Uskup Timika Soroti Luka Sosial dan Tantangan Pendidikan di Tanah Papua

  

Jayapura – Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, menegaskan bahwa dunia pendidikan di Tanah Papua, khususnya di wilayah Mimika, masih menghadapi tantangan yang serius dan kompleks. 

Keterbatasan sarana prasarana, kemiskinan, hambatan jarak geografis, hingga luka sosial yang dirasakan masyarakat disebut turut memengaruhi semangat belajar anak-anak, terutama anak asli Papua. 

“Kondisi ini nyata kita hadapi setiap hari,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret menjawab persoalan tersebut, Uskup Timika mengagendakan lokakarya bersama para pemangku kepentingan serta para guru Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) yang akan dilaksanakan pada April 2026. 

Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah YPPK, baik yang berada di wilayah pesisir maupun pedalaman Mimika.

Dalam pesannya, Uskup Bernardus mengingatkan bahwa budaya Papua mengajarkan nilai kebersamaan sebagai kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. 

“Kita tidak berjalan sendiri. Kita saling menopang dan menjaga,” katanya.

Ia menggambarkan tanah sebagai sumber nilai kehidupan bagi orang Papua. Dari tanah, manusia belajar tentang kesabaran, ketekunan, dan harapan, layaknya benih yang harus dirawat dengan sungguh-sungguh sebelum akhirnya berbuah.

Menurutnya, banyak anak di Papua yang masih mencari arah hidup, sehingga peran guru menjadi sangat penting sebagai penuntun dan pemberi arah. 

“Guru menghantar murid kepada terang, bukan menjadi tujuan. Kita dipanggil membawa mereka kepada Sang Guru Sejati, Yesus Kristus,” ungkapnya.

Uskup Bernardus juga menyebut guru sebagai “penjaga api kehidupan” dalam budaya Papua, yakni penjaga semangat, nilai, dan harapan generasi masa depan. 

“Menjadi guru bukan sekadar profesi, tetapi tanggung jawab adat dan iman,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa guru sejati harus menjadi teladan dalam kesabaran, kesetiaan, dan kerendahan hati, serta berjalan seiring bersama keluarga, gereja, dan masyarakat dalam mendidik anak-anak. 

“Setiap anak adalah benih masa depan Papua. Jika hari ini kita setia menjaga api itu, suatu saat Papua akan menuai terang,” pungkasnya.

Babinsa Koramil 0910-11/Data Dian Bersama Warga Bersihkan Jalan Desa

  

MALINAU, Kalimantan Utara – Wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat kembali ditunjukkan melalui kegiatan karya bakti pembersihan jalan desa yang dilaksanakan di Desa Data Dian, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau, Sabtu (31/1/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Babinsa Koramil 0910-11/Data Dian, Koptu Yusri, turut hadir dan terjun langsung bersama masyarakat setempat. Dengan penuh semangat kebersamaan, Babinsa bersama warga membersihkan rumput liar, mengangkat material sisa, serta merapikan badan jalan agar akses jalan desa kembali bersih, rapi, dan nyaman dilalui.

Koptu Yusri menyampaikan bahwa keterlibatan Babinsa dalam kegiatan karya bakti merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial guna membantu masyarakat serta menjaga keharmonisan di wilayah binaan. “Melalui kegiatan gotong royong seperti ini, kami ingin menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus mempererat silaturahmi antara TNI dan masyarakat,” ujarnya.

Kehadiran Babinsa mendapat respons positif dari warga Desa Data Dian. Masyarakat mengapresiasi peran aktif Babinsa yang selalu hadir dan siap membantu dalam setiap kegiatan kemasyarakatan sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung.

Kegiatan karya bakti berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh keakraban. Melalui sinergi antara Babinsa dan warga, diharapkan kebersihan lingkungan desa dapat terus terjaga serta semangat gotong royong sebagai budaya bangsa tetap lestari di tengah kehidupan bermasyarakat.

(Pendim 0910)

Satlantas Polres Mamberamo Tengah Gelar Pelayanan Pagi untuk Wujudkan Kamseltibcarlantas

 

Jayapura – Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Mamberamo Tengah melaksanakan kegiatan pelayanan pagi kepada masyarakat, Jumat (30/1/2026). 

Kegiatan tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Pelayanan pagi difokuskan pada pengaturan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Warabuke–Kobakma, terutama pada jam sibuk saat masyarakat memulai aktivitas. Kehadiran personel Satlantas di lokasi tersebut bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jalan.

Kasat Lantas Polres Mamberamo Tengah, Ipda B. Buamona, S.H., mengatakan bahwa pelayanan pagi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari sebagai bagian dari tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan pagi ini kami laksanakan secara konsisten untuk memastikan arus lalu lintas tetap tertib dan lancar, serta meminimalisasi potensi terjadinya kecelakaan,” ucap Kasat Lantas.

Selain melakukan pengaturan lalu lintas, personel Satlantas juga melakukan tindakan preemtif dan preventif melalui teguran secara humanis kepada pengendara yang melakukan pelanggaran. Teguran diberikan kepada pengendara yang tidak menggunakan helm serta kendaraan yang tidak dilengkapi kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kasat Lantas juga mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

“Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk menggunakan perlengkapan keselamatan, melengkapi surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas,” tambahnya.

Polres Tolikara Kawal Penyaluran Sembako untuk Pengungsi Kebakaran Giling Batu–Kogome Karubaga

 

Jayapura – Polres Tolikara mengawal penyaluran bantuan (sembako) bagi para pengungsi korban kebakaran di wilayah Giling Batu–Kogome, Kota Karubaga, yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tolikara pada Jumat (30/01/2026). 

Penyaluran bantuan dilakukan di sembilan titik lokasi berkumpulnya para pengungsi. Pengawalan dilakukan guna memastikan proses distribusi bantuan kemanusiaan berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak musibah kebakaran.

Penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos., serta didampingi Wakapolres Tolikara AKP Budiharjo Kadir. Kegiatan tersebut juga dikawal personel Polres Tolikara.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara Dr. Yosua Noak Douw, S.Sos., M.Si., M.A., para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan BNPB, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolikara Michel Dandirwalu, S.Th., M.M., Kasat Reskrim Polres Tolikara Iptu Marcelino Rumambi, S.H., M.H., Kasi Humas Polres Tolikara Ipda Michel Milan Simopiaref, Kasubbag Strajemen Bag Ren Polres Tolikara Ipda Jhon V. Saroi, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.

Adapun sembilan titik lokasi penyaluran bantuan meliputi Gereja Ebenhaezer, Jalan Masuk Giling Batu (Ujung Bandara), enam titik lokasi di wilayah Kogome, serta Masjid Baitul Muttaqin.

Bantuan sembako yang disalurkan antara lain beras, mi instan, telur, gula, ikan sarden, teh, kopi, susu kaleng, air galon, serta perlengkapan kebutuhan dasar lainnya berupa kasur, bantal, selimut, peralatan mandi, dan peralatan dapur seperti kompor, panci, dispenser, serta alat makan. Seluruh bantuan tersebut diangkut menggunakan delapan unit kendaraan roda empat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos., menyampaikan rasa empati dan keprihatinannya kepada para korban kebakaran.

“Musibah kebakaran ini merupakan duka kita bersama. Pemerintah Kabupaten Tolikara hadir untuk memastikan masyarakat tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Bantuan ini mungkin belum sepenuhnya mencukupi, namun kami berharap dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak,” ucap Bupati.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tolikara akan membuka pos pengungsian di Kantor Distrik Karubaga. Selain itu, dinas-dinas terkait akan dikerahkan untuk membantu proses penerbitan kembali dokumen dan surat-surat penting milik warga yang ikut terbakar.

Sementara itu, Wakapolres Tolikara menegaskan bahwa Polres Tolikara berkomitmen penuh dalam mengawal kegiatan kemanusiaan serta menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat.

“Kami memastikan penyaluran bantuan berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Polres Tolikara akan terus hadir mendampingi pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat seperti ini,” katanya.

Penyaluran bantuan sembako berlangsung dengan aman dan lancar serta mendapat sambutan positif dari para pengungsi. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tolikara, Polres Tolikara, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus terjaga guna mempercepat pemulihan pascakebakaran di wilayah Giling Batu–Kogome Karubaga.

Sembilan Peserta Ikuti Sidang Menuju Rikkes Tahap II SIPSS 2026 di Polda Papua

 

Jayapura – Sebanyak sembilan peserta mengikuti Sidang Menuju Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Tahap II Seleksi Penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Cendrawasih Mako Lama Polda Papua, Jumat (30/01/2026) malam.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kabag Diapers SSDM Polri, Kombes Pol Sugiarto, S.H., S.I.K., M.Si,  dan Kabid Kesmapta Rokespol Pusdokkes Polri Kombes Pol Dr. dr. Mohammad Khusnan Marzuki, M.M,  melalui daring yang dilaksanakan secara transparan dengan pengawasan internal dan eksternal dari panitia pusat hingga daerah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kasubag Seleksi Bag Dalpers SDM Polda Papua Kompol Darwis, S.Sos., M.M, serta unsur Bid Propam, Biddokkes, Bidkeu, dan pengawas dari SPN Polda Papua.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Sugiarto menyampaikan bahwa seluruh peserta seleksi SIPSS telah mengikuti rangkaian tahapan seleksi secara lengkap, mulai dari pemeriksaan administrasi, tes psikologi, hingga Tes Kompetensi Khusus (TKK).

