Penulis
Jayapura – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rakor bersama jajaran Polda di wilayah hukum se-Tanah Papua. Kegiatan yang berlangsung di Markas Polda Papua ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah Papua, Jumat (17/07).
Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si., Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini, S.I.K., M.Si., Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han., serta Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare, S.I.K. Turut hadir Para PJU Polda Papua, Kapolres jajaran se-Tanah Papua, Kasat Reskrim jajaran se-Tanah Papua dan Para peserta rapat koordinasi.
Ketua KPK RI Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari tugas Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK untuk memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi.
" Kegiatan ini merupakan rapat koordinasi dari sisi kedeputian koordinasi dan supervisi untuk menyampaikan tugas-tugas kewenangan sekaligus mengakomodasi kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penanganan perkara," ujar Setyo Budiyanto.
Dalam arahannya, Ketua KPK RI juga memberikan penguatan kepada para penyidik terkait strategi penanganan perkara, pentingnya menjaga profesionalisme, integritas, serta kemampuan beradaptasi dengan kondisi wilayah Papua yang memiliki karakteristik tersendiri.
"Kami juga memberikan berbagai masukan mengenai langkah-langkah penanganan perkara, memberikan motivasi kepada para penyidik, serta menyesuaikan pendekatan dengan situasi dan kondisi yang ada di Tanah Papua agar penegakan hukum dapat berjalan secara optimal," tambahnya.
Setyo berharap sinergi yang terjalin antara KPK dan jajaran Polda di Tanah Papua mampu semakin memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat.
"Harapannya, proses penegakan hukum yang dilakukan dapat berjalan sesuai tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi. Kolaborasi yang kuat akan menjadi modal penting dalam mewujudkan penanganan perkara yang profesional, transparan, dan akuntabel," tegasnya.
Setyo menambahkan, selama kegiatan berlangsung para peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses penyidikan.
"Responnya sangat baik. Ada diskusi dan tanya jawab yang konstruktif. Mudah-mudahan setelah ini koordinasi dan kolaborasi semakin kuat," pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan hubungan kerja sama antara KPK RI dan seluruh Polda di Tanah Papua semakin solid dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif, profesional, dan berkelanjutan.
