Jayapura – Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), Pendeta M.P.A. Maury, mengajak seluruh tokoh agama di Papua untuk bersama-sama mengecam segala bentuk kekerasan serta mendukung upaya aparat keamanan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.
Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi keamanan di Papua sekaligus mengingatkan pentingnya peran tokoh agama dalam membangun suasana damai di tengah masyarakat.
Menurutnya, tokoh agama memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian, mengajak umat menjaga persaudaraan, serta tidak membenarkan tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun.
Pendeta M.P.A. Maury menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat dan menghambat terciptanya kehidupan yang aman.
Oleh karena itu, ia mengajak para pemimpin agama untuk tidak tinggal diam, tetapi turut menyuarakan penolakan terhadap kekerasan serta mengedepankan dialog dan pendekatan damai dalam menyelesaikan setiap persoalan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung aparat keamanan dalam menjalankan tugas menjaga Papua.
Dukungan tersebut dinilai penting agar upaya pemeliharaan keamanan dapat berjalan dengan baik, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang tanpa diliputi rasa takut.
Lebih lanjut, sinergi antara tokoh agama, masyarakat, dan aparat keamanan perlu terus diperkuat. Perbedaan pandangan hendaknya disikapi secara bijaksana dengan mengutamakan persatuan, toleransi, dan penghormatan terhadap kehidupan sesama.
Polda Papua mengapresiasi ajakan dan dukungan dari para tokoh agama dalam menjaga stabilitas kamtibmas. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan Papua yang aman, damai, dan harmonis.
Polda Papua juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, tidak menyebarkan konten yang dapat memicu permusuhan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan.