“Seluruh peserta telah mengetahui nilai masing-masing. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara nilai yang dimiliki dengan yang ditampilkan di layar, peserta dipersilakan segera menyampaikan kepada panitia untuk dilakukan pengecekan,” ucap Kombes Sugiarto.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi SIPSS Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan pengawasan berlapis dari Mabes Polri hingga jajaran Polda.

Secara nasional, jumlah peserta seleksi SIPSS Tahun Anggaran 2026 tercatat sebanyak 463 orang, yang terdiri dari 298 peserta pria dan 165 peserta wanita.

Sementara itu, Karo SDM Polda Papua Kombes Pol Hengky Pramudya, S.I.K., M.Si., menyatakan bahwa Polda Papua berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan seleksi SIPSS yang profesional dan berintegritas.

“Kami memastikan seluruh tahapan seleksi SIPSS di Polda Papua berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, transparan, dan bebas dari intervensi. Proses ini diharapkan mampu menghasilkan calon perwira Polri yang berkualitas dan siap mengabdi kepada masyarakat,” tegasnya.

Adapun dari sembilan peserta yang mengikuti sidang di Polda Papua, terdiri dari tiga peserta pria dan enam peserta wanita. Berdasarkan hasil sidang, satu peserta dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dengan latar belakang S1 Kedokteran, sementara delapan peserta lainnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Polda Papua menegaskan komitmennya untuk terus mendukung proses seleksi penerimaan Polri yang objektif, profesional, dan berintegritas sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri.

Anjangsana Danramil 0910-04/Pujungan Pererat Sinergi Bersama Aparat Kecamatan

  

PUJUNGAN, Malinau – Dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan sinergi antara TNI dan aparat pemerintahan kecamatan, Danramil 0910-04/Pujungan Kapten Inf Mashuri A. Bakari melaksanakan kegiatan anjangsana di Kantor Camat Pujungan, Desa Long Pujungan, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Jumat (30/1/2026).

Kegiatan anjangsana tersebut menjadi sarana komunikasi dan koordinasi guna memperkuat kerja sama lintas sektoral dalam mendukung pelaksanaan pembinaan teritorial serta menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah Kecamatan Pujungan.

Hadir dalam kegiatan tersebut: Bapak Rondi, Sekretaris Camat Pujungan; Bapak Rudi Hartono, Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pujungan; Serta Bapak Laing Jating, Plt Trantib Kecamatan Pujungan.

Dalam suasana penuh keakraban, Kapten Inf Mashuri A. Bakari menegaskan pentingnya kebersamaan dan sinergi antara TNI dan aparat kecamatan sebagai fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan anjangsana ini, kami berharap sinergi dan komunikasi antara TNI dan aparat kecamatan semakin solid, sehingga setiap permasalahan di wilayah dapat diselesaikan secara bersama-sama demi terwujudnya keamanan, ketertiban, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kapten Inf Mashuri A. Bakari.

(Pendim 0910)

Babinsa Kodim 1022 Tanah Bumbu Hadir di Tengah Warga Lewat Program Jumat Berkah

 

TANAH BUMBU — Babinsa dari Koramil jajaran Kodim 1022/Tanah Bumbu melaksanakan kegiatan Jumat Berkah di wilayah binaan masing-masing. Kegiatan ini dilakukan dengan berbagi kepada masyarakat sekitar, sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan rakyat.

Program Jumat Berkah diisi dengan berbagai aksi nyata, seperti pembagian makanan, bantuan sembako, serta kegiatan sosial lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kehadiran Babinsa di tengah warga menjadi wujud nyata komitmen TNI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan memperkuat semangat kebersamaan.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 1022/Tanah Bumbu Letkol Inf Zierda Aulia Salam, S.Hub.Int., M.H.I., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan Jumat Berkah oleh seluruh Babinsa di jajaran Kodim 1022/Tanah Bumbu.

“Jumat Berkah adalah momentum untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan memperkuat silaturahmi antara TNI dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami berharap Babinsa dapat terus hadir di tengah warga, memberikan manfaat nyata, serta menumbuhkan semangat berbagi. Kodim 1022/Tanah Bumbu berkomitmen untuk mendukung program-program sosial yang membawa kebaikan bagi masyarakat,” ujar Dandim.

Ia menambahkan bahwa kegiatan Jumat Berkah merupakan bagian dari pengabdian TNI kepada rakyat, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam membangun Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab.

Kegiatan berlangsung lancar, penuh kebersamaan, dan disambut antusias oleh masyarakat di berbagai desa binaan. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang ditunjukkan Babinsa menjadi bukti nyata kedekatan TNI dengan rakyat. (*)

Emilianus Tikuk: Selain Ketahanan Pangan, Bertani Jagung Mampu Dorong Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Papua

 

Papua, OPINI - Tokoh masyarakat Papua, Emilianus Tikuk, S.H., M.M., menegaskan bahwa pertanian jagung tidak hanya berperan dalam mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi solusi nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Menurut Emilianus, Papua memiliki potensi lahan yang sangat luas dan subur, namun hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, jika dikelola secara serius dan berkelanjutan, sektor pertanian dapat menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat kampung.

“Bertani jagung bukan hanya soal makan, tetapi soal ekonomi. Jika lahan dikelola dengan baik, hasilnya bisa menjadi pendapatan yang meningkatkan kesejahteraan keluarga Papua,” ujar Emilianus.

Ia menilai jagung sebagai komoditas strategis karena memiliki masa panen relatif cepat serta pasar yang jelas. Selain itu, pertanian jagung dinilai mampu menggerakkan ekonomi kampung secara langsung, mulai dari produksi hingga distribusi hasil panen.

Emilianus juga menekankan bahwa masyarakat Papua perlu membangun kemandirian ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan sementara. Selama ini, banyak lahan produktif dibiarkan terbengkalai akibat keterbatasan alat, pendampingan, serta minimnya kesadaran kolektif untuk mengolah potensi sendiri.

“Papua bukan miskin tanah, Papua kaya lahan. Yang membuat kita tertinggal adalah karena terlalu lama lahan kita dibiarkan tidur,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Emilianus mengaku telah terlibat langsung dalam mendorong masyarakat untuk kembali bertani melalui penyediaan benih jagung, pupuk, serta pendampingan. Dukungan tersebut kini diperkuat dengan kehadiran alat pertanian seperti traktor dan jonder untuk membuka kembali lahan-lahan yang lama tidak digarap.

“Kalau alat sudah ada, benih ada, pupuk ada, maka tidak ada alasan lagi lahan dibiarkan kosong. Ini saatnya Papua bangkit lewat pertanian,” tambahnya.

Perlahan, kesadaran masyarakat pun mulai tumbuh. Warga mengakui bahwa dorongan dan pendekatan yang dilakukan Emilianus telah mengubah cara pandang mereka terhadap lahan yang selama ini dianggap tidak bernilai.

“Masyarakat mulai sadar bahwa tanah ini bukan untuk ditinggalkan. Sekarang kami melihat peluang dan siap mendukung program ketahanan pangan dengan kembali mengolah lahan,” ungkap salah satu perwakilan warga.

Masyarakat berharap pertanian jagung tidak hanya menghasilkan panen, tetapi juga membawa perubahan sosial dan ekonomi yang nyata bagi kehidupan mereka.

Menutup pernyataannya, Emilianus mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bersatu membangun kampung melalui pertanian produktif, karena ketahanan pangan dan kesejahteraan harus dimulai dari tanah sendiri.

“Kalau kita bertani, kita tidak hanya menghasilkan makanan, tetapi juga uang dan masa depan. Papua harus bangkit dengan kekuatan tanahnya sendiri,” pungkasnya.

Tokoh Agama Papua Dukung Polri Tetap Berada di Bawah Presiden

 

Jayapura – Tokoh agama Provinsi Papua, Pastor Jhon Bunay dari Keuskupan Jayapura, menyampaikan pandangannya terkait wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke dalam struktur kementerian. Ia menilai Polri sebaiknya tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima Tertinggi.

Pastor Jhon mengatakan bahwa masyarakat Papua selama ini menjunjung tinggi kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh pihak dalam mendukung berbagai program yang membawa manfaat bagi Tanah Papua.

“Kami di Papua selalu berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua pihak untuk mendukung setiap program yang baik bagi Tanah Papua,” ucap Pastor Jhon saat ditemui di Kota Jayapura, Jumat (30/01/2026).

