tugas pengamanan secara maksimal guna mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Papua selama periode pengamanan Idul Fitri.

Dalam kesempatan tersebut, Polda Papua juga menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, menjaga toleransi antarumat beragama, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk selalu berhati-hati saat berkendara, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, serta tidak memaksakan diri melakukan perjalanan apabila dalam kondisi lelah demi keselamatan bersama.

Bag SDM Polresta Jayapura Kota Verifikasi Administrasi Penerimaan Polri 2026, Ratusan Peserta Antusias Mendaftar

Jayapura – Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polresta Jayapura Kota melalui Panitia Bantuan Penerimaan (Pabanrim) melaksanakan kegiatan pendaftaran dan verifikasi administrasi Penerimaan Polri Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Bag SDM Polresta Jayapura Kota, Senin (16/03/2026) siang.

Proses pendaftaran penerimaan Polri telah dibuka sejak 9 Maret 2026 dan akan berlangsung hingga 30 Maret 2026. Hingga pertengahan masa pendaftaran, antusiasme masyarakat untuk mengikuti seleksi cukup tinggi. Tercatat sebanyak 565 orang telah mendaftar, terdiri dari 543 peserta jalur Bintara dan 22 peserta jalur Tamtama.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 peserta jalur Bintara dan 2 peserta jalur Tamtama telah menjalani proses verifikasi administrasi di Pabanrim Polresta Jayapura Kota.

Dalam tahapan verifikasi, panitia melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi para peserta, meliputi pengecekan berkas pendaftaran, batas usia, tinggi badan, nilai ijazah atau rapor kelas XII, serta kesesuaian jalur seleksi dengan latar belakang pendidikan pendaftar. 

Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan kemudian didata dan dimasukkan ke dalam grup komunikasi untuk mendapatkan arahan serta informasi terkait tahapan seleksi berikutnya.

Kabag SDM Polresta Jayapura Kota, AKP Suhardi Syahailatua, S.Sos., mengatakan bahwa seluruh proses pendaftaran dan verifikasi dilaksanakan secara terbuka dan transparan dengan mengedepankan prinsip BETAH, yaitu Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis.

“Seluruh tahapan seleksi penerimaan Polri dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Kami memastikan proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip BETAH,” ucap AKP Suhardi.

Ia juga mengimbau para calon peserta untuk mempersiapkan diri secara maksimal serta tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam proses seleksi.

“Penerimaan Polri tidak dipungut biaya. Kami mengajak para peserta untuk percaya pada kemampuan diri sendiri, mempersiapkan diri dengan baik, dan mengikuti setiap tahapan seleksi secara jujur dan sportif,” pungkasnya.

Forum Perempuan 2026 Dorong Kepemimpinan Perempuan Perkuat Sistem Kesehatan Inklusif

 Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, membuka Forum Perempuan: Rights. Justice. Action. Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan di Jakarta (10/03).

Jakarta, 10 Maret 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2026, FNM Society berkolaborasi dengan Takeda menyelenggarakan Forum Perempuan bertajuk “Rights. Justice. Action. Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan.” Forum ini menjadi wujud kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, LSM, dan akademisi untuk mendorong kepemimpinan perempuan dalam memperkuat sistem kesehatan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara global, laporan Global Gender Gap 2025 menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-97 dunia, naik tiga posisi dibandingkan tahun sebelumnya dengan skor kesetaraan gender meningkat dari 68,6% menjadi 69,2%. Kemajuan ini juga terlihat dari meningkatnya keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan, di mana skor kesetaraan pada kategori legislator, pejabat senior, dan manajer meningkat dari 20,5% pada 2006 menjadi 49,4% pada 2025. Di sektor kesehatan, data WHO Global Health Observatory (2023) mencatat 63,2% persalinan berlangsung di fasilitas kesehatan dan 90,6% perempuan menerima layanan antenatal care minimal empat kali selama kehamilan. Meski demikian, tantangan struktural masih ada, termasuk data BPS (2024) yang menunjukkan sekitar 5,9% perempuan usia 20–24 tahun menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun, yang berpotensi memengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kemandirian mereka.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan perempuan dan anak perempuan memperoleh perlindungan serta kesempatan berpartisipasi secara setara dalam pembangunan nasional. “Kemajuan perempuan harus dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar. Salah satu prinsip penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah kesetaraan gender. Artinya, perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, akses, partisipasi, serta kontrol yang setara terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan. Berbagai studi menunjukkan pemberdayaan perempuan berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, memperkuat ketahanan keluarga, serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.”

Pendiri dan Ketua FNM Society sekaligus Ketua Dewan Pembina IHDC, Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M(K), menekankan bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat program kesehatan, tetapi juga penggerak perubahan. “Hari Perempuan Internasional adalah momentum untuk melihat perempuan sebagai pemimpin dan agen perubahan. Kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Forum ini menjadi ruang dialog lintas sektor yang menegaskan peran strategis perempuan sebagai pemimpin komunitas dalam mendorong upaya pencegahan serta peningkatan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan tema global Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini, ‘Rights. Justice. Action. For All Women and Girls,’ yang menekankan bahwa investasi pada perempuan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak dan keadilan.”

Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, dr. Lovely Daisy, MKM, menekankan pentingnya penguatan sistem kesehatan berbasis pencegahan dan keterlibatan komunitas. “Penguatan kesehatan masyarakat harus dimulai dari pendekatan yang menempatkan pencegahan sebagai fondasi utama. Perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong praktik hidup sehat di tingkat keluarga dan komunitas, mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, sistem kesehatan perlu memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap informasi, layanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan terhadap hak-hak kesehatan reproduksi mereka, sehingga kita dapat mempercepat upaya pencegahan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan generasi mendatang.”

Figen Samdanci dari Takeda Pharmaceuticals menegaskan komitmen perusahaan dalam membangun kemitraan jangka panjang untuk memperkuat kesehatan masyarakat, termasuk memperluas akses layanan kesehatan perempuan dan mendukung upaya pencegahan di tingkat komunitas melalui program Global Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara itu, Assistant Representative UNFPA Indonesia, Verania Andria, menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dari kekerasan sebagai bagian dari kesehatan masyarakat yang komprehensif melalui program Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan (PIHAK) yang dilaksanakan secara nasional dan di wilayah prioritas seperti Brebes, Garut, Lombok Timur, dan Serang. Forum yang diikuti lebih dari 500 peserta secara luring dan daring ini diharapkan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong peran perempuan sebagai penggerak utama lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan. Menutup forum, Prof. Nila menegaskan bahwa hak dan keadilan bagi perempuan tidak boleh berhenti pada komitmen atau wacana, tetapi harus hidup dalam tindakan nyata di keluarga, komunitas, dan kebijakan publik demi membangun fondasi masyarakat yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.