Terkait wacana perubahan kelembagaan Polri, Pastor Jhon menegaskan bahwa Presiden merupakan Panglima Tertinggi sebagaimana dipahami secara konstitusional. Menurutnya, Polri akan lebih optimal apabila tetap berada langsung di bawah Presiden dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

“Akan lebih baik jika Polri tetap berada di bawah Presiden, sehingga Presiden dapat melakukan monitoring secara langsung dan Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Sebagai tokoh agama di Papua, Pastor Jhon menyatakan dukungannya agar sistem yang selama ini berjalan dengan baik tidak perlu diubah. Ia menilai perubahan struktur justru berpotensi mengaburkan fokus tugas utama Polri.

“Apa yang sudah baik dan berjalan dengan baik selama ini, biarlah tetap dilanjutkan. Jika masih ada hal yang perlu dibenahi, silakan diperbaiki tanpa harus mengubah dasar kelembagaannya,” ujarnya.

Pastor Jhon berharap pandangan yang disampaikannya tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan, demi menjaga stabilitas keamanan nasional dan pelayanan Polri kepada masyarakat.

Ketua LSM Format Pasuruan Tolak Wacana Reposisi Kepolisian ke Dalam Kementerian

  

Pasuruan – Wacana reposisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke dalam struktur kementerian menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Ismail Makky, selaku Ketua LSM Format Pasuruan, yang menilai bahwa wacana tersebut merupakan langkah mundur dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Jumat (30/1/2026).

Menurut Ismail Makky, gagasan menempatkan kepolisian di bawah kementerian tidak hanya berpotensi melemahkan institusi Polri, tetapi juga dapat mengurangi kewibawaan Presiden dalam menjalankan fungsi strategisnya sebagai pemegang kendali tertinggi dalam menjaga keamanan nasional.

“Wacana reposisi kepolisian ke dalam kementerian adalah sebuah langkah mundur. Ini bukan hanya melemahkan institusi kepolisian, tetapi juga melemahkan kewibawaan Presiden dalam konteks menjaga keamanan nasional,” tegas Ismail Makky.

Ia menekankan bahwa dengan luas wilayah dan kompleksitas tantangan keamanan di Indonesia, dibutuhkan langkah-langkah yang cepat, tepat, dan strategis dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan nasional. Menurutnya, fungsi tersebut secara konstitusional dan historis berada di institusi kepolisian yang berdiri mandiri di bawah Presiden.

Ismail Makky juga mengutip pandangan Prof. Mahfud MD, yang pernah menyampaikan bahwa selama puluhan tahun Indonesia memiliki berbagai dinamika dalam institusi kepolisian, namun keberadaan polisi tetap merupakan kebutuhan mutlak bagi negara.

“Profesor Mahfud pernah mengatakan, 60 tahun kita punya polisi yang mungkin belum sempurna itu jauh lebih baik daripada satu malam kita tidak punya polisi. Ini menunjukkan betapa vitalnya peran kepolisian bagi negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa reformasi di tubuh Polri memang perlu dan harus terus dilakukan, namun reformasi tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat, bukan dengan melemahkan posisi kelembagaan Polri.

“Kami setuju reformasi institusi kepolisian dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme. Tetapi kami menolak reposisi kepolisian ke dalam kementerian. Posisi Polri harus tetap dikembalikan dan dipertahankan di bawah Presiden,” pungkas Ismail Makky.

Pernyataan ini menjadi bagian dari aspirasi masyarakat sipil yang berharap kebijakan terkait kepolisian tetap berorientasi pada penguatan keamanan nasional, stabilitas pemerintahan, serta kepentingan rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sat Lantas Polres Mamberamo Tengah Berikan Edukasi Kamseltibcar Lantas bagi Pelajar di Kobakma

 

Jayapura – Satuan Lalu Lintas Polres Mamberamo Tengah secara konsisten melakukan langkah preemtif melalui Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas). Kegiatan ini menyasar para pelajar di wilayah Kobakma guna menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini.

Pemberian edukasi dan pembinaan ini dilaksanakan di Jalan Warabuke No. 1 Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, pada Kamis (29/01/2026), dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Mamberamo Tengah, Ipda B. Buamona, S.H.

Dalam kegiatan tersebut, personel Sat Lantas memberikan teguran simpatik serta pembinaan kepada para pelajar yang kedapatan mengendarai kendaraan bermotor meskipun belum memenuhi syarat usia minimum. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap risiko keselamatan bagi pengendara di bawah umur.

"Kami memberikan pemahaman kepada adik-adik pelajar bahwa aturan usia minimum berkendara bukan sekadar masalah administrasi hukum, melainkan faktor krusial bagi keselamatan jiwa. Pengendara di bawah umur memiliki risiko kecelakaan yang lebih tinggi karena kematangan emosional yang belum stabil," ujar Ipda B. Buamona.

Selain memberikan arahan lisan mengenai peraturan lalu lintas, personel Sat Lantas juga mendemonstrasikan cara penggunaan helm yang benar (SNI) serta menjelaskan pentingnya kelengkapan administrasi kendaraan. Para pelajar diajak untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan menjadi contoh yang baik bagi teman sebaya di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal.

Kasat Lantas menegaskan bahwa kegiatan Dikmas Kamseltibcar ini akan dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Mamberamo Tengah melalui pendekatan humanis dan edukatif.

Diharapkan dengan adanya pembinaan rutin ini, kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Mamberamo Tengah, dapat terus meningkat demi terciptanya jalan raya yang aman bagi semua.

Wujudkan Kamtibmas Kondusif, Bhabinkamtibmas Kelurahan Mararena Gandeng Pemuda Jauhi Miras dan Narkoba

 

Jayapura – Personel Bhabinkamtibmas Kelurahan Mararena Polres Sarmi, Ipda Syarifuddin, S.Sos., secara konsisten terus memperkuat jalinan silaturahmi dengan merangkul kelompok pemuda di wilayah binaannya. Langkah ini diambil guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap terjaga dengan melibatkan peran aktif generasi muda.

Kegiatan sambang dialogis tersebut dilaksanakan di Kompleks Bora-Bora, belakang Pasar Sentral Mararena, Kabupaten Sarmi, pada Kamis (28/01/2026). Dalam kesempatan itu, Ipda Syarifuddin berinteraksi langsung dengan para pemuda untuk menyerap aspirasi sekaligus memberikan pembinaan terkait kesadaran hukum.

Dalam arahannya, Ipda Syarifuddin menekankan pentingnya peran pemuda sebagai garda terdepan dalam menjaga lingkungan dari potensi tindak kriminalitas. Ia memberikan imbauan keras agar para pemuda menjauhi konsumsi minuman keras (miras) maupun penyalahgunaan narkoba.

"Kami mengajak rekan-rekan pemuda untuk menjadi pelopor keamanan di lingkungan masing-masing. Hindari miras dan narkoba, karena selain merusak kesehatan, hal tersebut merupakan pintu masuk utama gangguan Kamtibmas yang berdampak pada permasalahan hukum," tegas Ipda Syarifuddin.

Selain memberikan pesan Kamtibmas, Bhabinkamtibmas juga membuka ruang diskusi bagi warga. Dalam pertemuan tersebut, ia menerima laporan terkait penggunaan mess siswa yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya. Masukan ini segera ditampung untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Kehadiran Polri di tengah masyarakat mendapat respon positif. Para pemuda setempat menyampaikan apresiasi atas kepedulian Bhabinkamtibmas yang rutin memberikan pencerahan dan edukasi.

Kegiatan sambang ini diharapkan dapat memperkokoh sinergitas antara Polri dan masyarakat di Kabupaten Sarmi, sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih dari pengaruh negatif demi terciptanya kondusifitas wilayah yang berkelanjutan.

Wujudkan Kepemimpinan yang Kompeten, Biro SDM Polda Papua Gelar Seleksi CAT Psikologi PKP T.A. 2026

 

Jayapura – Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Papua melaksanakan Tes Psikologi berbasis Computer Assisted Test (CAT) dalam rangka seleksi peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Polda Papua T.A. 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Assessment Center Biro SDM Polda Papua pada Kamis (29/01/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kabagpsipers Ropsi Biro Psikologi SSDM Polri, Kombes Pol Agus Yulianto, M.Psi., didampingi PS. Kabag Psikologi Biro SDM Polda Papua, Kompol Stenly Stevanus Harjo, S.Psi., M.Psi., Psikolog., MPP., serta tim pengawas dari Mabes Polri.

Dalam arahannya melalui sambungan virtual, Kombes Pol Agus Yulianto menekankan bahwa tes psikologi ini merupakan instrumen penting untuk mengukur kesiapan mental dan profil kepemimpinan para calon pengawas. Adapun aspek yang diuji meliputi tes kecerdasan, tes kepribadian, dan tes sikap kerja.

"Kami berharap seluruh peserta mengerjakan soal dengan serius dan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Sistem CAT ini menjamin transparansi, di mana hasil nilai kuantitatif akan langsung muncul di layar setelah ujian selesai. Ini adalah wujud komitmen Polri dalam menyelenggarakan seleksi yang bersih dan akuntabel," tegas Kombes Pol Agus Yulianto.

Ia juga memastikan bahwa sistem CAT telah dirancang dengan fitur penyimpanan otomatis, sehingga apabila terjadi gangguan teknis seperti kendala jaringan atau listrik, jawaban peserta tetap tersimpan dengan aman.

Pada seleksi PKP tahun ini, tercatat sebanyak 7 (tujuh) orang peserta mengikuti ujian di tingkat Subpanpus Polda Papua, yang terdiri dari 1 orang peserta pria dan 6 orang peserta wanita.

Peningkatan Kualitas SDM Polri Pelaksanaan seleksi PKP ini merupakan bagian dari program berkelanjutan Polri untuk melahirkan pemimpin-pemimpin di tingkat pengawas yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga stabilitas emosional dan sikap kerja yang prima. Hasil dari tes psikologi ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam menentukan kelayakan peserta untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan lebih lanjut.

Polda Papua Gelar Evaluasi Kinerja TW I 2026 dan Perkuat Mobilitas Jajaran melalui Penyerahan Mobil Pamapta

 

Jayapura – Kepolisian Daerah Papua menggelar kegiatan Gelar Operasional (GO) Triwulan I Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penyerahan kendaraan dinas Mobil Pamapta kepada jajaran Polres. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rastra Samara Polda Papua, Kamis (29/01/2026).

Kegiatan dipimpin oleh Karo Ops Polda Papua, Kombes Pol Selamat Topan, S.I.K., M.Si., mewakili Kapolda Papua, serta dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Papua dan para Kapolres dari seluruh wilayah hukum Polda Papua.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Selamat Topan menyampaikan bahwa Gelar Operasional ini merupakan forum evaluasi untuk mengukur capaian kinerja serta merumuskan langkah perbaikan. Sepanjang tahun 2025, situasi Kamtibmas di Papua secara umum relatif terkendali dengan penurunan angka gangguan Kamtibmas sebesar 0,36% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Meskipun dinamika keamanan cukup tinggi, termasuk adanya aksi kekerasan oleh KKB/KKP dan propaganda media sosial, Polda Papua mampu menjaga stabilitas wilayah melalui langkah preemtif, preventif, dan penegakan hukum yang tegas serta terukur," ujar Karo Ops.

Memasuki Triwulan I tahun 2026, Karo Ops menekankan penguatan fungsi intelijen dan optimalisasi peran Bhabinkamtibmas sebagai problem solver di tengah masyarakat, terutama menjelang pelaksanaan Operasi Keselamatan, Operasi Ketupat, dan Operasi Sikat Cartenz 2026.

Sebagai wujud nyata dukungan terhadap pelaksanaan tugas di lapangan, Polda Papua menyerahkan unit Mobil Pamapta kepada delapan Polres/ta jajaran, antara lain Polresta Jayapura Kota, Polres Jayapura, Polres Keerom, Polres Jayawijaya, Polres Biak Numfor, Polres Merauke, Polres Waropen, dan Polres Supiori.

Kombes Pol Selamat Topan menegaskan bahwa kendaraan ini bukan sekadar alat transportasi, melainkan ujung tombak kehadiran Polri di tengah masyarakat. 

"Gunakan kendaraan ini semata-mata untuk kepentingan dinas, terutama patroli preventif. Rawat dengan baik agar selalu dalam kondisi siap operasional untuk merespon laporan masyarakat secara cepat," imbuhnya.

Penyerahan kendaraan ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan respon Polri terhadap aduan masyarakat serta mendukung keberhasilan tugas kepolisian di tengah karakteristik geografis Papua yang menantang.

Kegiatan GO TW I Tahun 2026 ini juga diisi dengan paparan dari Kabid Keu mengenai realisasi anggaran, Dir Intelkam terkait perkembangan situasi terkini, serta sosialisasi aplikasi Daily Operation Reporting System (DORS) Polri oleh Karo Ops.

Dua Tersangka Pembunuhan Warga Sipil di Dekai Ditangkap, Satgas Damai Cartenz Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum

  

Dekai — Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menyampaikan perkembangan penanganan perkara pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo. Dua pria berinisial O.K. dan I.K. yang diamankan pada 2 Januari 2026 kini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz.

Keduanya diamankan di Jalan Sosial Dekai dan berdasarkan hasil pemeriksaan, diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo Batalyon Sisibia.

Penyidik mengungkap, tersangka O.K. diduga terlibat dalam tiga peristiwa kekerasan yang terjadi sepanjang 2025. Kasus tersebut meliputi penganiayaan berat terhadap warga pendatang bernama Nurdin pada 1 November 2025 di Jalan Jenderal Sudirman, pembunuhan terhadap Yohanes Entamoni pada 6 Agustus 2025 di Perumahan Kali WO, serta pembunuhan terhadap Ramli M. pada 25 Desember 2025 di Jalan Sosial Kali Bonto, Distrik Dekai.

Sementara itu, tersangka I.K. diduga terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Ramli M. Korban diketahui mengalami luka bacok fatal di bagian leher, luka pada punggung, serta luka sayat pada tangan yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Dalam proses penyidikan, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam serta barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Proses hukum, menurut penyidik, dilaksanakan sesuai ketentuan KUHP dan KUHAP dengan menjunjung asas praduga tak bersalah serta tetap menjamin hak-hak tersangka. Pengembangan terhadap pelaku lain yang diduga terlibat masih terus dilakukan.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen aparat dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menegakkan hukum secara profesional.

“Setiap tindakan kekerasan terhadap warga sipil adalah pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini secara tegas, terukur, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujar Brigjen Faizal.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan bahwa sinergi antar satuan menjadi kunci dalam pengungkapan kasus kekerasan di wilayah rawan.

“Kami memastikan setiap informasi dari masyarakat ditindaklanjuti secara cepat dan terukur. Penegakan hukum ini bukan hanya untuk mengungkap pelaku, tetapi juga untuk memastikan masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam beraktivitas sehari-hari,” tegas Kombes Adarma.

Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 memastikan akan terus melakukan langkah penegakan hukum dan pengamanan wilayah guna menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Yahukimo.

Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Perairan, Dit Polairud Polda Papua Tekankan Edukasi dan Sinergitas di RRI Jayapura

 

Jayapura – Menghadapi dinamika cuaca ekstrem dan potensi kecelakaan laut di wilayah hukum Polda Papua, Direktorat Polairud Polda Papua menegaskan pentingnya mitigasi bencana melalui program "Polisi Menyapa" yang disiarkan langsung melalui LPP RRI Jayapura pada Kamis (29/01/2026).

Kegiatan dialog interaktif bertema "Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Bencana di Papua" ini menghadirkan narasumber Ps. Wadir Polairud Polda Papua, Kompol R. Achmad Hari Junianto, S.Kom., M.H., dan Ps. Panit SAR Binmas Air, Aipda Jafar Hehanussa yang dipandu oleh presenter Arul Firmansyah.

Dalam keterangannya, Kompol R. Achmad Hari Junianto mengungkapkan bahwa berdasarkan data BMKG, wilayah utara Papua terpantau memiliki kecepatan angin berkisar 6 hingga 25 knot yang memicu gelombang tinggi hingga 2,5 meter di beberapa perairan seperti Biak, Sarmi, dan Jayapura.

"Kami menekankan pentingnya deteksi dini. Nelayan kecil sangat berisiko jika angin mencapai 15 knot. Selain faktor alam, kami juga fokus pada aspek human error dan kelaikan mesin kapal. Kesiapan APAR dan pengecekan elektrikal kapal adalah standar SOP yang tidak boleh diabaikan," ujar Kompol Achmad.

Sementara itu, Aipda Jafar Hehanussa menyoroti pentingnya edukasi keselamatan bagi warga pesisir dan anak-anak sekolah. Ia membagikan keprihatinan terkait tingginya angka penolong yang justru menjadi korban saat mencoba menyelamatkan orang tenggelam karena kurangnya pemahaman teknik water rescue.

"Banyak penolong meninggal karena hanya mengandalkan fisik tanpa tahu langkah yang tepat. Kami turun ke sekolah-sekolah, dari TK hingga SMP, untuk memberikan gambaran prosedur keselamatan di air agar kejadian serupa tidak terulang," jelas Aipda Jafar.

Ia juga menyayangkan masih adanya sikap abai dari sebagian nelayan yang tidak menggunakan life jacket meski sudah dibagikan secara gratis oleh petugas. "Terkadang mereka merasa gerah, padahal alat bantu apung adalah kunci pertahanan hidup saat terjadi musibah," tambahnya.

Menyangkut kesiapan armada, Dit Polairud Polda Papua menyatakan telah menyiagakan total 17 kapal (7 kapal Direktorat dan 10 kapal jajaran Sat Polair) serta 10 unit rubber boat yang tersebar di wilayah hukum Polda Papua, mulai dari Merauke hingga Jayapura.

Polri juga memastikan sinergitas dengan instansi terkait tetap solid melalui wadah "Jayapura Diver SAR". Komunitas ini menjadi pusat pertukaran informasi cepat antara Polri, TNI AL, Basarnas, dan BNPB dalam menangani setiap laporan kecelakaan laut.

Polda Papua mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya nelayan tradisional di wilayah Jayapura, Serui, hingga Merauke, untuk selalu memantau Hotline Polri 110 atau berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas perairan jika menemui situasi darurat.

Hadir di Tengah Aktivitas Warga, Samapta Polres Sarmi Amankan Pasar Mararena

  

Jayapura – Guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, personel Pos Shelter Satuan Samapta Polres Sarmi melaksanakan patroli dialogis di seputaran Pasar Sentral Mararena, Rabu (28/1/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh KBO Samapta Polres Sarmi, Ipda Antonius A. Hubi.

Patroli dialogis menyasar area pasar, kios-kios pedagang, serta lingkungan sekitar yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. 

Dalam kesempatan tersebut, personel Samapta berinteraksi langsung dengan para pedagang dan pengunjung pasar untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sekaligus mendengar secara langsung berbagai informasi dan aspirasi masyarakat terkait situasi keamanan di wilayah tersebut.

KBO Samapta Polres Sarmi, Ipda Antonius A. Hubi, menyampaikan bahwa kehadiran personel kepolisian di tengah aktivitas pasar merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat guna memberikan rasa aman dan nyaman, sekaligus sebagai langkah preventif dalam mencegah potensi gangguan kamtibmas.

“Pasar merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Dengan patroli dialogis ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman serta merasa terlindungi oleh kehadiran Polri,” ujarnya.

Dalam patroli tersebut, personel Samapta juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi tindak kriminalitas, menjaga ketertiban di lingkungan pasar, serta tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di seputaran Pasar Sentral Mararena terpantau aman, tertib, dan kondusif. Polres Sarmi menegaskan akan terus meningkatkan kehadiran personel di tengah masyarakat sebagai wujud komitmen dalam menciptakan rasa aman dan mendukung kelancaran aktivitas warga sehari-hari.

Polsek Merauke Kota Dukung Ketahanan Pangan, Panen Jagung di Kampung Semangga Jaya

 

Jayapura – Polsek Merauke Kota melalui Subsektor Semangga terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dengan melaksanakan panen jagung di lahan binaan Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Rabu (28/1/2026).

Kegiatan panen tersebut dihadiri oleh Kabag SDM Polres Merauke AKP Sanawiyah Y. Mahulette, S.I.K., Kapol Subsektor Semangga Aiptu Suradi, serta personel Polres Merauke. 

Panen jagung ini merupakan hasil kerja sama antara Polsek Merauke Kota dengan para petani setempat, yakni Duki, Khamit, dan Suroto, yang mengelola lahan pertanian seluas kurang lebih satu hektare.

Dari lahan tersebut, petani berhasil memanen sekitar 100 karung jagung yang telah dikuliti. Kapol Subsektor Semangga Aiptu Suradi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan petani.

“Kegiatan panen jagung ini adalah bentuk sinergi Polri dengan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam menjaga kamtibmas, tetapi juga ikut berperan aktif mendukung program ketahanan pangan dan kesejahteraan petani,” ujar Aiptu Suradi.

Ia menambahkan, melalui pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan hasil pertanian masyarakat dapat terus meningkat dan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi warga Kampung Semangga Jaya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif dengan pengamanan dari personel Polsek Merauke Kota.

Hasil panen jagung selanjutnya akan dipasarkan guna menambah pendapatan petani serta mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Merauke.

Melalui kegiatan ini, Polsek Merauke Kota menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan serta memperkuat kemitraan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan situasi yang aman, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kebakaran Hebat di Karubaga Tolikara, Polda Papua Imbau Warga Tetap Waspada dan Tidak Terprovokasi Isu

 

Jayapura – Kepolisian Daerah Papua membenarkan terjadinya kebakaran hebat yang melanda wilayah Giling Batu hingga pertengahan Kogome, Kota Karubaga, Kabupaten Tolikara, Rabu (28/1/2026). 

Peristiwa tersebut menghanguskan sekitar 100 unit bangunan milik warga dan pedagang yang terdiri dari kios sembako, toko bangunan, rumah makan, kos-kosan, kios pakaian, serta rumah tinggal masyarakat.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P., menjelaskan bahwa hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh jajaran Polres Tolikara. Api dengan cepat meluas akibat tiupan angin yang cukup kencang, sementara keterbatasan sarana pemadam kebakaran di wilayah tersebut menjadi kendala dalam proses penanganan di lapangan.

Dalam upaya pemadaman dan pencegahan meluasnya api, aparat gabungan TNI-Polri bersama masyarakat setempat berjibaku melakukan pemadaman secara manual menggunakan peralatan seadanya. Bahkan, satu unit ekskavator turut diturunkan untuk membongkar bangunan di sekitar titik api guna memutus jalur rambatan kebakaran. 

Proses pemadaman juga dibantu dengan penggunaan selang air dan mesin genset air yang diangkut menggunakan kendaraan roda empat dan roda enam milik TNI-Polri serta masyarakat.

Kapolres Tolikara Kompol Roberth Hitipeuw, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya bergerak cepat mengamankan lokasi kejadian serta mencegah meluasnya kebakaran ke wilayah lain. Ia menegaskan bahwa dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa, namun kerugian materiil diperkirakan mencapai kurang lebih Rp22 miliar.

Menanggapi situasi tersebut, Kabid Humas Polda Papua mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi atau isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Ia menegaskan bahwa penanganan dan penyelidikan sepenuhnya dilakukan oleh aparat Kepolisian secara profesional dan transparan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, tidak menyebarkan spekulasi terkait penyebab kebakaran, serta mempercayakan penanganan kejadian ini kepada Kepolisian. Mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” ujar Kombes Pol. Cahyo Sukarnito.

Hingga saat ini, situasi di lokasi kebakaran telah dapat dikendalikan meskipun api belum sepenuhnya padam. 

Pendataan terhadap kios, toko, dan rumah warga yang terdampak masih terus dilakukan, namun belum maksimal karena sebagian pemilik bangunan sementara mengungsi ke rumah keluarga masing-masing. Sementara itu, pemilik rumah yang diduga menjadi titik awal munculnya api masih belum dimintai keterangan karena keberadaannya belum diketahui.

Polda Papua menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tolikara tetap terjaga pascakejadian kebakaran tersebut.

Wakil Ketua Pokja Agama MRP Apresiasi Profesionalisme dan Integritas Polri di Bawah Presiden

  

Jayapura – Wakil Ketua Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP), Isak Randi Koyabi, menyampaikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah kewenangan Presiden Republik Indonesia telah menunjukkan kinerja yang profesional serta berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai institusi penegak hukum.

Isak Randi Koyabi menilai, dalam praktiknya Polri telah menjalankan perannya secara konsisten sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Tanah Papua.

“Kepolisian RI yang berada di bawah kewenangan Presiden RI telah membuktikan profesionalisme dan integritasnya dalam menegakkan hukum serta menjalankan fungsi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan tugas Polri selama ini senantiasa berlandaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polri tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari tanggung jawab institusi kepada publik.

Lebih lanjut, Isak Randi Koyabi mengapresiasi pendekatan humanis yang semakin dikedepankan oleh Polri dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat. 

Ia menilai pendekatan tersebut mencerminkan komitmen etika, disiplin, serta kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, khususnya dalam melayani dan melindungi masyarakat yang beragam latar belakang sosial dan budaya.

“Pendekatan humanis yang dijalankan Polri dengan menjunjung tinggi etika dan disiplin menunjukkan bahwa institusi kepolisian bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan tertentu,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dengan tetap menjaga profesionalisme, netralitas, serta komitmen terhadap hukum dan kepentingan masyarakat, Polri akan semakin dipercaya sebagai institusi negara yang berperan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kepercayaan publik akan terus tumbuh apabila Polri konsisten bekerja secara adil, transparan, bertanggung jawab, dan selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama,” tutup Isak Randi Koyabi.

Dosen Tata Negara Uncen: Polri di Bawah Presiden Sudah Tepat Sesuai Sistem Presidensial NKRI

  

Jayapura – Penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden dinilai sudah tepat dan sejalan dengan karakter Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut sistem pemerintahan presidensial. 

Pandangan tersebut disampaikan oleh Dosen Tata Negara Universitas Cenderawasih, Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.H., dalam menanggapi berbagai diskursus publik terkait posisi kelembagaan Polri.

Menurut Dr. Josner, dalam sistem presidensial, Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengendalikan alat-alat negara, termasuk institusi penegak hukum. 

“Polri harus dipahami dalam konteks NKRI yang menganut sistem presidensial. Dalam sistem ini, Presiden bertanggung jawab langsung atas jalannya pemerintahan, termasuk urusan keamanan dan ketertiban umum, sehingga sangat tepat apabila Polri berada langsung di bawah Presiden,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengaturan tersebut bukan tanpa dasar, melainkan telah dirancang untuk memastikan stabilitas nasional, efektivitas penegakan hukum, serta kesinambungan kebijakan negara. 

Menurutnya, menempatkan Polri di bawah Presiden justru memperkuat akuntabilitas institusi kepolisian kepada rakyat melalui mekanisme konstitusional yang jelas.

Lebih lanjut, Dr. Josner menekankan bahwa Polri juga harus dipahami sebagai institusi yang bersifat netralistik, tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu, serta berdiri di atas semua golongan. 

“Netralitas Polri adalah prinsip utama. Kedudukannya di bawah Presiden tidak boleh dimaknai sebagai alat politik kekuasaan, tetapi sebagai instrumen negara yang bekerja profesional, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan NKRI,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dalam negara hukum, Polri memiliki peran strategis sebagai penjaga keamanan, penegak hukum, dan pelindung masyarakat. 

Oleh karena itu, penguatan profesionalisme, integritas, dan netralitas Polri harus terus menjadi perhatian bersama agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan sebagai pengayom seluruh rakyat Indonesia.

“Selama Polri bekerja berdasarkan hukum, konstitusi, dan prinsip netralitas, maka posisinya langsung di bawah Presiden justru memperkuat sistem presidensial dan menjaga keutuhan NKRI,” tutup Dr. Josner Simanjuntak.

MRP Papua Tengah Tegas Tolak Polri di Bawah Kemendagri

  

Jayapura – Wacana reposisi kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar berada di bawah kendali kementerian terus menuai reaksi dari berbagai daerah. 

Penolakan tegas kali ini datang dari wilayah timur Indonesia, tepatnya dari Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, yang menilai langkah tersebut berpotensi melemahkan independensi institusi kepolisian.

Anggota MRP Papua Tengah sekaligus tokoh agama, Pendeta Giman Magai, secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap wacana yang mengusulkan Polri, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Menurutnya, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan ketentuan mendasar yang tidak boleh diubah.

Pernyataan tersebut disampaikan Pendeta Giman Magai dalam keterangannya di Nabire, Rabu (28/1/2026). Ia menegaskan bahwa Polri memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan hukum, keamanan, dan ketertiban nasional, sehingga harus tetap berada langsung di bawah komando Kepala Negara.

“Atas nama tokoh agama dan sebagai anggota MRP Papua Tengah, saya menegaskan bahwa Kapolri tidak boleh berada di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri. Kami menolak dengan tegas wacana tersebut,” ujar Pendeta Giman Magai.

Ia menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan marwah institusi kepolisian serta mengganggu objektivitas dan independensi dalam penegakan hukum. Menurutnya, kepolisian harus tetap berdiri sebagai alat negara yang profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sektoral.

Pendeta Giman menambahkan bahwa sikap penolakan ini bukan sekadar pandangan pribadi, melainkan mencerminkan aspirasi dan kekhawatiran berbagai elemen masyarakat di Papua Tengah, termasuk tokoh adat dan tokoh agama. 

Bagi masyarakat Papua, keberadaan Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dinilai memberikan rasa aman dan kepastian hukum yang lebih kuat.

“Demi negara dan demi masyarakat di Tanah Papua, Polri harus tetap berada di bawah Presiden. Jangan sampai ada kebijakan yang justru melemahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mereduksi kekuatan undang-undang yang sudah ada,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Pendeta Giman Magai meminta pemerintah pusat dan seluruh pihak terkait untuk mengevaluasi kembali wacana tersebut serta lebih mendengarkan suara dari daerah. 

Ia berharap struktur kelembagaan Polri tetap dipertahankan seperti saat ini agar fokus pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat tidak terganggu oleh birokrasi kementerian.

“Tetapkan Polri tetap di bawah Presiden demi tegaknya hukum positif di tanah air. Ini adalah aspirasi kami demi kebaikan bangsa,” pungkasnya.

Tokoh Papua Tengah Bersatu Tolak Polri di Bawah Kementerian

  

Jayapura – Gelombang dukungan untuk menjaga independensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengalir deras dari berbagai wilayah di Indonesia. 

Di Provinsi Papua Tengah, beragam elemen strategis secara kolektif menyatakan penolakan tegas terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian dan mendesak agar Korps Bhayangkara tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia.

Penegasan sikap tersebut datang dari gabungan tokoh adat, akademisi, praktisi hukum, hingga legislator daerah yang mewakili suara masyarakat akar rumput di wilayah Bumi Cenderawasih. 

Mereka menilai, posisi Polri di bawah Presiden merupakan fondasi penting untuk menjamin stabilitas keamanan, netralitas penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat, khususnya di daerah otonomi baru di Papua Tengah.

Salah satu pernyataan paling krusial disampaikan dari wilayah adat Bomberay. Kepala Suku Kamoro, Marianus Maknaipeku, secara lantang menyuarakan dukungan penuh masyarakat Kamoro agar Polri tetap bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara. Menurutnya, rantai komando yang langsung dan jelas memberikan rasa aman yang lebih nyata bagi masyarakat adat.

“Atas nama seluruh masyarakat Suku Kamoro di wilayah adat Bomberay, kami mendukung penuh Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Kami menolak dengan tegas apabila ada upaya menempatkan Polri di bawah kementerian. Koordinasi langsung dengan Presiden memastikan perlindungan kepada masyarakat berjalan cepat tanpa hambatan birokrasi,” tegas Marianus Maknaipeku.

Senada dengan tokoh adat, suara dari parlemen daerah juga menguatkan sikap tersebut. Wakil Ketua Komisi I DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong, menegaskan bahwa Polri merupakan institusi penegak hukum yang harus steril dari kepentingan politik sektoral yang kerap melekat pada kementerian.

“Polri adalah institusi penegak hukum, bukan sekadar lembaga administratif. Posisi Polri di bawah Presiden adalah harga mati untuk menjaga marwah dan profesionalisme institusi agar tidak terkooptasi oleh kepentingan politik praktis di tingkat kementerian,” ujar Yohanes Kemong.

Dari perspektif akademisi, Rektor Universitas Wiyata Mandala Nabire, Dr. Petrus Tekege, menilai sistem kelembagaan Polri yang berjalan saat ini sudah ideal dan tidak memerlukan perubahan. Ia menilai Polri telah menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan masyarakat secara efektif di Papua Tengah.

“Kami sebagai akademisi di Papua Tengah mendukung penuh Polri tetap di bawah Presiden. Selama ini pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat berjalan baik dan harmonis. Tidak ada alasan mendesak untuk mengubah struktur yang sudah mapan,” kata Dr. Petrus Tekege.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Provinsi Papua Tengah sekaligus Ketua Aliansi Pemuda Kei Papua Tengah, Yosep Temurubun, menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi membuka ruang intervensi dalam penegakan hukum.

“Kami secara tegas menolak wacana Polri di bawah kementerian. Polri harus tetap independen di bawah Presiden agar penegakan hukum tidak tebang pilih dan tidak terganggu oleh agenda politik tertentu,” ujarnya.

Para tokoh di Papua Tengah tersebut sepakat bahwa stabilitas keamanan di daerah otonomi baru sangat bergantung pada rantai komando yang singkat, kuat, dan jelas. Dengan tetap berada di bawah Presiden, Polri dinilai memiliki kewenangan penuh untuk bertindak objektif dan profesional dalam menghadapi dinamika keamanan di seluruh wilayah, khususnya di Tanah Papua.

Aspirasi yang disuarakan dari ufuk timur Indonesia ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah pusat di Jakarta untuk tetap menjaga marwah Polri sebagai institusi yang independen, profesional, dan terpercaya dengan berada langsung di bawah naungan Kepala Negara.

Tokoh Agama Papua Pendeta Yones Wenda Dukung Polri Tetap Langsung di Bawah Presiden

  

Jayapura – Tokoh agama di Tanah Papua, Pendeta Yones Wenda, menyatakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia dan tidak ditempatkan di bawah kementerian. Dukungan tersebut disampaikan di tengah menguatnya wacana reposisi kelembagaan Polri yang kembali menjadi sorotan publik pada awal tahun 2026.

Pendeta Yones Wenda menilai, sebagai kepala negara dan pemegang mandat tertinggi rakyat, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengoordinasikan institusi penegak hukum, termasuk Polri. 

Menurutnya, penempatan Polri langsung di bawah Presiden penting untuk menjaga independensi kepolisian dari kepentingan politik sektoral yang berpotensi muncul apabila berada di bawah kementerian.

Pandangan tersebut disampaikan Pendeta Yones saat memberikan refleksi rohani terkait pentingnya stabilitas keamanan di Papua, Selasa (27/1/2026). 

Ia menekankan bahwa rantai komando langsung dari Presiden akan menjamin profesionalisme aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

“Presiden adalah kepala negara kita, bukan kementerian. Jika Polri berada di bawah kementerian, saya khawatir penanganan keamanan akan terhambat oleh birokrasi yang panjang,” ujar Pendeta Yones Wenda di Jayapura.

Sebagai pemuka agama, ia menaruh perhatian besar pada rasa aman masyarakat, khususnya jemaat, dalam menjalankan aktivitas ibadah serta kehidupan sosial dan ekonomi sehari-hari. Menurutnya, Papua memiliki tantangan sosial dan politik yang khas sehingga membutuhkan kebijakan keamanan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi langsung di tingkat nasional.

Pendeta Yones juga menilai bahwa kedudukan Polri langsung di bawah Presiden merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga netralitas kepolisian pada berbagai momentum nasional. Hal tersebut dinilainya sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Oleh karena itu, saya sebagai tokoh agama mendukung Polri tetap langsung di bawah Presiden,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memandang bahwa kondisi keamanan di Tanah Papua sangat bergantung pada kebijakan strategis yang diambil secara cepat melalui koordinasi tingkat tinggi. Menurutnya, posisi Polri di bawah Presiden memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat dalam penegakan hukum.

Pendeta Yones meyakini bahwa perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum akan berjalan lebih efektif apabila Polri tetap menjadi lembaga yang mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada kepala negara. 

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan demi mendukung keberlanjutan pembangunan di Papua.

Menutup pernyataannya, Pendeta Yones Wenda berharap Polri terus bertransformasi menjadi institusi yang semakin profesional, humanis, dan dicintai rakyat melalui pelayanan yang tulus dan berkeadilan.

Ketua DPRD Mamberamo Tengah: Polri di Bawah Presiden Tonggak Penting Reformasi Nasional

  

Jayapura – Ketua DPR Kabupaten Mamberamo Tengah, Piter Togodly, S.IP., mengapresiasi keputusan strategis DPR RI yang menegaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia. 

Keputusan tersebut dinilainya sebagai tonggak penting dalam perjalanan reformasi nasional, khususnya dalam memperkuat independensi dan profesionalisme institusi kepolisian.

Piter Togodly menyebut, penegasan status Polri tersebut merupakan pembaruan fundamental yang sejalan dengan amanat reformasi, yakni menjadikan kepolisian sebagai alat negara yang bekerja profesional dan bebas dari intervensi kepentingan sektoral kementerian. 

Menurutnya, keputusan ini memberi kepastian hukum sekaligus mempertegas posisi Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala negara.

Apresiasi itu disampaikan Piter menyusul hasil Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Senin (26/1/2026), di mana Komisi III DPR RI secara bulat mendukung kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden sesuai dengan semangat peraturan perundang-undangan.

“Salah satu kemajuan besar dalam reformasi nasional adalah keputusan bahwa Polri langsung berada di bawah Presiden. Ini merupakan pembaruan yang sangat signifikan bagi institusi kepolisian,” ujar Piter Togodly saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Selasa (27/1/2026).

Piter yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai NasDem Mamberamo Tengah menilai, status tersebut membawa harapan baru bagi peningkatan kualitas keamanan dan pelayanan hukum di daerah, khususnya di wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang kompleks. Menurutnya, rantai komando yang lebih singkat akan mempercepat pengambilan keputusan, terutama dalam situasi darurat di daerah-daerah terpencil.

Ia menilai, penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan langkah historis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian. Dengan pengawasan langsung dari kepala negara, Polri diharapkan mampu bekerja lebih fokus pada kepentingan masyarakat dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Lebih lanjut, Piter berharap Polri semakin konsisten mengimplementasikan konsep Presisi dalam setiap aspek pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa profesionalisme personel di lapangan harus tercermin melalui sikap prediktif, responsif, dan transparan sebagaimana komitmen yang telah dicanangkan.

“Dengan keputusan ini, saya berharap Polri terus maju dan melayani masyarakat secara profesional sesuai dengan komitmen penegakan hukum,” tambahnya.

Selain aspek kelembagaan, Piter juga menyoroti pentingnya kedekatan personel kepolisian dengan masyarakat hingga ke tingkat distrik dan kampung. Menurutnya, kehadiran polisi yang humanis dan profesional akan menumbuhkan kepercayaan publik serta memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah pegunungan Papua.

Ia menilai, penegasan status Polri di bawah Presiden harus dijadikan momentum bagi institusi kepolisian untuk melakukan evaluasi internal secara berkelanjutan. Keputusan DPR RI pada awal tahun 2026 ini dipandang sebagai landasan hukum yang kuat untuk memperkokoh jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Dengan pengawasan langsung dari Presiden, Piter optimistis transparansi dan kualitas penegakan hukum di Indonesia akan semakin meningkat serta mampu menjawab harapan publik terhadap institusi Polri.

Menakar Independensi Polri, Kaprodi Magister Hukum Uniyap Papua Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian

  

Jayapura – Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian kembali memantik perdebatan publik. 

Isu tersebut dinilai berpotensi melemahkan independensi penegakan hukum dan bertentangan dengan semangat reformasi yang telah menata ulang kelembagaan Polri pasca pemisahan dari militer.

Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Yapis Papua (Uniyap), Dr. Ariyanto, S.H., M.H., menegaskan bahwa posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan mandat reformasi yang penting untuk menjaga profesionalisme dan kemandirian institusi kepolisian. 

Menurutnya, penempatan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan didesain untuk memastikan Polri dapat bekerja secara efektif dalam menegakkan hukum dan menjaga stabilitas nasional.

Dr. Ariyanto menjelaskan, secara yuridis dan sosiologis, membawa Polri ke dalam struktur kementerian justru berisiko menimbulkan tumpang tindih birokrasi yang kontraproduktif. Ia menilai, proses penegakan hukum akan semakin berbelit dan berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap keadilan.

“Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka birokrasi akan menjadi lebih rumit. Penegakan hukum bisa terhambat dan masyarakat akan semakin sulit mendapatkan keadilan yang cepat dan pasti,” ujar Dr. Ariyanto kepada PapuaLink.co, Rabu (28/01/2026).

Ia menambahkan, dalam prinsip hukum tata negara, urusan penegakan hukum yang bersentuhan langsung dengan keamanan dan stabilitas nasional seharusnya berada di bawah koordinasi langsung kepala negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, bukan melalui perantara kementerian.

Meski demikian, Dr. Ariyanto juga mengingatkan bahwa posisi Polri di bawah Presiden harus diiringi dengan komitmen kuat menjaga netralitas. Ia menyoroti persepsi publik yang sempat memburuk akibat dugaan keterlibatan Polri dalam politik praktis, dan menegaskan hal tersebut tidak boleh terulang.

“Polri harus menjaga independensinya. Presiden tidak boleh menarik Polri ke dalam kegiatan politik praktis. Tugas utama Polri adalah mengawal penegakan hukum, bukan menjadi alat untuk mengamankan kepentingan politik kelompok tertentu,” tegasnya.

Menurutnya, tantangan menjaga netralitas memang besar, namun tetap lebih aman dibandingkan menempatkan Polri di bawah kementerian yang pimpinan politiknya kerap berasal dari partai politik, sehingga membuka ruang intervensi yang lebih luas.

Selain itu, Dr. Ariyanto juga menyoroti fenomena penempatan anggota Polri aktif di jabatan-jabatan sipil atau kementerian. Ia menilai praktik tersebut berpotensi menciptakan konflik loyalitas dan merusak integritas institusi kepolisian.

“Sistem kepolisian adalah sistem komando. Jika anggota Polri yang masih aktif masuk ke birokrasi sipil, maka akan muncul loyalitas ganda dan risiko intervensi. Penugasan seperti ini sebaiknya hanya diberikan kepada personel yang sudah purna tugas,” jelasnya.

Menutup pandangannya, Dr. Ariyanto mengajak pemerintah dan Polri untuk lebih memfokuskan perhatian pada pembenahan substansi penegakan hukum, ketimbang terus memperdebatkan reposisi kelembagaan.

“Penegakan hukum kita masih menghadapi banyak tantangan. Fokuslah pada peningkatan kualitas layanan dan pemenuhan hak-hak hukum masyarakat. Jika profesionalisme internal sudah kuat, maka posisi kelembagaan Polri tidak lagi menjadi isu yang meragukan publik,” pungkasnya.

Polda Papua Gelar Rekonsiliasi Internal SAKTI Satker dan Satwil Semester II TA 2026

 

 

Jayapura – Kepolisian Daerah Papua melaksanakan Rekonsiliasi Internal Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) tingkat Satker dan Satwil jajaran Polda Papua Semester II Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rekon Rolog Polda Papua, Koya Koso, Selasa (27/01/2026).

Rekonsiliasi ini dipimpin oleh Karo Logistik Polda Papua, Kombes Pol Dafcoriza, S.I.K., M.Sc., serta dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura, Daniel H. P. Panggabean, S.H., M.M., beserta tim. Hadir pula para operator SAKTI dari Satker Polda Papua dan Satwil jajaran.

Dalam sambutannya, Karo Log Polda Papua menyampaikan bahwa rekonsiliasi internal SAKTI merupakan bagian penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Polda Papua.

“Melalui rekonsiliasi internal SAKTI ini, kami memastikan seluruh data keuangan dan BMN pada satker dan satwil jajaran Polda Papua tercatat secara akurat, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

"Kegiatan ini juga menjadi momentum evaluasi bersama agar pengelolaan BMN ke depan semakin profesional dan dapat dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan isu terkini pengelolaan BMN di lingkungan Polda Papua oleh Kepala KPKNL Jayapura beserta tim. Materi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para operator dalam pengelolaan BMN dan pelaporan keuangan.

Melalui kegiatan ini, Polda Papua berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Polri Hadir di Lingkungan Pendidikan, Binmas Polres Mamberamo Tengah Kunjungi SD YPPGI Kobakma

 

Jayapura – Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polres Mamberamo Tengah melaksanakan kegiatan kunjungan dan himbauan kamtibmas ke SD YPPGI Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah.  Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Kepala Sekolah SD YPPGI Kobakma, Nopi Dwi Suwanto, S.Pd. Selasa (27/01/2026).

Kunjungan ini dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Mamberamo Tengah, Iptu Wilhelma Kurut, bersama sejumlah personel Binmas. Kegiatan bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta melakukan monitoring situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar (PBM).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SD YPPGI Kobakma menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan Satuan Binmas Polres Mamberamo Tengah. 

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini situasi keamanan sekolah dalam keadaan aman dan kondusif, sehingga PBM dapat berjalan dengan baik. 

Pihak sekolah juga berkomitmen untuk terus menjaga keamanan peserta didik sebagai generasi muda penerus bangsa serta siap berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu keamanan.

Sementara itu, Kasat Binmas Polres Mamberamo Tengah dalam penyampaiannya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan pihak sekolah. 

Ia mengapresiasi peran aktif sekolah dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pendidikan. Kasat Binmas juga menghimbau agar pihak sekolah tidak ragu untuk segera melaporkan kepada Polres maupun Bhabinkamtibmas apabila menemukan gangguan kamtibmas yang dapat menghambat proses belajar mengajar.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin komunikasi dan kerja sama yang semakin baik antara Polri dan pihak sekolah dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Mamberamo Tengah.

Polres Keerom Dukung Ketahanan Pangan, Dampingi Uji Kadar Air Jagung Kelompok Tani Agro Makmur

 

Jayapura – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional serta memastikan kualitas hasil pertanian masyarakat, Polres Keerom melalui Sat Binmas melaksanakan pendampingan kegiatan uji kadar air jagung milik Kelompok Tani Agro Makmur FKDB Mitra Polri yang dilakukan oleh pihak Bulog Kanwil Jayapura. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Wulukubun, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Selasa (27/01/2026).

Pendampingan ini dipimpin oleh KBO Binmas Polres Keerom Ipda Kamaluddin, S.H, didampingi Kanit Bhabinkamtibmas Bripka Yance P. Yarangga serta Bhabinkamtibmas Kampung Wulukubun Brigpol Muhammad Socheh, S.H. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama Ketua Kelompok Tani Agro Makmur, dilanjutkan peninjauan lahan dan pemeriksaan awal hasil panen jagung yang akan diuji.

Pada pelaksanaannya, pihak Bulog Kanwil Jayapura melaksanakan uji kadar air jagung menggunakan alat ukur standar Bulog. Selama kegiatan berlangsung, personel Polres Keerom turut memberikan pendampingan serta pengamanan guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga menyampaikan imbauan kamtibmas kepada kelompok tani agar selalu menjaga keamanan lingkungan serta kualitas hasil pertanian.

Hasil uji kadar air jagung selanjutnya didiskusikan bersama antara pihak Bulog dan kelompok tani sebagai bahan evaluasi dalam proses serapan hasil panen. Pihak Bulog mengapresiasi pendampingan Polri serta berharap sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dalam mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di Kabupaten Keerom.

Kapolres Keerom AKBP Astoto Budi Rahmantyo, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Binmas Polres Keerom IPTU Budi Wahyono, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh jajaran Polres Keerom merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan. Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga turut memastikan masyarakat, khususnya petani, merasa aman dan didampingi dalam setiap kegiatan produktif.

Kasat Binmas menegaskan bahwa sinergitas antara Polri, Bulog dan kelompok tani harus terus diperkuat agar hasil pertanian masyarakat dapat memenuhi standar kualitas dan memiliki nilai jual yang baik. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan para petani semakin percaya diri dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas hasil panen mereka.

Lebih lanjut disampaikan, Polres Keerom akan terus mendorong peran aktif Bhabinkamtibmas untuk hadir di tengah masyarakat sebagai penggerak, pendamping dan pengayom. Kehadiran Polri di sektor pertanian diharapkan mampu menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Keerom.

Langgar Perda Badung, ITAS WN Korea Selatan Dicabut dan Dideportasi

 

BADUNG (27/01) – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mengambil tindakan tegas dengan melakukan pendeportasian terhadap seorang warga negara Korea Selatan berinisial CHK (56). Pria pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Penyatuan Keluarga tersebut dipulangkan secara paksa setelah terbukti melanggar peraturan daerah terkait ketertiban umum di wilayah Kabupaten Badung.

Tindakan administratif keimigrasian ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi erat antara Imigrasi Ngurah Rai dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, CHK terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

CHK mengakui telah melepas garis pita Satpol PP (Pol PP Line) di beberapa titik lahan yang sedang dalam status penghentian aktivitas oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Atas tindakannya tersebut, CHK dinilai tidak menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.

“Kami tidak memberikan toleransi bagi orang asing yang tidak taat pada aturan. Pendeportasian ini adalah bentuk nyata penegakan hukum demi menjaga ketertiban dan keamanan di Bali,” tegas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Winarko.

CHK dideportasi pada Senin malam (26/01) melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan menggunakan maskapai Jeju Air rute penerbangan Denpasar–Incheon pada pukul 23.05 WITA.

Selain dideportasi, ITAS milik CHK yang seharusnya masih berlaku hingga Agustus 2026 juga telah dibatalkan. Terhadap yang bersangkutan, Imigrasi Ngurah Rai turut mengusulkan namanya untuk dimasukkan ke dalam Daftar Penangkalan.

Kasus ini menjadi bukti efektivitas kolaborasi antarinstansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Penindakan ini berawal dari laporan proaktif Satpol PP Kabupaten Badung yang kemudian direspons cepat oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai. (*)

Dua Hari Polres Pasuruan Kota Ungkap Kasus Narkotika Jenis Ganja dan Sabu

KOTA PASURUAN  – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pasuruan Kota Polda Jatim berhasil mengungkap dua kasus peredaran narkotika jenis ganja dan sabu dalam kurun waktu Dua hari.

Pengungkapan kasus narkotika jenis ganja dilakukan pada Sabtu (24/1/2026) sekitar pukul 05.30 WIB di pinggir jalan Jl. R.W. Monginsidi No. 56, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial SF (20), warga Kabupaten Jombang. 

Dari hasil penggeledahan, Polisi menemukan narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam jok sepeda motor milik tersangka.

Pengembangan dilakukan ke rumah tersangka di Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang.

Di lokasi tesebut Polisi  menemukan narkotika jenis ganja beserta bijinya. 

Total barang bukti ganja yang diamankan mencapai 25,86 gram berat kotor.

"Dari tersangka SF ini kami amankan ganja 25,86 gr, 1 unit motor, Hp dan barang bukti lainnya," ujar Kasat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota, AKP Ronny Margas, S.H, Selasa (27/1/26).

Sementara itu, pengungkapan kasus narkotika jenis sabu dilakukan pada Minggu (25/1/2026) sekitar pukul 10.50 WIB di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan.

Petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial SS (30), warga Kota Pasuruan. 

Dari hasil interogasi, tersangka mengaku telah meranjau narkotika jenis sabu di beberapa lokasi.

Bersama tersangka, petugas menemukan dua paket sabu dengan total berat 51,71 gram, serta sejumlah barang bukti pendukung berupa alat hisap, timbangan elektrik, plastik klip, satu unit mobil, dan handphone.

Kasat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota AKP Ronny Margas, S.H menyampaikan bahwa pengungkapan kedua kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat.

“Kami akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi kepada kepolisian.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya peredaran narkotika demi menjaga keamanan dan keselamatan generasi muda,” tambahnya.

Saat ini, kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Pasuruan Kota Polda Jatim untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. 

Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. 

"Tersangka dapat diancaman dengan hukuman kurungan penjara selama 20 tahun hingga seumur hidup," pungkas AKP Ronny. (*)